DPRD Surabaya Tekankan Parameter Keberhasilan Program Pemuda Rp 5 Juta per RW

KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memiliki program Anggaran Kepemudaan Rp 5 juta per RW. Selain stimulus kegiatan, program ini juga dirancang dengan parameter keberhasilan dan sistem monitoring yang terukur. 

Skema tersebut disiapkan untuk memastikan dana publik benar-benar berdampak pada penguatan kapasitas generasi muda sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Arif Fathoni menegaskan, program tersebut berbasis kegiatan kelompok dengan Karang Taruna sebagai leading sector di masing-masing wilayah. 

Dengan pola tersebut, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban program dilakukan secara kolektif dan terorganisasi, bukan bersifat personal.

“Ini bukan person-to-person, tapi berbasis kelompok. Leadingsector-nya jelas Karang Taruna. Karena organisasi kepemudaan yang ada dan aktif di tingkat kelurahan itu memang Karang Taruna,” ujar Arif dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (22/1/2025).

Untuk kegiatan penguatan literasi digital, politisi yang akrab disapa Mas Thoni itu memaparkan bahwa indikator keberhasilan diarahkan pada peran aktif pemuda sebagai agent of truth di lingkungan RW. 

Program tersebut dapat dikolaborasikan dengan forum-forum warga, seperti sinau bareng atau kegiatan belajar bersama di tingkat kampung.

“Targetnya harus jelas. Karang Taruna hadir di ruang-ruang edukasi warga. Misalnya, mengedukasi soal hoaks bagaimana memilah informasi dan menjelaskan mana informasi yang benar,” kata Mas Thoni.

Dengan pendekatan tersebut, pemuda tidak hanya menjadi peserta pelatihan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator literasi digital yang menularkan pengetahuan kepada masyarakat sekitar.

Sementara untuk program Digital Marketing, DPRD mendorong Pemkot Surabaya menetapkan indikator evaluasi yang lebih teknis dan terukur. 

Menurutnya, evaluasi dilakukan secara bertahap, minimal tiga bulan setelah program berjalan. Untuk penanggung jawab, camat dapat ditunjuk karena bertanggung jawab melakukan monitoring sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Camat harus mengevaluasi. Apakah setelah tiga bulan itu anak-anak Karang Taruna sudah paham teknik menjual produk lewat media sosial, entah TikTok, Instagram, atau platform lainnya,” kata Thoni.

Thoni menambahkan, indikator keberhasilan tidak berhenti pada laporan kegiatan, tetapi juga mencakup output nyata, seperti peningkatan jumlah pengikut akun promosi, kualitas konten digital, hingga jumlah produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal yang dipromosikan.

“Harus jelas. Berapa UMKM di RW itu yang sudah dipromosikan? Apakah ada peningkatan eksposur produknya? Masa satu RW tidak punya satu pun produk UMKM yang bisa diangkat,” tegasnya.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut wajib dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban tertulis agar penggunaan anggaran dapat dipantau secara transparan dan akuntabel.

Menurut Thoni, mekanisme monitoring yang ketat menjadi kunci agar anggaran Rp 5 juta per RW tidak habis tanpa dampak. Dengan parameter yang jelas, program ini diharapkan mampu melahirkan pemuda yang melek digital sekaligus berkontribusi langsung pada penguatan ekonomi warga.

“Tujuannya bukan sekadar menghabiskan anggaran, tapi membangun kapasitas. Anak muda Surabaya harus menjadi pelopor literasi digital dan motor promosi UMKM di lingkungannya sendiri,” tukasnya.