Menjaga Harga Pangan dari Desa hingga Pasar lewat Program GPIPS Jawa 2026
SIDOARJO, KOMPAS.com – Upaya menjaga kestabilan harga pangan tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar atau intervensi harga di hilir. Diperlukan pula upaya bersama untuk memastikan produksi cukup, pascapanen tertata, distribusi lancar, dan petani tetap memiliki kesempatan untuk berproduksi dengan optimal.
Semangat tersebut pun menjadi latar belakang peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 oleh Bank Indonesia (BI) di Gudang Bulog Banjar Kemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (13/5/2026).
Program itu merupakan hasil kerja sama BI dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang mengusung tema “Sinergi Penguatan Produksi, Pascapanen, dan Distribusi untuk Stabilitas Pangan dan Kesejahteraan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global”.
Inflasi harga pangan memang masih menjadi tantangan utama dalam pemenuhan kebutuhan nasional. Per April 2026, sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi volatile food berada di level 3,37 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini lebih tinggi dari inflasi keseluruhan di bulan tersebut, yakni 2,42 persen.
Fluktuasi harga pangan bukan tanpa sebab. Perubahan iklim, karakter komoditas pangan yang musiman, kebutuhan penguatan pascapanen, hingga persoalan struktural pertanian, seperti alih fungsi lahan dan regenerasi petani, menjadi akar masalah yang mesti ditangani bersama.
Deputi Gubernur BI Aida S Budiman menjelaskan, GPIPS merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang telah berjalan sebelumnya. GPIPS tak hanya berfokus pada stabilitas harga, tetapi juga kesejahteraan masyarakat, termasuk petani.
“Melalui GPIPS, pengendalian inflasi pangan tidak hanya difokuskan pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan produksi, pascapanen, dan distribusi pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” ujar Aida kepada awak media, termasuk Kompas.com, Rabu.
Di GPIPS, BI bersama pemerintah pusat dan daerah mendorong tiga penguatan utama. Pertama, penyelarasan program dengan prioritas pemerintah, khususnya agenda ketahanan dan swasembada pangan.
Kedua, implementasi program yang lebih konkret dan inklusif dengan melibatkan kelompok tani, pelaku usaha, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), badan usaha milik daerah (BUMD) pangan, dan offtaker daerah.
Ketiga, penguatan kerja sama antardaerah (KAD), termasuk skema business-to-business (B2B), untuk memperlancar distribusi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit.
Jawa Timur jadi simpul produksi dan distribusi pangan
Jawa Timur sendiri dipilih sebagai lokasi peluncuran GPIPS Jawa 2026 lantaran memiliki posisi penting dalam peta pangan nasional, baik sebagai sentra produksi maupun simpul distribusi pangan ke kawasan timur Indonesia.
Berdasarkan data BPS pada 2025, Jawa Timur menjadi penghasil padi terbesar dengan kontribusi 17,34 persen terhadap produksi nasional dan total produksi mencapai 10,57 juta ton.
Jawa Timur juga menjadi produsen utama jagung dan cabai rawit serta produsen bawang merah kedua terbesar secara nasional.
Selain kuat dari sisi produksi, Jawa Timur juga memiliki posisi strategis sebagai hub perdagangan kawasan timur Indonesia. Melalui Pelabuhan Tanjung Perak, arus distribusi pangan dari Jawa dapat menjangkau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.
Peran itu semakin diperkuat dengan kapasitas gudang Bulog Jawa Timur yang mencapai 1,22 juta ton atau setara 22,81 persen dari kapasitas gudang nasional.
Aida menyebut, pemilihan Gudang Bulog Sidoarjo sebagai lokasi peluncuran juga menjadi penanda bahwa GPIPS diarahkan sebagai gerakan nyata yang menyentuh seluruh rantai pangan.
“Gudang Bulog Sidoarjo adalah representasi paling konkret dari apa yang ingin diwujudkan GPIPS, yaitu penguatan produksi, optimalisasi pascapanen, kelancaran distribusi, dan stabilisasi cadangan pangan,” ujarnya.
Berdayakan petani dan peternak
Upaya pengendalian harga pangan dengan mengedepankan kesejahteraan petani dan peternak sebenarnya sudah dilakukan BI sejak lama. Di Jawa Timur, Kompas.com dan sejumlah media berkesempatan melihat langsung petani dan peternak binaan BI.
Salah satunya adalah komunitas Kampung Organik Brenjonk di Trawas, Kabupaten Mojokerto. Komunitas ini berhasil mengembangkan sistem pertanian sebagai ekosistem yang melibatkan petani, ibu rumah tangga, anak muda, pasar modern, warung kuliner, edukasi, hingga teknologi pertanian.
Kampung Organik Brenjonk mendapat bantuan drone dari Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk membantu pemupukan tanaman. Inisiator Kampung Organik Brenjonk Slamet mengatakan, komunitas tersebut sejak awal tidak dirancang sekadar sebagai kelompok tani (poktan) biasa, tetapi wadah bagi warga yang ingin bertani organik.
Komunitas yang berdiri sejak 2007 itu kini memiliki 109 anggota dengan sekitar 80 persen merupakan ibu rumah tangga. Sejak mendapat pembinaan dari BI pada 2018, Brenjonk mampu memperkuat pengembangan sumber daya manusia, sekolah lapang, hingga teknologi pertanian.
Pendampingan tersebut membuat komunitas mampu mengelola pangan dari hulu sampai hilir, mulai dari budidaya, penanganan pascapanen, sertifikasi, pengemasan, hingga pemasaran. Hasilnya, produk organik, seperti beras, sayur, buah, dan palawija, mampu masuk pasar premium.
Dalam skala komunitas, Brenjonk rata-rata mampu mengirim 2–3 ton produk per bulan. Saat panen raya padi, volumenya dapat naik menjadi 5–10 ton.
“Dengan akses pasar premium, kami bisa dapat harga yang lebih mahal,” ujar Slamet.
Selain produksi, Brenjonk juga mengembangkan usaha kuliner organik. Kini, sudah ada 13 unit kuliner yang tumbuh di kawasan tersebut. Setiap bulan, kawasan itu menarik sekitar 8.500 pengunjung dengan perputaran uang sekitar Rp 300 juta per bulan dan membuka lapangan kerja bagi sekitar 50 anak muda.
Cerita berbeda terlihat di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Di wilayah sentra bawang merah ini, stabilitas harga dimulai dari pengelolaan benih. Di gudang Gapoktan Karya Abadi, sebagian hasil panen tidak langsung dijual, tetapi disimpan sebagai benih untuk musim tanam berikutnya.
Pembina Gapoktan Karya Abadi Bambang Suparno mengatakan, dari panen 10 ton, sekitar 2–3 ton biasanya disimpan sebagai calon benih. Langkah itu menjadi cara petani menjaga keberlanjutan produksi serta mengurangi risiko gejolak harga.
“Kalau panen 10 ton, paling tidak 2 sampai 3 ton disimpan untuk calon benih. Sisanya, 7 ton bisa dijual untuk konsumsi kalau harganya bagus,” kata Bambang kepada sejumlah media, termasuk Kompas.com, Selasa (15/5/2026).
Gapoktan Karya Abadi mampu memproduksi benih bawang merah varietas Tajuk yang kemudian dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Nganjuk memiliki varietas bawang merah unggulan bernama Tajuk yang dikenal tahan hama dan adaptif terhadap cuaca. Benih varietas ini, lanjut Bambang, telah dikirim ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Papua, Maluku, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Aceh, Sumatera Utara, hingga Alahan Panjang di Sumatera Barat.
BI sendiri telah membina Gapoktan Karya Abadi sejak 2014. Bambang mengungkapkan, pendampingan BI terasa sejak sisi budidaya, terutama dalam peningkatan kualitas benih, pelatihan peremajaan tanah, pengurangan ketergantungan pada pupuk kimia, hingga dukungan hilirisasi dan infrastruktur.
Apalagi, kata Bambang, salah satu kunci stabilitas bawang merah ada pada ketersediaan benih. Ketika benih langka, harga akan melonjak. Sebaliknya, ketika stok terlalu banyak, harga jatuh. Oleh karena itu, petani Gapoktan Karya Abadi dibiasakan tidak menjual seluruh hasil panen sekaligus.
“Orang sini meyakini, tidak pegang duit masih bisa tanam bawang. Namun, kalau tidak pegang bibit, sulit untuk tanam bawang,” ujarnya.
Selain menjual bawang segar, Gapoktan juga mengembangkan produk turunan, seperti bawang goreng premium, pasta bawang merah, hingga sambal bawang. Produk olahan itu menjadi bantalan ketika harga bawang segar turun saat panen melimpah.
Sementara, di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, penguatan pasokan pangan dilakukan melalui peternakan komunal. Koperasi Tani Ternak Literasi Sumbersari tidak hanya mengelola sapi dan domba, tetapi juga mengembangkan pupuk organik, bank limbah ternak, warung sate, hingga edukasi peternakan.
Ketua Koperasi Tani Ternak Literasi Sumbersari Tomy Distianto mengatakan, berawal dari budidaya sapi potong, koperasi kemudian berkembang menjadi pusat ekonomi warga desa.
Limbah ternak yang sebelumnya menjadi masalah lingkungan, misalnya, kini diolah Bank Literasi (Bank Limbah Ternak Sumbersari) menjadi pupuk organik dan dipasarkan ke sejumlah daerah.
Koperasi juga memanfaatkan limbah pertanian, seperti jagung dan tebu, menjadi pakan ternak, baik segar maupun dalam bentuk fermentasi dan silase.
“Kalau tidak dimanfaatkan, limbah jagung itu dibuang atau dibakar. Dengan koperasi yang kami kelola, minimal tidak terbuang dan bisa menjadi pakan,” tutur Tomy.
Koperasi Literasi Sumbersari merupakan salah satu koperasi terintegrasi yang memiliki banyak usaha sehingga dapat berkembang menjadi pusat ekonomi warga desa. Sejak 2023, Koperasi Tani Ternak Literasi Sumbersari mendapat pembinaan oleh BI. Pembinaan semakin intens pada 2025 melalui program Sarana Akselerasi Agribusiness Cluster (SAKA).
Lewat program itu, koperasi mendapat pembinaan manajemen kelompok, administrasi keuangan, pengembangan usaha, hingga kesempatan mengikuti bootcamp.
Koperasi juga mendapatkan dukungan kendaraan untuk memperkuat pemasaran produk Literasi serta peralatan yang menunjang pengembangan warung sate sebagai salah satu unit usaha hilir.
Koperasi Literasi kini membina enam kelompok ternak dalam satu kecamatan dengan sekitar 120 peternak yang terlibat dengan total hewan ternak mencapai 235 ekor. Lalu, di bawah Bank Literasi, ada lebih dari 250 nasabah yang ikut dalam proses pengumpulan limbah ternak.
Rantai distribusi juga dibuat lebih pendek karena pembeli dapat membeli langsung dari peternak tanpa perantara.
“Pembeli bisa datang langsung ke sini tanpa perantara. Sapi langsung naik timbangan, bobotnya berapa, lalu dikalikan harga,” kata Tomy.
Di sisi hilir, warung sate yang diinisiasi koperasi menjadi penyerap produksi domba. Dalam satu bulan, kebutuhan domba dapat mencapai sekitar 100 ekor. Karena kandang koloni tidak selalu cukup memenuhi kebutuhan tersebut, koperasi turut merangkul kelompok-kelompok binaan mereka.
Dengan cara itu, warung sate tidak hanya menjadi usaha kuliner, tetapi juga penggerak pasar bagi peternak sekitar. Permintaan yang rutin dapat membantu menjaga keberlanjutan produksi, sementara nilai tambah tidak berhenti di pedagang perantara.
Tiga komunitas tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi pangan tidak bisa hanya bertumpu pada intervensi sesaat di hilir. Upaya itu juga perlu dimulai dari penguatan produksi, pemberian nilai tambah bagi petani dan peternak, serta efisiensi jaringan distribusi pascapanen.
Dengan cara itu, GPIPS menempatkan pengendalian inflasi pangan sebagai kerja yang lebih utuh. Stabilitas harga tidak hanya dilihat sebagai angka, tetapi juga sebagai hasil dari ekosistem pangan yang bekerja dari hulu sampai hilir.
