Dorong Gentengnisasi, KDM Siapkan Asuransi dan Minta Pengusaha Naikkan Upah
PURWAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau langsung pabrik genteng di Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat (Jabar), Selasa (14/4/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mendorong implementasi program “gentengnisasi” yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat penggunaan material lokal dalam pembangunan perumahan.
Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keberhasilan program gentengnisasi harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja, khususnya buruh pembuat genteng.
Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan memberikan perlindungan berupa asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja bagi para pekerja genteng.
“Pemprov (Jabar) akan memberikan asuransi ketenagakerjaan bagi para pekerja genteng agar mereka dapat bekerja dengan tenang dan lebih produktif,” ujar pria yang akrab disapa KDM itu.
Meski demikian, Dedi menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Ia meminta pelaku usaha turut berperan dengan menaikkan upah pekerja.
Menurutnya, upah pekerja di sejumlah sentra produksi genteng di Jabar masih tergolong rendah, bahkan berada di kisaran Rp 30.000 hingga Rp 50.000 per hari. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan di sektor industri tradisional.
Oleh karena itu, intervensi diperlukan secara menyeluruh, baik melalui perlindungan sosial maupun perbaikan struktur upah.
Dedi juga mengapresiasi langkah Kementerian PKP dalam mendorong program gentengnisasi yang melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal.
“Penggunaan produk genteng dari UMKM lokal akan sangat membantu meningkatkan ekonomi daerah,” katanya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pelaksanaan program gentengnisasi harus berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ia menjelaskan, peninjauan ke Plered dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaku UMKM genteng dalam mendukung kebutuhan program perumahan, khususnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jabar.
“Tahun ini pelaksanaan BSPS di Jabar mencapai 40.000 unit. Jika setiap unit membutuhkan sekitar 300 genteng, maka potensi perputaran ekonomi bagi UMKM bisa mencapai sekitar Rp 27,6 miliar,” ujar Maruarar.
Ia menambahkan, potensi tersebut akan semakin besar dengan dukungan pembangunan rumah subsidi. Pada 2025, tercatat sebanyak 62.591 unit rumah subsidi di Jabar dengan kebutuhan sekitar 730 genteng per unit.
Pemerintah pun mendorong agar seluruh proyek rumah subsidi di Jabar menggunakan genteng produksi lokal.
Sebagai bentuk dukungan nyata, sebanyak 13 truk berisi 44.000 genteng lokal dari Plered dilepas secara simbolis untuk didistribusikan ke proyek perumahan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran UMKM dalam rantai pasok pembangunan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Hendri Irawan)
