Advertorial

Wagub Jabar Dorong Kuliner Lokal Lebih Banyak Hadir di Pusat Perbelanjaan Modern

Kompas.com - 31/05/2026, 16:41 WIB

KOMPAS.com - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Erwan Setiawan mendukung adanya regulasi afirmatif bagi pelaku usaha kuliner lokal agar mampu bersaing di pusat perbelanjaan modern.

Hal itu disampaikan Erwan saat menghadiri pembukaan pameran Info Franchise and Business Concept (IFBC) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Franchise Indonesia di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung, Jabar, Jumat (29/5/2026).

Menurut Erwan, kehadiran restoran khas Indonesia masih minim di pusat-pusat perbelanjaan besar jika dibandingkan restoran mancanegara. Salah satu penyebabnya adalah biaya sewa tinggi yang membuat pelaku usaha lokal sulit bersaing.

“Restoran Indonesia di mal besar paling hanya satu atau dua. Salah satu alasannya adalah kita sulit bersaing dari sisi harga,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (31/5/2026).

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada kebijakan khusus dari pengelola pusat perbelanjaan agar pelaku usaha lokal memperoleh akses sewa yang lebih terjangkau.

Ketua Asosiasi Franchise Indonesia Anang Sukandar juga menyoroti hal serupa. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar melalui kekayaan kuliner dan produk olahan lokal yang dapat menjadi kekuatan ekspor nasional.

“Indonesia punya makanan khas dari berbagai daerah. Potensinya luar biasa. Yang harus kita dorong adalah produk hasil dan nilai tambahnya,” kata Anang.

Menurut Anang, pengembangan usaha berbasis franchise dan kemitraan menjadi salah satu strategi penting untuk memperluas pasar sekaligus menjaga kualitas dan keunikan produk lokal.

IFBC jadi ruang pengembangan usaha

Erwan melanjutkan, di tengah dinamika ekonomi global, Jabar harus tetap adaptif dan mampu menciptakan ruang pertumbuhan ekonomi baru melalui kegiatan kewirausahaan, seperti ajang IFBC Expo 2026.

Menurutnya, pameran tersebut dapat menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pelaku usaha, calon mitra, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan masyarakat yang ingin mengembangkan usaha melalui sistem kemitraan ataupun franchise.

“Ekosistem yang saling menguatkan ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga penciptaan lapangan kerja, perluasan akses ekonomi, dan pembentukan kelas menengah produktif di Jabar,” ungkap Erwan.

Erwan juga mengapresiasi konsistensi Asosiasi Franchise Indonesia dalam mendorong pertumbuhan bisnis berbasis kemitraan di berbagai daerah di Indonesia.

Pemerintah dorong rasio kewirausahaan

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan, pemerintah terus mendorong peningkatan rasio kewirausahaan nasional melalui penguatan ekosistem usaha dan kemitraan.

Saat ini, rasio kewirausahaan Indonesia baru mencapai sekitar 3,29 persen dari total angkatan kerja. 

Menurut Dyah, angka tersebut perlu ditingkatkan hingga 10 persen sampai 12 persen agar Indonesia mampu menjadi negara maju.

“Kami ingin melihat lebih banyak generasi muda terjun ke dunia usaha dan menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau