Hinca Pandjaitan Luncurkan Buku, Tekankan Dialog dan Kearifan Lokal

KOMPAS.com – Anggota Komisi III DPR RI Dr Hinca Pandjaitan XIII memperkenalkan karya Jalan Tengah untuk Alam, Adat dan Industri dalam diskusi dan bedah buku yang digelar di Studio Tribun Medan, Jumat (7/11/2025).

Hinca menuturkan, buku setebal 518 halaman itu ditulis selama 150 hari. Adapun penulisan dilakukan di berbagai kesempatan, di kantor, rumah, kedai makan, hingga kabin pesawat.

Buku tersebut hadir sebagai bentuk tanggung jawab untuk menuangkan gagasan-gagasan kebangsaan.

“Ini bagian dari pertanggung jawaban publiklah,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (14/11/2025).

Latar kedekatannya dengan Asahan, pengalaman masa muda di proyek PLTA Asahan, serta pengamatan atas sejarah panjang industri di Sumatera Utara menjadi landasan narasi buku.

Gagasan jalan tengah dan martonggo raja

Inti buku merumuskan “jalan tengah” sebagai pendekatan dialogis untuk mempertemukan kepentingan masyarakat, industri, dan negara.

Hinca mengangkat kearifan lokal Batak, termasuk filosofi habatakon dan praktik musyawarah martonggo raja, sebagai metode duduk bersama, mendengar, dan menyusun daftar isu untuk dicari solusi yang saling menguatkan.

Ia menyebut prinsip “duduk setara berjalan bersama” sebagai kerangka untuk membangun kesepahaman.

“Ini harus saya tulis. Ketika yang satu terlalu ke kanan, yang satu terlalu ke kiri berarti harus ada jalan tengah,” kata Hinca.

“Masyarakat harus didengar, industri harus didengar, negara juga harus dengar,” tambahnya.

Belajar dari pengalaman global

Buku tersebut juga membahas studi perbandingan penyelesaian persoalan serupa di komunitas Suku Sami (Finlandia) dan Suku Inuit (Kanada).

Dari sana, Hinca menggarisbawahi pentingnya kesepakatan yang jernih, apa yang boleh dan tidak boleh, serta perlunya daftar isian masalah yang dibahas secara terukur dalam forum musyawarah.

“Kasus di Finlandia dan kasus di Kanada saya ikut. Ujung dari martonggo raja mereka itu bersepakat. Kau boleh ini, aku boleh ini. Kau enggak boleh itu, aku enggak boleh ini,” ujarnya.

Peran multipihak dan arah kebijakan

Dalam diskusi tersebut, Hinca menekankan bahwa penguatan produktivitas nasional dan arah hilirisasi perlu ditopang hulu yang kokoh serta kolaborasi multipihak.

Ia menyinggung pentingnya tata kelola, penguatan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, dan konsistensi regulasi.

Di sisi lain, ia menyebut pembahasan RUU Pertekstilan yang masuk Prolegnas 2025 sebagai salah satu payung kebijakan strategis bagi industri serat dan tekstil.

Apresiasi narasumber dan jurnalis

Bedah buku tersebut menghadirkan Ketua AJI Medan 2025–2028 Tonggo Simangunsong, Jurnalis Harian Kompas Nikson Sinaga, serta akademisi sekaligus praktisi media Dr Ramdeswati Pohan dan Dr Fakhrur Rozi.

Para panelis mengapresiasi pendekatan “jalan tengah” dan menekankan pentingnya dialog multipihak yang berlandaskan kearifan lokal, pemetaan persoalan yang cermat, serta penghormatan terhadap nilai-nilai masyarakat setempat dalam mencari solusi berkelanjutan.

“Jalan tengah ini kalau dalam bahasa mediasi win-win solution. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, sama-sama senang,” kata Dr Ramdeswati Pohan.

Sejalan dengan itu, Tonggo Simangunsong menekankan bahwa jalan tengah itu harus mengakomodasi kepentingan semua orang.

“Artinya sama-sama sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, Nikson Sinaga menilai bahwa buku tersebut merepresentasikan makna “jalan tengah” dengan baik.

“Apalagi, ada tiga kata yang sangat menarik, yakni alam, adat dan industrial,” imbuhnya.

Buku Jalan Tengah untuk Alam, Adat, dan Industri diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat, pemangku kepentingan, dan dunia pendidikan untuk membangun ruang dialog yang konstruktif, dengan semangat duduk setara, berjalan bersama, dan merumuskan solusi yang membawa kemaslahatan bersama.