Dorong Kedaulatan Ekonomi Desa, Menkop Puji Kopkel Merah Putih Tukangkayu
KOMPAS.com – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan pentingnya membangun kedaulatan ekonomi desa melalui koperasi modern saat meresmikan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Tukangkayu di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (9/12/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Menkop juga meninjau gerai sembako serta melakukan transaksi langsung sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan koperasi lokal.
“Saya mengapresiasi KKMP Tukangkayu yang sudah memiliki produk lokal yang dijual, seperti gula dan kopi,” ujar Menkop dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa.
Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Banyuwangi Guntur Priambodo, Tenaga Ahli Komisi VI DPR RI Muhammad, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa, serta Ketua KKMP Tukangkayu Imam Maskun.
Pada kesempatan itu, Menkop menekankan bahwa integrasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam aplikasi Jaga Desa akan menjadi pondasi operasional yang modern, akuntabel, dan terukur. Dengan digitalisasi, kata Menkop, koperasi akan lebih mudah mengelola berbagai unit usaha secara efisien.
“Koperasi akan mengelola berbagai unit usaha, mulai dari gerai sembako, apotek, klinik, gudang, hingga lembaga keuangan mikro, dengan standar ritel modern agar manfaat ekonomi kembali kepada masyarakat,” ujarnya.
Menkop meninjau gerai sembako serta melakukan transaksi langsung sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan koperasi lokal. Digitalisasi yang terintegrasi juga dinilai mampu memperkuat sistem mitigasi risiko serta pengawasan operasional koperasi.
“Itu yang nantinya membuat operasionalisasi Kopdes bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Ferry juga memastikan bahwa Kopdes akan dikembangkan sebagai ekosistem usaha yang lengkap dan modern, mulai dari gerai sembako, apotek dan klinik desa, pusat logistik, lembaga keuangan mikro, hingga sarana transportasi desa.
“Ini menjadi bukti, ketika masyarakat diberi akses permodalan, dibuatkan badan usahanya, dengan arena bisnis yang adil, maka potensi masyarakat desa dan kelurahan di Banyuwangi bisa berkompetisi secara sehat dengan pelaku usaha lain,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan KKMP ke depan diharapkan bisa memperkuat usaha mikro ekcil dan menengah (UMKM), warung tradisional, hingga pasar rakyat di sekitarnya.
“Karena, Kopdes bisa mendapatkan harga-harga yang khusus, hasil kerja sama dengan banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” kata Menkop.
Melalui Kopdes, sejumlah kebutuhan masyarakat seperti gas elpiji 3 kilogram, pupuk bersubsidi, hingga minyak goreng subsidi akan dijual dengan harga agen, sehingga lebih terjangkau.
Menkop pun mengajak para pelaku UMKM Banyuwangi untuk memperkuat industri kecil dengan meningkatkan produksi lokal agar dapat dipasarkan langsung melalui jaringan gerai Kopdes.
“Kita produksi sendiri, dibiayai sendiri, jual sendiri. Ini yang kita maksud dengan kedaulatan ekonomi. Bukan barang dari impor, tapi ini produk hasil sendiri,” tegasnya.
Ke depan, ia menekankan pentingnya Kopdes untuk menyesuaikan diri dengan potensi desa masing-masing, baik di sektor kuliner, kerajinan, hingga produk lokal lainnya.
“Yang pasti, nantinya gerai sembako milik Kopdes akan dikelola secara modern. Misalnya, tokonya terang, dingin, bersih, dengan produk yang dijual banyak macamnya. Upayakan barang-barang yang dijual di sini adalah hasil UMKM di Banyuwangi,” jelas Menkop.
