Deklarasi Partai Gema Bangsa Usung Visi Indonesia Mandiri dan Desentralisasi Politik
KOMPAS.com — Partai Gema Bangsa resmi mendeklarasikan diri sebagai kekuatan politik baru dalam acara deklarasi di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Sabtu (17/1/2026). Deklarasi ini digelar bertepatan dengan satu tahun perjalanan partai sejak peluncuran pada 17 Januari 2025.
Dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (18/1/2026), Partai Gema Bangsa mengatakan, selama satu tahun terakhir mereka membangun fondasi kelembagaan melalui pembentukan struktur kepengurusan secara penuh di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Struktur itu disebut telah terbentuk 100 persen di tingkat provinsi melalui 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta 100 persen di tingkat kabupaten/kota melalui 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
Rilis tersebut juga menyebut deklarasi itu bukan sekadar peluncuran organisasi politik, melainkan peneguhan komitmen partai sebagai wadah perjuangan yang menjunjung nilai integritas, keadilan sosial, dan kemajuan bangsa.
Deklarasi juga diposisikan sebagai penanda “Gerakan Mandiri Bangsa” yang bertujuan mewujudkan Indonesia mandiri dan berdaulat dalam pengambilan keputusan politik, ekonomi, serta pembangunan nasional.
Partai Gema Bangsa—yang dideklarasikan sebagai Partai Gerakan Mandiri Bangsa— juga menyatakan arah perjuangan mereka yang bertumpu pada tiga visi besar, yakni Indonesia Mandiri, Desentralisasi Politik, dan Indonesia Reborn.
Ketiga visi tersebut disebut menjadi panduan perjuangan partai dalam membangun Indonesia yang dicita-citakan.
Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq pada acara deklarasi, menekankan bahwa partai tersebut tidak dibangun untuk menjadi milik segelintir orang. Ia menyebut, kepemilikan partai ada pada struktur di daerah hingga tingkat akar rumput.
“Partai Gema Bangsa bukan milik Ahmad Rofiq. Pemilik Partai Gema Bangsa yang sesungguhnya adalah mereka para pimpinan yang ada di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan di desa-desa. Gema Bangsa milik rakyat Indonesia,” ujar Rofiq.
Visi Indonesia Mandiri
Visi pertama yang diusung Partai Gema Bangsa adalah Indonesia Mandiri. Visi ini dimaknai sebagai menjadikan bangsa tidak bergantung pada kekuatan asing, mampu mengelola sumber daya sendiri, serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai pusat kebijakan negara.
Makna kemandirian tersebut dibagi ke dalam dua aspek. Pertama, mandiri secara ekonomi yang dimaknai sebagai kedaulatan rakyat atas hasil kerjanya, termasuk petani atas tanah dan panen, nelayan atas laut dan tangkapan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atas pasar dan teknologinya.
Kedua, mandiri secara politik yang dimaknai sebagai keputusan penting bangsa yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan tekanan oligarki, kepentingan asing, ataupun transaksi kekuasaan.
Sejalan dengan itu, Rofiq dalam pidatonya juga menegaskan bahwa kemandirian tidak berarti menutup diri dari dunia, tetapi juga berdiri tegak dan menentukan arah bangsa dengan kekuatan sendiri.
“Kemandirian berarti berdiri tegak, tidak mudah didikte, tidak mudah bergantung, dan mampu menentukan arah bangsa dengan kekuatan sendiri,” kata dia.
Dorong desentralisasi politik kepartaian
Visi kedua yang diusung adalah desentralisasi politik kepartaian. Partai menilai, demokrasi yang kuat tidak dibangun dengan cara lama yang serba-sentralistik dan elitis, tetapi harus dibangun dari daerah secara desentralistik, egaliter, dan inklusif.
Partai Gema Bangsa resmi mendeklarasikan diri sebagai kekuatan politik baru dalam acara deklarasi di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Sabtu (17/1/2026). Partai Gema Bangsa juga menyebut bahwa partai politik berperan sebagai “denyut nadi demokrasi” karena memiliki efek berantai terhadap kestabilan sosial, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Atas dasar itu, desentralisasi politik kepartaian disebut sebagai pintu menuju pembangunan demokrasi yang sebenarnya.
Partai Gema Bangsa sendiri memandang desentralisasi politik sebagai kebutuhan yang tidak bisa dihindari untuk mewujudkan tatanan demokrasi yang egaliter, terbuka, dan demokratik.
Menurut Partai, desentralisasi merupakan pemberian wewenang dan keputusan politik kepada pimpinan partai di daerah untuk melahirkan kepemimpinan lokal yang memahami karakter politik wilayahnya, serta memberi ruang keberagaman bagi keputusan politik berbasis lokal.
Rofiq juga menekankan bahwa desentralisasi politik diperlukan agar demokrasi benar-benar hidup di tingkat akar rumput.
“Kami ingin demokrasi yang hidup di tingkat akar rumput. Demokrasi yang memberi ruang partisipasi nyata, bukan hanya suara lima tahunan,” ujarnya.
Indonesia Reborn dan politik bermoral
Visi ketiga adalah Indonesia Reborn. Partai Gema Bangsa menyebut Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi potensi besarnya belum sepenuhnya menjadi kekuatan nyata bagi seluruh rakyat.
Partai juga menyoroti bahwa Indonesia kaya sumber daya alam, tetapi masih bergantung. Kuat secara budaya, tetapi sering kehilangan arah; dan demokratis secara prosedur, tetapi belum sepenuhnya berdaulat secara substansi.
Oleh karena itu, Partai Gema Bangsa menilai Indonesia perlu berani mengoreksi diri, meninggalkan pola lama yang tidak relevan, serta melahirkan tata kelola baru yang lebih adil, transparan, dan beradab.
Rofiq mengatakan, Indonesia Reborn memiliki sejumlah makna, antara lain politik bermoral bukan transaksional, kekuasaan yang melayani bukan menguasai, pembangunan berkelanjutan dan tidak eksploitatif, serta generasi muda sebagai pelaku perubahan bukan sekadar penonton.
Rofiq juga menegaskan bahwa partainya ingin menjadi rumah perjuangan yang tidak menambah kegaduhan politik.
“Partai Gema Bangsa tidak lahir untuk memecah belah, tetapi untuk menyatukan. Tidak lahir untuk menambah kegaduhan, tetapi untuk memberi arah,” kata dia.
Rofiq turut menyampaikan bahwa partainya mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagai gagasan membangun Indonesia maju dan mandiri. Ia juga menyinggung dorongan terhadap perdamaian Palestina–Israel melalui solusi dua negara.
Untuk diketahui, deklarasi Partai Gema Bangsa dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, 38 Dewan Pimpinan Wilayah, dan 514 Dewan Pimpinan Daerah, serta tamu undangan dari berbagai profesi dan elemen.
