109 Debitur Terima KPP Rp 70,8 Miliar, Bank BJB Perkuat Akses Perumahan

KOMPAS.com — Bank BJB mencatat rekor penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp 70,8 miliar kepada 109 debitur dalam Forum Bisnis Perumahan Bersama Bank BJB bertajuk “Rumah Nyaman Usaha Berkembang” di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Kamis (22/1/2026).

Capaian tersebut menjadi realisasi KPP terbanyak yang disalurkan dalam satu acara sekaligus menegaskan peran aktif perbankan daerah dalam mendukung program perumahan nasional.

Forum tersebut merupakan bagian dari upaya strategis Bank BJB dalam memperluas akses pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau, sekaligus mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.

Melalui forum tersebut, Bank BJB mengaitkan pembiayaan kepemilikan rumah dengan penguatan sektor riil, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jabar dan sekitarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, KPP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan kepemilikan rumah, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Menurut dia, sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas usaha.

“KPP bukan hanya soal rumah. Program ini kami dorong untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kapasitas UMKM, mulai dari sektor konstruksi, bahan bangunan, hingga jasa pendukung agar dapat tumbuh dan naik kelas,” ujar Maruarar dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (28/1/2026).

Maruarar turut mengapresiasi Bank BJB atas komitmennya dalam mendukung pembiayaan perumahan melalui KPP.

Ia menilai, capaian yang dibukukan dalam forum tersebut mencerminkan kontribusi nyata perbankan daerah terhadap agenda pembangunan nasional.

“Saya mengapresiasi Bank BJB karena pada hari ini berhasil memecahkan rekor realisasi KPP terbanyak dalam satu acara, dengan total pipeline mencapai Rp 70,8 miliar dengan total 109 debitur. Ini menunjukkan komitmen nyata perbankan daerah dalam mendukung program perumahan nasional sekaligus penguatan ekonomi masyarakat,” kata Maruarar.

Sebagai informasi, Forum Bisnis Perumahan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor perumahan, perbankan, dan pemerintahan.

Sejumlah pemangku kepentingan yang hadir di forum tersebut, antara lain Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, Badan Pusat Statistik (BPS), jajaran manajemen Bank BJB, pimpinan asosiasi pengembang, serta 195 pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha.

Pihak Bank BJB menyatakan memperkuat dukungan terhadap program perumahan pemerintah melalui perluasan pembiayaan KPP, peningkatan kualitas layanan, serta kerja sama yang lebih erat dengan pengembang dan pemerintah daerah.

Forum tersebut dirancang sebagai wadah dialog, edukasi, dan kolaborasi antara lembaga keuangan, pengembang, pemerintah, dan masyarakat.

Konsultasi hingga edukasi SLIK

Dalam rangkaian kegiatan, peserta memperoleh kesempatan untuk berkonsultasi langsung melalui meja dealing, mendapatkan informasi produk perbankan, serta mengakses berbagai layanan keuangan yang disediakan oleh Bank BJB.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan sekaligus mempercepat proses akses pembiayaan bagi masyarakat.

Salah satu fokus utama dalam forum tersebut adalah sosialisasi Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang disampaikan oleh Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

Dalam pemaparannya, Heru menjelaskan peran dana jangka panjang sebagai fondasi pembiayaan perumahan rakyat.

“Program Tapera diposisikan sebagai solusi strategis untuk menghimpun dana murah yang digunakan secara khusus bagi pembiayaan perumahan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024,” imbuh Heru.

Selain Tapera, Bank BJB juga memberikan edukasi terkait pentingnya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sebagai instrumen utama dalam menilai kelayakan kredit dan menjaga kesehatan finansial masyarakat. Materi tersebut disampaikan oleh perwakilan Bank BJB, Apsoro.

Dalam pemaparannya, Apsoro menjelaskan bahwa SLIK berfungsi membangun transparansi data, meminimalkan risiko kredit, serta memperluas peluang pembiayaan.

Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kolektibilitas kredit, memantau riwayat pembayaran, serta melakukan koreksi data apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam sistem informasi keuangan.

Menjaga skor SLIK yang baik dinilai dapat mempermudah pengajuan pinjaman di masa depan. Sementara bagi lembaga keuangan, SLIK menjadi alat vital untuk mengambil keputusan pembiayaan yang lebih optimal dan efisien.

Melalui literasi keuangan tersebut, Bank BJB mendorong masyarakat menjadi debitur yang bertanggung jawab dan siap mengakses pembiayaan secara berkelanjutan.

Kredit bagi UMKM

Forum tersebut juga menghadirkan testimoni dari debitur Bank BJB, Bintang, yang menyampaikan pengalaman positif dalam memperoleh akses kredit, termasuk pemanfaatan agunan sertifikat rumah serta dukungan perbankan terhadap pengembangan usaha.

“Sebagai debitur UMKM, saya banyak terbantu oleh Bank BJB dalam memberikan kesempatan dan modal yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis, sehingga bisa bersaing dan unjuk gigi di era digital,” kata Bintang.

Sebagai bagian dari dukungan pembiayaan produktif, Bank BJB juga menyalurkan fasilitas kredit kepada PT Helmindo Pratama Indonesia dengan total plafon Rp 19,3 miliar untuk modal kerja distributor helm, serta tambahan fasilitas Rp 2 miliar untuk unit produksi.

Pembiayaan tersebut memiliki tenor fleksibel antara 12 hingga 48 bulan dan diarahkan untuk memperkuat rantai pasok industri perlengkapan keselamatan di Indonesia.

Kontribusi Bank BJB dalam kegiatan tersebut juga diwujudkan melalui pembukaan stan layanan informasi, pelaksanaan temu wicara kegiatan KPP, serta pembentukan pipeline pembiayaan sebanyak 109 nasabah dengan total plafon Rp 70,8 miliar.

Selain itu, Bank BJB menyelenggarakan seremoni penandatanganan perjanjian kredit dengan debitur Cabang Majalaya, Revalina Fauziah, pelaku usaha garmen dengan plafon Rp 500 juta, serta menghadirkan debitur Cabang Suci, PT Bumitama, yang memperoleh fasilitas KPP Supply sebesar Rp 5 miliar.

Melalui forum tersebut, Bank BJB tidak hanya berperan sebagai penyedia pembiayaan perumahan dan usaha, tetapi juga sebagai penggerak kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha.

Dengan semangat “Rumah Nyaman Usaha Berkembang”, Bank BJB optimistis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses kepemilikan rumah, memperkuat sektor riil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.