Merespons arahan Presiden Prabowo Subianto agar pejabat tidak merayakan Lebaran secara berlebihan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memilih menggelar halalbihalal dengan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal.
Acara halalbihalal tersebut akan dipusatkan di Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan (Lamban Rakyat) pada Sabtu (21/3/2026).
Dalam kegiatan itu, Bupati Egi disebut memborong puluhan lapak UMKM dan pedagang kaki lima (PKL) lokal untuk menyediakan hidangan gratis bagi ribuan warga yang hadir.
Konsep itu dipilih sebagai bentuk implementasi arahan Presiden agar pejabat publik memberi contoh kesederhanaan kepada masyarakat.
Dengan tidak menggunakan jasa katering hotel berbintang, anggaran kegiatan dialihkan langsung kepada pedagang kecil di Lampung Selatan.
“Ini bukan sekadar acara seremonial. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah daerah kembali berputar di tangan masyarakat, terutama para pelaku UMKM,” ujar perwakilan tim komunikasi Pemkab Lampung Selatan dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (18/3/2026).
Kegiatan Halal Bihalal dan Open House Idul Fitri 1447 H Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di Rumah Dinas Bupati, yang menghadirkan bazar UMKM gratis untuk masyarakat Panitia menyiapkan ribuan porsi makanan tradisional yang dibeli langsung dari pedagang lokal. Warga yang hadir nantinya dapat menikmati berbagai sajian, seperti mi ayam, bakso, sate padang, hingga siomai secara gratis.
Selain makanan berat, area Zona UMKM & Hiburan di halaman Lamban Rakyat juga akan diisi gerobak minuman tradisional, seperti cendol, dawet, dan es doger.
Langkah memborong dagangan UMKM tersebut dinilai dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal, terutama pada masa libur Lebaran.
Pemkab Lampung Selatan juga merancang open house tahun ini dengan konsep yang lebih terbuka dan tanpa sekat protokoler yang kaku.
Bupati Egi dijadwalkan menyambut langsung tamu yang hadir, mulai dari tokoh adat hingga masyarakat umum dari 17 kecamatan di Lampung Selatan.
Melalui agenda tersebut, Pemkab Lampung Selatan ingin menunjukkan bahwa mengikuti arahan efisiensi dari Presiden tidak harus mengurangi makna silaturahmi.
Sebaliknya, dengan pendekatan yang lebih sederhana, manfaat ekonomi bagi masyarakat justru diharapkan menjadi lebih besar dan terasa langsung.