Stok Aman, Jabar Awasi Ketat Harga Pangan Ramadhan dan Idul Fitri

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

Sejumlah langkah pengendalian inflasi dan intervensi pasar disiapkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah potensi lonjakan permintaan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar Linda Al Amin memastikan stok 12 komoditas pangan strategis dalam kondisi aman berdasarkan hasil monitoring neraca pangan hingga Februari 2026.

Komoditas tersebut antara lain beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Minyakita, telur ayam ras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, daging sapi, dan daging ayam ras.

“Berdasarkan monitoring neraca pangan strategis melalui website Proyeksi Neraca Pangan Badan Pangan Nasional yang diinput oleh 27 kabupaten/kota update Februari 2026, dari 12 komoditas pangan strategis yang dilaporkan termasuk di dalamnya komoditas beras, minyak, telur ayam ras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, daging sapi dan daging ayam ras menunjukkan nilai surplus di 12 komoditas tersebut sehingga kebutuhan pangan di Provinsi Jawa Barat dapat terpenuhi,” ujar Linda kepada Kompas.com, Jumat (27/2/2026).

Meski secara umum stok surplus, sejumlah komoditas tercatat mengalami kenaikan harga di atas harga acuan pemerintah.

Per 18 Februari, harga telur ayam ras mencapai Rp 31.189 per kilogram (kg), daging ayam ras Rp 41.888 per kg, daging sapi Rp 140.864 per kg, bawang merah Rp 43.900 per kg, dan bawang putih juga terpantau fluktuatif di sejumlah pasar.

Sementara itu, harga beras SPHP berada di Rp 12.250 per kg dan relatif stabil. Adapun Minyakita tercatat Rp 16.003 per liter, turun 2,52 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Namun, masih di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter.

Linda menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk melakukan intervensi pasokan Minyakita di pasar-pasar pemantauan guna menekan harga agar kembali sesuai ketentuan.

GPM di 27 kabupaten/kota

Untuk menjaga stabilitas harga, DKPP menyiapkan 34 kali kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang tersebar di 27 kabupaten/kota selama menjelang dan saat Ramadhan hingga Idul Fitri.

Program tersebut menyediakan bahan pangan pokok strategis dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

“Kegiatan Gerakan Pangan Murah dilaksanakan di wilayah harga tinggi, wilayah IHK atau barometer inflasi, daerah rentan rawan pangan, serta wilayah dengan akses sulit terhadap pangan,” kata Linda.

Selain itu, Pemprov Jabar juga memastikan distribusi pasokan pangan dari sentra produksi di dalam maupun luar daerah tetap berjalan lancar. Koordinasi dengan distributor dan daerah pemasok diperkuat untuk mengantisipasi lonjakan permintaan selama Ramadhan dan Idul Fitri.

Dalam pemantauan harga, DKPP mengerahkan 66 enumerator panel harga pangan yang tersebar di 27 kabupaten/kota.

Adapun pelaporan dilakukan setiap hari melalui aplikasi panel harga pangan untuk mendeteksi status komoditas, apakah aman, waspada, atau perlu intervensi.

Linda juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan. Ia menegaskan stok pangan dalam kondisi aman dan pemerintah siap melakukan operasi pasar jika terjadi gejolak harga.

“Belanjalah sesuai kebutuhan keluarga, bukan karena isu atau informasi yang belum tentu benar,” ujarnya.

Strategi 4K pengendalian inflasi

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jabar, Budi Kurnia, mengatakan, pengendalian inflasi daerah mengacu pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2025–2027.

Strategi tersebut dirumuskan dalam kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Menurut Budi, pada aspek keterjangkauan harga, Pemprov Jabar menggencarkan berbagai intervensi seperti pasar tani, optimalisasi kios pangan, GPM, Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi), serta sidak pasar.

“Untuk menjaga ketersediaan pasokan, dilakukan peningkatan produksi komoditas pangan, hortikultura dan perikanan serta pemantauan stok pangan,” terang Budi.

Di sisi distribusi, Pemprov menyiapkan mobil pangan keliling serta melakukan pengawasan ke distributor dan pelaku ritel guna memastikan kelancaran pasokan, termasuk distribusi antardaerah saat hari besar keagamaan.

“Sementara itu, komunikasi publik dilakukan secara intensif melalui media pemerintah dan aplikasi layanan masyarakat untuk menjaga ekspektasi masyarakat,” imbuhnya.

Budi menambahkan, Pemprov Jabar memiliki aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat (SILINDA JABAR) guna memantau harga di 81 pasar pantauan di 27 kabupaten/kota secara harian.

Jika terjadi gangguan distribusi atau lonjakan harga, pemerintah dapat menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang per 6 Februari tercatat 2.654,28 ton.

“Konsumen dan masyarakat Jawa Barat agar tetap tenang dan nyaman karena pasokan aman dan tersedia, tidak perlu menimbun stok berlebihan dan melakukan panic buying untuk turut menjaga kondusifitas dan ketenangan selama hari-hari besar keagamaan,” kata Budi.