APJI DPD Jakarta Dorong Ketahanan Pangan lewat Penguatan MBGpreneur dan UMKM

KOMPAS.com – Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) DPD Jakarta menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-5 Tahun 2025 di Lippo Swasana Ballroom, Kuningan, Senin (15/12/2025).

Kegiatan tersebut mengusung tema “APJI Jakarta Bergerak: Membangun Ketahanan Pangan menuju Indonesia Tangguh melalui Penguatan MBGpreneur, Upscale UMKM, dan Manajemen Food Waste Berkelanjutan.”

APJI DPD Jakarta menyatakan bahwa tema tersebut diangkat sebagai respons strategis terhadap berkembangnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, meningkatnya tuntutan terhadap penyediaan pangan yang aman, berkelanjutan, dan inklusif juga menjadi pertimbangan utama.

Ketua APJI DPD Jakarta Riri Puspita menyampaikan bahwa kondisi saat ini hingga ke depan merupakan momentum penting bagi pelaku usaha jasa boga untuk terlibat lebih kuat dalam ekosistem MBG.

“Tantangan MBG tidak hanya menyediakan makanan bergizi dalam skala besar, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur dapur, dukungan pembiayaan, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga pengelolaan limbah pangan yang bertanggung jawab,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/12/2025).

Dalam penyelenggaraan MBG, APJI DPD Jakarta memberi perhatian khusus pada kesiapan dan kapasitas para mitra dapur atau yang dikenal dengan sebutan MBGpreneur.

Kelompok tersebut akan menjadi motor operasional dapur besar dalam pelaksanaan program MBG.

Sejumlah pelaku usaha masih membutuhkan dukungan permodalan, baik untuk pembangunan dapur, pengadaan peralatan, maupun pemenuhan standar keamanan pangan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sektor perbankan dan lembaga pembiayaan dinilai sangat krusial.

APJI DPD Jakarta juga menyoroti pentingnya akselerasi UMKM pangan agar dapat naik kelas. Upaya itu dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi, sertifikasi, serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok MBG.

“Peran UMKM bukan sekadar sebagai pemasok, melainkan bagian strategis dalam memperkuat ekonomi pangan lokal,” kata Riri Puspita.

Di sisi lain, persoalan food waste menjadi perhatian serius. Produksi makanan dalam skala besar berpotensi menimbulkan sampah organik yang tinggi jika tidak dikelola dengan baik.

Untuk itu, APJI mendorong penerapan pemilahan sampah, pengomposan, kerja sama dengan bank sampah, serta implementasi prinsip circular economy sebagai standar operasional dapur MBG.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pelantikan pengurus baru APJI DPD Jakarta. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi talkshow sebelum memasuki agenda utama Rakerda ke-5 APJI DPD Jakarta.

Perhelatan tahunan tersebut menjadi momentum bagi APJI DPD Jakarta untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Talkshow menghadirkan perwakilan Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, sektor perbankan, serta MBGpreneur sebagai praktisi mitra dapur.

Forum tersebut juga memberikan pembekalan empiris bagi anggota APJI dalam merumuskan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

APJI DPD Jakarta berharap pasca-Rakerda 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memperkuat sinergi.

Fokus kerja sama diharapkan mencakup standarisasi dapur MBG, sertifikasi pangan, percepatan perizinan usaha, serta penyediaan skema pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh pelaku jasa boga dan UMKM pendukung.

Selain itu, APJI mendorong partisipasi masyarakat dalam edukasi gizi, dukungan terhadap UMKM lokal, serta keterlibatan aktif dalam upaya pengurangan food waste di tingkat rumah tangga.

APJI menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada penyedia jasa boga, tetapi juga pada gotong royong seluruh elemen masyarakat.