Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Rp 2,6 Triliun Bukan Deposito Mengendap, Itu Kas Daerah

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSAN)

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah keras kabar dana Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang mengendap dalam bentuk deposito di Bank BJB.

Ia memastikan, dana senilai Rp 2,6 triliun yang tersimpan di bank tersebut merupakan uang kas daerah yang bersifat likuid dan dapat digunakan sewaktu-waktu.

Penegasan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Pernyataan itu juga merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut keberadaan deposito milik pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank daerah dengan sumber data dari Bank Indonesia (BI).

Menurut Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM, angka Rp 2,6 triliun tersebut sejalan dengan data yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data ini bersumber dari pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Dana disimpan di BJB karena tidak mungkin disimpan di brankas. Nilainya juga fluktuatif, naik turun sesuai penggunaannya,” ujar KDM dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (23/10/2025).

KDM menambahkan, saat ini seluruh anggaran Pemprov Jawa Barat tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito. Namun, ia menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki rekomendasi untuk kegiatan tertentu.

Berdasarkan rekomendasi BPK, anggaran kegiatan pembangunan yang memerlukan mekanisme lelang dan pembayaran bertahap dapat disimpan dalam bentuk deposito on call. Deposito jenis ini dapat diambil setiap saat dan bunganya bisa dimasukkan sebagai pendapatan lain di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meskipun demikian, Dedi Mulyadi menyatakan akan segera menindaklanjuti kabar dari Menteri Keuangan tersebut. KDM berencana mengunjungi BI secara langsung untuk meminta informasi lebih lanjut terkait deposito Pemprov senilai Rp 4,1 triliun yang sempat disampaikan oleh Menteri Keuangan.

"Saya akan langsung ke BI setelah bertemu Mendagri untuk menanyakan hal ini," ucap KDM.

Tumpukan Uang Rp 10 Triliun Menggunung di Kejaksaan Agung Bak Piramida Raksasa

Arab Saudi Kecam Keras Penyusupan Garda Revolusi Iran ke Kuwait, Apa yang Terjadi?

Didepak dari MSCI Global Standard, Saham-saham Prajogo Pangestu dkk Langsung Anjlok

Raffi Ahmad Kunjungi Pasukan Marinir 1 di Cilandak, Ada Apa?

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com