KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi bakal mengatur waktu kerja para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Kebijakan tersebut diambil untuk menyesuaikan pengurangan transfer ke daerah (TKD) dari Pusat ke Pemprov Jabar.
Ia menilai, pengaturan waktu kerja pegawai akan mengurangi beban pengeluaran Pemprov Jabar.
“Pegawai akan kami atur (waktu kerja) mengingat semakin banyak pegawai masuk, maka semakin tinggi beban biaya,” ujar Dedi dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (21/10/2025).
Pemprov Jabar juga merespons pemangkasan TKD dengan mengubah kultur birokrasi. Misalnya, mengurangi perjalanan dinas dan belanja rutin pemerintah.
"Seluruh dana perjalanan dinas Pemprov Jabar hanya disisakan 25 persen sampai 10 persen, termasuk listrik dan air,” kata Dedi.
Meski begitu, pihaknya memastikan pemangkasan TKD tidak berpengaruh terhadap kinerja para pegawai. Pemangkasan TKD juga tidak memengaruhi pembangunan.
Adapun anggaran untuk pembangunan justru ditingkatkan 50 persen. Pemprov Jabar juga bakal menghadirkan fasilitas umum baru.
Dedi mengakui bahwa sebagai gubernur harus menerima keputusan Pemerintah Pusat.
“Sebagai gubernur yang merupakan wakil Pemerintah Pusat, ya, harus menerima keputusan apa pun. Namun, atas seluruh keputusan itu, kami juga tidak hanya sekadar menerima. Kami harus mengubah diri, pola pikir, dan cara bertindak,” imbuh Dedi.