BPJS Kesehatan Jaring Aspirasi Masyarakat di Negeri Para Raja
KOMPAS.com – Dalam rangka memotret dinamika penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di lapangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan turun langsung berdialog dengan sejumlah Raja Negeri—sebutan untuk pemimpin adat desa setempat—di Kota Ambon, Selasa (7/10/2025).
Raja Negeri Hitu Messing, Ali Slamat, menyampaikan bahwa momen tersebut dinanti-nantikan masyarakat karena mereka memiliki banyak pertanyaan langsung terkait layanan BPJS Kesehatan.
“Kami senang BPJS Kesehatan hadir di sini. Setelah berdiskusi, banyak informasi baru yang membantu keseharian warga. Misalnya, berobat pakai BPJS Kesehatan tidak perlu membawa fotokopi, rawat inap tidak dibatasi tiga hari, dan tunggakan iuran bisa dicicil,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (9/10/2025).
Hal senada disampaikan Raja Negeri Morela, Fadil Sialana. Ia berharap, sosialisasi langsung ke masyarakat tetap digalakkan meski Program JKN telah berjalan lebih dari satu dekade.
Sementara itu, tokoh masyarakat setempat sekaligus Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat, mengapresiasi langkah proaktif BPJS Kesehatan membuka ruang dialog untuk menjaring aspirasi masyarakat.
Ia menekankan bahwa kehadiran BPJS Kesehatan sangat membantu warga, meski tantangan geografis dan distribusi tenaga medis menjadi kendala di wilayah kepulauan.
“Warga merasa dilayani dengan ramah dan cepat. Namun, di sini banyak pulau sehingga distribusi dokter belum merata dan akses dokter spesialis sulit. Jaringan komunikasi dan data juga menjadi kendala dalam layanan digital,” jelas Hasan.
Menanggapi masukan tersebut, Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf, mengatakan bahwa tidak semua wilayah dapat mengadopsi layanan digital karena keterbatasan jaringan komunikasi data, kondisi geografis, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi informasi.
Oleh karena itu, selain inovasi digital, BPJS Kesehatan menghadirkan layanan BPJS Kesehatan Keliling untuk mendekatkan layanan ke masyarakat.
“Kebutuhan masyarakat berbeda-beda. Di perkotaan, layanan digital praktis dan hemat waktu. Sementara di wilayah sulit sinyal, layanan tatap muka tetap penting. Kami selalu menyesuaikan pelayanan agar sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Iqbal.
Iqbal juga menyoroti isu ketersediaan dan distribusi tenaga medis di kepulauan seperti Kota Ambon.
Hasil kunjungan ke Puskesmas Benteng dan RSUP Dr Johannes Leimena Ambon pun menunjukkan bahwa ketersediaan obat bagi peserta JKN menjadi prioritas yang membutuhkan kolaborasi pemerintah, industri farmasi, distributor, dan fasilitas kesehatan.
“Mengelola Program JKN memerlukan keterlibatan banyak pihak. Di Kota Ambon, terdapat 22 negeri yang tersebar di berbagai kepulauan. Kami mengapresiasi pemerintah, manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan seluruh pihak terkait yang bahu-membahu menghadirkan layanan kesehatan berkualitas bagi peserta JKN,” tutup Iqbal.
