Disalurkan Dua Tahap, KDM Pastikan Bantuan Rp 9 Juta bagi Pekerja Tambang Parung Panjang
KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memberikan bantuan tunai sebesar Rp 9 juta kepada masyarakat yang terdampak kebijakan pembatasan kegiatan tambang dan operasional angkutan barang di Kecamatan Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, Kabupaten Bogor.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, bantuan tersebut akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp 3 juta diberikan pada November 2025, sementara tahap kedua senilai Rp 6 juta direncanakan pada Januari 2026.
"Tahap pertama mereka mendapatkan Rp 3 juta karena belum terencanakan semuanya di APBD Tahun 2025. Pada 2026, kami siapkan lagi untuk pembayaran dua bulan ke depan. Hari ini Rp 3 juta juga sudah direncanakan pada Januari itu sekitar Rp 6 juta. Jadi Rp 9 juta dana kompensasi yang kami berikan," ucap pria yang akrab disapa KDM itu dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (3/11/2025).
Kebijakan penghentian sementara kegiatan tambang di Parung Panjang tertuang dalam surat Nomor 7920/ES.09/PEREK yang terbit pada 25 September 2025.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kegiatan tambang masih menimbulkan permasalahan lingkungan, keselamatan, kemacetan, polusi, hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan.
KDM menegaskan, pemerintah tengah merumuskan solusi komprehensif untuk mengatasi persoalan tambang Parung Panjang. Tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Pertambangan harus melahirkan nilai kemanusiaan, saya enggak mau lagi nanti kuli lajur tanpa asuransi, yang tukang muat itu tanpa asuransi, saya enggak mau lagi ada orang yang meninggal di tambang itu tidak dapat asuransi kecelakaan kerja. Saya enggak mau lagi mereka diupah dengan sangat rendah," ucapnya.
Selain bantuan tunai, Pemprov Jabar bersama Pemkab Bogor juga menjajaki kerja sama dengan bank bjb guna membantu para sopir harian tambang memiliki kendaraan operasional sendiri.
"Tawaran saya dengan Pak Bupati adalah, hari ini dia menyupir mobil tronton, nyupir colt diesel, kan kerja di orang. Saya itu inginnya mereka jadi tuan, punya mobil sendiri, dengan cara kerja sama pemda dengan bjb membuat kredit tanpa DP. Ada mobil tanpa DP langsung disetorin bulan depan jalan," tuturnya.
Salah seorang warga terdampak asal Cigudeg, Sumarni, menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah dalam menangani persoalan tambang sekaligus memberikan bantuan sosial bagi masyarakat.
"Kami mengikuti semua arahan dan kebijakan dari pemerintah," ucap Sumarni.
