Perkuat SDGs, IS2P Tekankan Peran Strategis SDM dalam Implementasi ESG

JAKARTA, KOMPAS.com – Target pembangunan berkelanjutan Indonesia menuju 2030 dinilai tidak akan tercapai tanpa kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Kesenjangan talenta hijau atau green talent gap kini menjadi tantangan utama di tengah ambisi kebijakan yang semakin besar.

Sekretaris Jenderal Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P) Doty Damayanti mengungkap fakta tersebut dalam Peluncuran SDG Academy Indonesia di bawah naungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Dalam paparan bertajuk The Green Talent Gap: Transforming Human Capital – From Operational Complement to Strategic Driver of ESG Value, Doty menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya tidak kekurangan komitmen kebijakan.

Pemerintah telah menetapkan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, visi Indonesia Emas 2045, hingga komitmen net zero emission. Bahkan, berbagai regulasi dan roadmap sektoral telah dirumuskan untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

Menurut dia, kerangka regulasi dan arah kebijakan sudah relatif jelas. Tantangan justru terletak pada kemampuan menerjemahkan ambisi tersebut menjadi rencana kerja, penganggaran, dan implementasi nyata di berbagai sektor.

“Kerangka kebijakan kita sudah kuat. Target nasional jelas, komitmen net zero juga sudah ditegaskan. (Akan) tetapi, tantangan terbesarnya ada pada kesiapan eksekusi,” ujar Doty, Rabu.

Ia menuturkan, terdapat jarak yang cukup lebar antara policy ambition dan execution readiness. Di antara keduanya, ada hambatan yang bersumber pada kualitas dan kapasitas sumber daya manusia.

Kesenjangan tersebut mencakup pemahaman dasar tentang prinsip keberlanjutan, keterampilan teknis terkait Environmental, Social, and Governance (ESG), hingga kemampuan implementasi di tingkat organisasi. 

Tidak sedikit institusi memiliki dokumen strategi keberlanjutan, tetapi belum mampu mengintegrasikannya ke dalam sistem manajemen, pengukuran kinerja, dan proses pengambilan keputusan.

“Kami menyebutnya sebagai green talent gap. Ini bukan sekadar isu pelatihan, melainkan persoalan strategis yang menentukan apakah target-target besar itu bisa benar-benar terwujud,” kata Doty.

Menurut dia, jika kesenjangan ini tidak segera diatasi, Indonesia berisiko tertinggal dalam arus transformasi global. Dunia usaha kini menghadapi tekanan yang semakin besar dari investor, pasar internasional, dan rantai pasok global yang menuntut standar ESG yang lebih ketat.

Dalam konteks tersebut, sustainability tidak lagi bersifat sukarela. Integrasi ESG telah menjadi faktor penentu akses terhadap pembiayaan, daya saing ekspor, hingga reputasi korporasi di mata pemangku kepentingan global.

IS2P sendiri merupakan asosiasi profesional yang berdiri sejak 2012. Organisasi ini menghimpun lebih dari 600 profesional dari berbagai latar belakang, mulai dari pemerintahan, korporasi, lembaga keuangan, akademisi, hingga organisasi non-pemerintah.

Menurut Doty, sejak awal asosiasi tersebut dibentuk sebagai wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman antarsektor. Tujuannya agar prinsip keberlanjutan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi terintegrasi dalam praktik kerja sehari-hari dan menjadi bagian dari arsitektur organisasi.

Ia menilai, di berbagai organisasi, sustainability masih kerap dipandang sebagai proyek tambahan atau sekadar kewajiban pelaporan. Padahal, perkembangan global menunjukkan bahwa ESG semakin menjadi bagian dari strategi inti organisasi dan terhubung langsung dengan penciptaan nilai jangka panjang.

“ESG bukan lagi compliance semata, melainkan value creation. Sustainability tidak bisa diperlakukan sebagai proyek jangka pendek, tetapi harus menjadi sistem,” terangnya.

Peran SDM

Perubahan paradigma tersebut, lanjut dia, menuntut transformasi fungsi sumber daya manusia. Human resource (HR) tidak lagi cukup hanya sebagai unit pendukung administratif atau pelaksana operasional, melainkan harus menjadi penggerak transformasi strategis.

Dalam kerangka itu, human capital diposisikan sebagai strategic driver of ESG value. Artinya, SDM tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi berperan dalam merancang kompetensi, membangun budaya organisasi, serta memastikan integrasi ESG ke dalam strategi bisnis dan indikator kinerja utama.

Investasi pada pengembangan manusia dinilai sebagai fondasi bagi ketahanan dan daya saing organisasi dalam jangka panjang, terutama dalam menghadapi transisi menuju ekonomi rendah karbon dan inklusif.

“Investasi pada SDM adalah investasi pada resiliensi organisasi. Kalau manusianya tidak siap, maka sistemnya tidak akan berjalan,” kata Doty.

Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir atau mindset shift, terutama di tingkat kepemimpinan. Transformasi tidak akan terjadi apabila pimpinan masih memandang keberlanjutan sebagai beban biaya, bukan sebagai investasi strategis.

Ketika pimpinan organisasi memiliki perspektif keberlanjutan yang kuat, integrasi kebijakan ke dalam strategi, tata kelola, dan operasional akan lebih mudah dilakukan dan tidak berhenti pada tataran dokumen.

Selain itu, pendekatan intergenerasional menjadi faktor yang tak kalah penting. Generasi muda dinilai memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap isu lingkungan dan sosial, sehingga perlu dilibatkan dalam proses transformasi sekaligus dipersiapkan sebagai talenta masa depan ekonomi hijau.

Doty menambahkan, penguatan kapasitas dapat dilakukan melalui upaya sistematis seperti upskilling dan reskilling tenaga kerja. Pengembangan green workforce perlu didorong secara terstruktur, berbasis kompetensi, dan melibatkan kolaborasi lintas sektor agar menghasilkan dampak yang terukur.

“Kita butuh manusia yang mampu menerjemahkan komitmen menjadi tindakan. Tanpa kesiapan itu, target hanya akan menjadi dokumen,” ujarnya.

Peluncuran SDG Academy Indonesia, menurut Doty, menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas tersebut. Akademi ini diharapkan menjadi platform pembelajaran yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kebutuhan implementasi SDGs di Indonesia.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesional, dan lembaga pendidikan, ia optimistis kesenjangan talenta hijau dapat dipersempit sehingga transformasi keberlanjutan tidak berhenti pada level kebijakan, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik.

“Kalau kita ingin SDGs benar-benar bekerja, maka kita harus memastikan sistemnya kuat. Dan sistem itu dibangun oleh manusia yang kompeten dan memiliki mindset keberlanjutan,” tutur Doty.