KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (29/11/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung lahan yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Blora.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Agus didampingi Bupati Blora Arief Rohman beserta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora.
Peninjauan tersebut menjadi langkah penting dalam mempercepat realisasi pembangunan kantor imigrasi baru yang diharapkan dapat memperluas layanan keimigrasian bagi masyarakat Blora dan wilayah sekitarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agus memberikan arahan teknis terkait pembangunan Kantor Imigrasi Blora. Ia mendorong agar proses pengerjaan melibatkan kontraktor, pengusaha, dan pengrajin lokal.
“Kantor imigrasi yang akan dibangun harus menggunakan kontraktor lokal dan mebel dari Blora. Pemkab Blora juga harus melakukan sinergi dengan masyarakat dalam proses pembangunannya,” ujar Menteri Agus dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (1/12/2025).
Bupati Blora menyambut positif agenda peninjauan tersebut. Menurutnya, Pemkab Blora akan memberikan dukungan penuh dalam pembangunan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Blora, mulai dari kesiapan lahan hingga kelancaran perizinan pembangunan.
“Saya berharap, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Blora dapat mendorong kemudahan pelayanan sekaligus membuka peluang peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat,” kata Bupati Blora.
Lokasi pembangunan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Blora. Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan memberikan penjelasan teknis terkait kondisi lahan yang ditinjau. Penjelasan tersebut mencakup luas lahan, total anggaran, serta contoh mockup gedung.
Haryono menjelaskan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Blora akan dibangun di atas lahan seluas 7.821 meter persegi dengan anggaran Rp 75 miliar.
“Nantinya, Kantor Imigrasi Blora akan memiliki lima lantai yang terdiri dari satu lantai basemen dan empat lantai untuk pelayanan,” kata Haryono.
Usai peninjauan, kedua pihak sepakat untuk mempercepat tahap perencanaan teknis agar proses pembangunan dapat segera dimulai.
Peninjauan tersebut menjadi tanda keseriusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan keimigrasian serta pemerataan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia.