KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mempercepat pelaksanaan program Dandan Omah atau perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah menilai, percepatan perlu dilakukan agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat, terutama menjelang musim hujan.
Menurut Laila, proses administrasi dan teknis di lapangan kerap memakan waktu sehingga membuat warga menunggu terlalu lama.
Ia menegaskan, apabila data penerima sudah siap dan kondisi rumah membahayakan penghuni, bantuan seharusnya bisa langsung dieksekusi tanpa menunggu berbulan-bulan.
“Program ini menyangkut kebutuhan dasar warga. Pemkot, DPRD, dan masyarakat harus bersinergi agar pelaksanaannya cepat dan tepat sasaran,” ujar Laila dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (22/10/2025).
Ia juga meminta rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) lebih aktif dalam mendata rumah tidak layak huni di wilayah masing-masing.
Laila pun menyoroti kasus di Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Di wilayah ini, rumah warga yang sudah terdaftar dalam program justru ambruk sebelum bantuan turun.
“Kejadian seperti ini tidak boleh terulang. Aparat di lapangan harus tanggap terhadap kondisi yang mendesak,” tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Pada 2025, Pemkot Surabaya menargetkan pembenahan 2.069 unit rumah tidak layak huni. Angka ini meningkat dari 1.600 unit pada tahun sebelumnya.
Adapun program tersebut dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP) Surabaya dengan alokasi anggaran sekitar Rp 89 miliar.
Laila mengapresiasi Pemkot Surabaya karena tetap mempertahankan anggaran program tersebut tanpa pemangkasan.
Pemkot juga akan melibatkan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau corporate social responsibility (CSR) serta bekerja sama dengan pemerintah pusat lewat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tambahan 187 unit rumah.
“Kolaborasi itu penting karena banyak perusahaan di Surabaya yang bisa berkontribusi dalam pembangunan sosial,” kata Laila.
Saat ini, sebanyak 7.789 warga tercatat dalam daftar antrean penerima manfaat program Dandan Omah.
DPRD berharap, percepatan pelaksanaan dan kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat peningkatan kualitas hunian serta kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Surabaya.