KOMPAS.com —Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) hadir pada ajang Hong Kong FinTech Week (HKFW) 2025 yang digelar di Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong, Senin (3/11/2025) hingga Jumat (7/11/2025).
Ajang teknologi keuangan berskala global tersebut mengusung tema “Fintech Redefined: Building Trust and Global Connectivity.”
Lebih dari 37.000 peserta, 800 pembicara, dan 700 exhibitor dari sekitar 30 negara berpartisipasi pada ajang tersebut. Hal ini menegaskan posisi Hong Kong sebagai salah satu hub finansial dan inovasi di Asia.
AFPI tampil sebagai exhibitor bersama sejumlah anggotanya, yakni Amartha, Pinjamin, Privy, dan MonetaPay.
Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar mengatakan, panggung HKFW 2025 menjadi momentum untuk memperlihatkan kematangan ekosistem fintech lending Indonesia serta mengundang minat investor.
Model bisnis pendanaan bersama di Indonesia, lanjutnya, telah tumbuh dengan tata kelola yang kian solid, berorientasi pada perlindungan konsumen, dan berada dalam kerangka regulasi yang jelas. Pesan inilah yang dibawa dalam HKFW 2025.
Ajang HKFW, tutur Entjik, tidak hanya menjadi ruang promosi portofolio, tetapi juga wadah untuk memperluas kemitraan lintas negara dalam aspek pendanaan, teknologi, dan tata kelola.
“Ekosistem fintech lending Indonesia bergerak ke standar internasional. Kami ingin menunjukkan bahwa pertumbuhan terjadi bersama penguatan regulasi dan praktik industri yang berintegritas,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat.
Di sisi hilir, layanan pendanaan digital (peer-to-peer lending (P2P/pindar) juga telah berkontribusi pada inklusi keuangan, terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal.
Kombinasi identitas digital, konektivitas internet, dan pemanfaatan kecerdasan buatan memungkinkan penilaian kelayakan kredit yang lebih presisi serta perluasan jangkauan layanan hingga ke area yang sebelumnya sulit diakses.
AFPI menilai, fondasi digital tersebut membuka peluang kolaborasi lebih luas, termasuk dengan mitra di ASEAN dan China.
Edukasi pekerja migran Indonesia
AFPI juga terlibat dalam agenda edukasi yang digelar Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong.
Pada kesempatan itu, Direktur Eksekutif AFPI Yasmine Meylia Sembiring menyampaikan pesan khusus untuk pekerja migran Indonesia (PMI) agar memastikan legalitas platform pinjaman sebelum menggunakan layanan.
Ia turut mengingatkan pengguna untuk memeriksa status platform tersebut di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengenali ciri-ciri pinjaman online ilegal, mulai dari iming-iming bunga tidak wajar hingga praktik penagihan yang tidak etis.
Yasmine menekankan bahwa layanan pindar dapat memberi nilai tambah jika digunakan secara produktif. Contohnya, pembiayaan untuk modal usaha, pendidikan, atau kebutuhan keluarga yang terukur.
“Dengan literasi yang tepat, PMI dapat memaksimalkan manfaat layanan pendanaan digital serta menghindari risiko dari platform ilegal,” katanya.
AFPI memanfaatkan rangkaian forum diskusi, pertemuan bisnis, dan jejaring di arena pameran untuk memperkenalkan model kolaborasi antara penyelenggara, lembaga keuangan, dan mitra teknologi.
Model kolaborasi yang ditekankan berfokus pada kepatuhan regulasi, manajemen risiko, dan standar perlindungan data yang sejalan dengan praktik global.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia yang besar dan dinamis.
Partisipasi AFPI pada HKFW 2025 juga dirancang menjadi pijakan untuk arus investasi baru dan konektivitas regional yang lebih kuat.
AFPI menargetkan, ekosistem fintech lending Indonesia dapat semakin menarik bagi mitra internasional serta secara bersamaan turut menjaga keseimbangan antara inovasi, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan industri.