Pemkot dan Forkopimda Kota Bogor Gelar Rapat Koordinasi Nataru, Utamakan Empati Kepada Masyarakat Penyintas Bencana
KOMPAS.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor menggelar Rapat Koordinasi kesiapsiagaan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Paseban Sri Bima, Senin (22/12/2025).
Rapat turut dihadiri oleh tokoh lintas agama, perwakilan berbagai organisasi dan komunitas, camat, beserta unsur terkait lainnya.
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyampaikan bahwa malam pergantian Tahun Baru 2026 di Kota Bogor harus mencermati situasi dan kondisi terkini, khususnya terkait peristiwa bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.
Oleh karena itu, kebijakan yang nantinya diambil akan mengedepankan rasa empati kepada masyarakat yang sedang berjuang di lokasi bencana.
“Jadi (pada perayaan Natal dan Tahun Baru nanti) tidak boleh ada konvoi, tidak ada pengumpulan massa, tidak ada pesta kembang api, dan (kami) membatasi permohonan perizinan yang kurang atau tidak mencerminkan empati kepada saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana,” tutur Dedie Rachim seperti dikutip Kompas.com dalam siaran pers pada Rabu (24/12/2025).
Sementara itu, dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemkot Bogor bersama Forkopimda telah melaksanakan Apel Siaga Bencana serta Apel Operasi Lilin di Kota Bogor.
Pemantauan ketersediaan bahan pangan dan bahan pokok juga telah dilakukan. Pada malam perayaan Natal, Forkopimda akan melaksanakan patroli serta menyambangi gereja-gereja untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani yang melaksanakan ibadah Natal.
Hal lain yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut juga berkaitan dengan mobilitas masyarakat pada malam tahun baru.
“Berdasarkan data proyeksi, akan terjadi peningkatan volume kendaraan. Hal tersebut juga merujuk pada data tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan peningkatan mobilitas,” tambah Dedie.
Ke depan, Pemkot bersama Pemkab Bogor juga akan duduk bersama untuk membahas antisipasi peningkatan volume kendaraan, mengingat Kota Bogor menjadi titik perlintasan masyarakat yang akan melakukan aktivitas di kawasan Puncak.
Persiapan lainnya meliputi pendirian pos pengamanan di enam titik dan satu pos terpadu, serta posko di titik rawan bencana dan kawasan wisata.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Denny Mulyadi memaparkan sejumlah hal yang perlu dilaksanakan dan diantisipasi, di antaranya menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan bahan bakar, pengawasan harga di wilayah masing-masing, serta pengendalian inflasi.
Selain itu, menjaga ketertiban sosial dan memastikan kelancaran aktivitas masyarakat melalui penyusunan langkah-langkah strategis juga menjadi perhatian.
“Hal lain yang perlu disiapkan adalah pelayanan bagi pemudik serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi guna memastikan kelancaran dan kenyamanan arus mudik maupun arus balik,” ujarnya.
