KOMPAS.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda perumahan nasional. Dukungan ini diwujudkan melalui perluasan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Langkah tersebut menjadi bagian dari kontribusi BNI dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah guna menekan backlog perumahan nasional.
Komitmen tersebut tecermin dari partisipasi BNI dalam pelaksanaan akad massal KPR FLPP sebanyak 50.030 unit rumah yang dirangkai dengan serah terima kunci pada 2025. Akad massal tersebut digelar secara hibrida dan dipusatkan di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
Dari jumlah tersebut, 300 akad dilaksanakan secara langsung di lokasi dengan melibatkan 11 bank penyalur, sementara 49.730 akad lainnya dilakukan secara daring oleh 39 bank penyalur di 33 provinsi pada 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Acara tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Komisioner BP Tapera. Dari BNI, hadir Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan beserta jajaran manajemen.
“BNI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembiayaan KPR FLPP yang mudah, cepat, dan akuntabel,” ujar Putrama dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (24/12/2025).
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan pula serah terima kunci secara simbolis kepada 10 perwakilan MBR dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari tenaga pendidik, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), buruh, nelayan, hingga anggota TNI.
Mandat FLPP 2026
Sejalan dengan pencapaian tersebut, BNI kembali memperoleh mandat penyaluran 17.356 unit KPR FLPP pada 2026. Mandat tersebut diperoleh setelah BNI menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan BP Tapera.
Penandatanganan perjanjian dilakukan di Kantor Pusat BP Tapera, Jakarta, Selasa (23/12/2025), bersama 43 bank penyalur lainnya.
Dalam kerja sama tersebut, BNI termasuk dalam 10 bank dengan kuota FLPP terbesar. BNI diwakili oleh Direktur Network & Retail Funding Rian Eriana Kaslan. Adapun penandatanganan perjanjian disaksikan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Rian menyatakan, penugasan tersebut merupakan kesinambungan peran BNI sebagai agen pembangunan di sektor perumahan.
“Dengan jaringan BNI yang tersebar secara nasional serta sinergi yang erat bersama BP Tapera dan Kementerian PKP, kami optimistis penyaluran FLPP 2026 dapat berjalan tepat sasaran, prudent, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah pertama,” ujar Rian.
Ke depan, BNI akan terus mengoptimalkan peran jaringan kantor dan seluruh area kerja untuk mendukung program perumahan nasional. Upaya tersebut mencakup kesiapan debitur, dukungan teknis pelaksanaan akad secara hibrida, hingga edukasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai manfaat dan skema pembiayaan KPR FLPP.
Melalui kontribusi berkelanjutan di sektor perumahan, BNI menegaskan komitmennya untuk tidak hanya dalam penyediaan pembiayaan, tetapi juga dalam membangun fondasi kesejahteraan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.