DPRD Jabar dan Kongres China Bahas Pengawasan Anggaran hingga Peluang Kerja Sama
KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menerima kunjungan kerja delegasi Kongres Republik Rakyat China di Kota Bandung, Selasa (12/5/2026). Pertemuan tersebut membahas pengawasan anggaran hingga peluang kerja sama antara Jawa Barat dan sejumlah daerah di China.
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna mengatakan, kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat hubungan bilateral yang produktif dan memberi manfaat bagi kedua belah pihak.
“Dalam perspektif kelembagaan DPRD, hubungan ini sangat relevan untuk mendukung penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi penganggaran,” ujar Buky seperti dikutip Kompas.com dari siaran pers DPRD Jawa Barat, Kamis (14/5/2026).
Buky menambahkan, ruang pembelajaran dan pertukaran pengalaman internasional penting dilakukan, termasuk dengan Pemerintah China yang memiliki pengalaman panjang dalam pembangunan berbasis teknologi, industrialisasi, dan tata kelola perkotaan modern.
Buky menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat selama ini telah menjalin kerja sama dengan sejumlah daerah di China, seperti Heilongjiang, Guangxi Zhuang, Chongqing, dan Sichuan. Bentuk kerja sama tersebut meliputi hubungan sister province, investasi industri, pendidikan, perdagangan, hingga pertukaran teknologi.
Ia menilai kerja sama tersebut telah memberikan dampak nyata bagi pembangunan di Jawa Barat.
“Pengalaman berbagai kerja sama tersebut menunjukkan hubungan antarnegara tidak hanya sebatas diplomasi formal, tetapi juga menjadi sarana transfer pengetahuan, inovasi kebijakan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan,” katanya.
Oleh karena itu, DPRD Jawa Barat mendorong Pemprov Jawa Barat membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara selama memberikan manfaat bersama.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Jawa Barat juga memaparkan sejumlah area strategis yang berpotensi diperkuat melalui kolaborasi dengan China.
Beberapa di antaranya adalah penguatan pengelolaan anggaran daerah, pengembangan infrastruktur, transfer pengetahuan untuk industri dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pengembangan smart city dan tata kelola digital, hingga kolaborasi teknologi lingkungan dan pembangunan rendah karbon.
“Kami meyakini hubungan kerja sama yang kuat harus dilandasi prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan memberikan manfaat bersama,” ucap Buky.
Ia berharap, kunjungan tersebut tidak hanya mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga membuka peluang kerja sama konkret yang dapat diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang terukur.
Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Rizaldy Danar Priambodo menjelaskan peran DPRD dalam siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Rizaldy, dalam fase perencanaan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), DPRD menjalankan fungsi legislasi dengan memastikan keselarasan regulasi dan visi daerah.
Adapun dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD, DPRD berperan merumuskan draf final hukum APBD.
“Fungsi anggaran DPRD dalam fase perencanaan atau KUA-PPAS menajamkan prioritas dan mengunci plafon, sedangkan pada fase pembahasan Raperda APBD membedah alokasi detail per-SKPD,” jelas Rizaldy.
Ia menambahkan, fungsi pengawasan DPRD dilakukan setelah pengesahan APBD, yakni dengan memantau penyerapan anggaran dan kualitas proyek di lapangan.
Menurut dia, evaluasi akhir bukan sekadar formalitas pengesahan, melainkan bentuk komitmen politik agar setiap anggaran yang disetujui memiliki indikator kinerja yang jelas.
