TKD Berkurang, Pemprov Jabar Tetap Prioritaskan Pembangunan untuk Masyarakat
KOMPAS.com — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyatakan, pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,458 triliun pada 2026 tidak akan menghambat arah pembangunan Jabar.
Pria yang akrab disapa KDM itu menuturkan, alokasi anggaran pembangunan untuk kepentingan masyarakat pada 2026 malah meningkat dibandingkan 2025. Adapun, penghematan pengeluaran akan ditanggung oleh internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
“2026 akan menjadi tahun puasa bagi internal Pemprov Jabar. Kami akan melakukan efisiensi, tetapi untuk pelayanan publik tetap optimal, bahkan anggarannya malah ditingkatkan,” ujar KDM dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (3/11/2025).
Langkah efisiensi akan dilakukan melalui penghematan pada pos perjalanan dinas, konsumsi rapat (makan minum), pembayaran air dan listrik, biaya pemeliharaan, serta alat tulis kantor.
Selain itu, Pemprov Jabar juga akan menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi sebagian ASN guna menekan biaya operasional kantor.
“Karena semakin banyak pegawai di kantor, semakin besar pemakaian listrik, air, dan internet,” tuturnya.
Lebih lanjut, KDM berharap agar dana TKD yang dipangkas sebesar Rp 2,458 triliun itu dapat diterima kembali karena anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jaringan air bersih di seluruh kabupaten/kota di Jabar.
“Kalau dana Rp 2,458 triliun itu bisa kami gunakan, tiap kabupaten/kota akan mendapat sekitar Rp 75 miliar untuk investasi jaringan air bersih,” jelasnya.
Pemprov Jabar juga berencana menjadi pemegang saham di PDAM seluruh daerah di Jawa Barat melalui penyertaan modal dalam bentuk pembangunan jaringan air bersih.
Hasil keuntungan PDAM nantinya akan disetorkan kembali ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD).
“Pajak yang dibayar harus kembali dalam bentuk investasi untuk jaringan air bersih,” ujarnya.
