Jaga Ketahanan Pangan Nasional, Kemenimipas Gandeng Kementerian KP Kembangkan Perikanan di Nusakambangan
KOMPAS.com – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Kemitraan ini berfokus pada pengembangan sektor perikanan di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan di Nusakambangan, Rabu (5/11/2025), dan dihadiri langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta perwakilan dari Kementerian KP.
Menteri Agus mengapresiasi Kementerian KP atas kolaborasi yang terjalin. Menurutnya, momen penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Indonesia, terutama dalam pengimplementasian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029.
“Saat ini, kami berupaya untuk mengubah Pulau Nusakambangan dari yang hanya sebagai tempat pengasingan menjadi tempat pelaksanaan program ketahanan pangan. Program ketahanan pangan sendiri merupakan prioritas utama dari Presiden Prabowo Subianto,” kata Menteri Agus dalam siaran pers, Rabu.
Selain Kementerian KP, penandatanganan nota kesepahaman juga melibatkan sejumlah mitra strategis sebagai bentuk sinergi Kemenimipas dengan berbagai pihak. Hal ini menjadi salah satu wujud nyata transformasi lembaga pemasyarakatan (lapas) yang lebih produktif, berdaya saing, dan sejalan dengan agenda nasional di sektor pangan.
Optimalisasi lahan dan budi daya perikanan
Kemenimipas berfokus pada pemanfaatan potensi laut dan perikanan dengan total luas lahan mencapai 48,7 hektar di Pulau Nusakambangan. Lahan tersebut dioptimalkan untuk budi daya berbagai jenis komoditas perikanan.
Fokus utama pengelolaan meliputi budi daya ikan lele, bawal, bandeng, dan sidat. Selain itu, budi daya udang juga menjadi perhatian utama, yakni jenis vaname dan windu.
Semua potensi kelautan dan perikanan tersebut dioptimalkan langsung oleh para warga binaan di 13 lapas yang tersebar di Pulau Nusakambangan. Kerja sama strategis lintas kementerian ini diharapkan mampu mentransformasikan Nusakambangan menjadi kawasan pembinaan yang produktif.
Bekali warga binaan
Kerja sama tersebut juga memiliki dimensi sosial ekonomi yang kuat, khususnya bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Nusakambangan. Program ini dirancang untuk memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan yang dapat digunakan setelah mereka bebas.
Menteri Agus menjelaskan, program tersebut memberikan sarana bagi WBP untuk mendapatkan premi. Premi atau hasil usaha ini bisa dikirimkan kepada keluarganya di rumah.
"Harapannya, ketika mereka bebas nanti juga memiliki modal untuk melanjutkan aktivitasnya berdasarkan keterampilan yang mereka pelajari,” ujar Agus.
Secara luas, kerja sama ini turut mendukung agenda Asta Cita Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Kolaborasi ini menjadi simbol bahwa inovasi dan kemandirian dapat tumbuh di mana pun, bahkan dari balik tembok lembaga pemasyarakatan.
