Gandeng Lembaga Riset Populix, Perhumas Luncurkan PERHUMAS Indicators 2025
KOMPAS.com – Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) meluncurkan PERHUMAS Indicators 2025 dalam Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 di Surabaya, Sabtu (13/12/2025).
Perhumas bekerja sama dengan lembaga riset Populix melakukan survei terhadap 1.350 responden yang berasal dari seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
Ketua Umum Perhumas Boy Kelana Soebroto mengatakan bahwa PERHUMAS Indicators berperan sebagai acuan baru dalam mengukur tingkat kepercayaan publik dan reputasi lembaga publik, korporasi, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia pun menjelaskan bahwa instrumen tersebut merupakan pengembangan dari survei PERHUMAS Indicators 2023, yang juga dapat digunakan sebagai rujukan dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat.
“Survei ini mengukur sejauh mana tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan BUMN, perusahaan swasta, lembaga, dan pemerintah serta tokoh publik," tuturnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (15/12/2025).
Hasil riset pada 2025, menurut Koordinator Tim Riset Dr Nurlaela Arief, MBA, menunjukkan adanya perkembangan dibandingkan riset pada 2023.
“Terlihat bahwa perusahaan BUMN, perusahaan swasta, dan pemerintah perlu terus meningkatkan kepercayaan publik dan reputasinya. Hal ini diukur melalui PERHUMAS Indicators yang mencakup delapan indikator, yakni Inovasi, Environmental Social Governance (ESG), People Management, Technology, Communication, Leadership, Performance Quality Management, dan Crisis Handling,” ujar Nurlaela Arief.
Ia menjelaskan, berdasarkan delapan indikator tersebut, perusahaan BUMN masih berada pada level menengah sehingga perlu terus meningkatkan kepercayaan publik, termasuk dalam hal pengaruh politik, dengan menunjukkan independensi serta kecepatan dalam merespons krisis.
Sementara itu, perusahaan swasta dinilai berada pada level tinggi dan perlu mempertahankan serta menjaga kepercayaan publik pada kedelapan indikator tersebut.
Sedangkan untuk Pemerintah dinilai memiliki peningkatan kepercayaan publik dibandingkan hasil riset pada 2023.
Menurutnya, Pemerintah perlu lebih memperkuat kepemimpinan dan komunikasi publik melalui pesan yang cepat, jelas, transparan dan berbasis data, termasuk peningkatan tata kelola pemerintah serta layanan digital bagi publik.
Tim peneliti dalam riset tersebut antara lain adalah Benny S Butar-Butar, Dr Emilia Bassar, Dr Saurma MGP Siahaan, MIKom, Grahita Muhammad dan beberapa kontributor lainnya.
