Pemkot Surabaya Didorong Maksimalkan Potensi Pangan dan Perikanan untuk Dukung Program Prioritas Nasional

KOMPAS.com – Kondisi geopolitik global yang semakin tidak menentu mendorong pemerintah pusat menetapkan sejumlah program prioritas nasional, salah satunya di sektor ketahanan pangan.

Langkah ini dianggap penting sebagai upaya menjaga kemandirian pasokan pangan nasional di tengah potensi konflik antarnegara besar dunia.

Wakil Ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan, kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto merupakan hasil pandangan strategis terhadap dinamika global.

Situasi tersebut mencakup konflik di Eropa, ketegangan di Karibia, serta perang dagang yang masih berlangsung antara Amerika Serikat dan China.

“Meski Indonesia tidak menghadapi ancaman eksistensial secara langsung, dampak konflik antarnegara besar pasti akan terasa di dalam negeri. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan langkah antisipatif,” ujar Arif dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (27/10/2025).

Arif menambahkan, beberapa program prioritas nasional yang telah ditetapkan meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Merah Putih, serta penguatan ketahanan pangan nasional.

Menurut Fathoni, program MBG merupakan investasi sumber daya manusia (SDM) jangka panjang yang berperan penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, kewajiban pembukaan dapur umum di seluruh wilayah Indonesia juga dinilai sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional menghadapi situasi global yang tidak stabil.

“Sejumlah negara Eropa telah menyiapkan sistem pertahanan sipil. Sementara, Kementerian Pertahanan Amerika bahkan telah berubah nama menjadi Kementerian Perang. Ini sinyal bahwa dunia sedang berada dalam situasi tidak menentu. Maka Indonesia perlu siap dengan langkah-langkah antisipatif,” jelasnya.

Lebih lanjut, Fathoni menilai Pemerintah Kota Surabaya dapat mengambil peran signifikan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Salah satunya melalui optimalisasi lahan pertanian dan perikanan di kawasan Surabaya Timur serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam riset dan pengembangan teknologi pangan.

“Ketahanan pangan tidak hanya soal menanam beras. Kota besar seperti Surabaya bisa mengembangkan konsep diversifikasi pangan. Misalnya, melalui urban farming atau budi daya tanaman lokal seperti semanggi yang tidak memerlukan lahan luas,” kata Fathoni.

Ia juga menyoroti potensi kawasan konservasi di Surabaya Timur yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan, seperti udang dan bandeng.

Pemanfaatan anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Surabaya sebesar Rp 54 miliar pada 2026 juga dinilai bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan kalangan akademisi untuk memperkuat inovasi di sektor pangan.

Lebih lanjut, Fathoni mengatakan, kolaborasi riset sudah mulai dilakukan, salah satunya bersama mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang tengah mengembangkan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memantau kualitas air di kawasan perikanan Morokrembangan.

“Riset tersebut akan dilombakan dalam ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) November mendatang. Ini langkah positif yang bisa diimplementasikan di sektor perikanan Surabaya,” ujarnya.

Selain aspek produksi, ia juga menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur distribusi hasil perikanan agar para petani tambak tidak kesulitan dalam pengiriman benih dan hasil panen.

“Pemkot perlu memperbaiki akses jalan menuju tambak-tambak warga dan mengoptimalkan lahan tambak milik pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sekitar,” kata Fathoni.

Lebih jauh, Fathoni menilai keberadaan koperasi Merah Putih dapat difungsikan sebagai jalur distribusi pangan alternatif, khususnya dalam situasi darurat.

“Jika dikelola serius, Kota Surabaya berpotensi menjadi role model nasional dalam mendukung program prioritas Pemerintah Pusat, terutama di sektor ketahanan pangan,” ucapnya.