Komisi V DPRD Jabar Dorong Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan SPMB 2026
KOMPAS.com - Komisi V DPRD Jawa Barat akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat untuk mengevaluasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Hasil evaluasi tersebut, termasuk sikap Komisi V terhadap berbagai permasalahan yang muncul, rencananya akan disampaikan kepada publik dalam waktu dekat.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, usai berkonsultasi dengan Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa di Kota Bandung, Rabu (17/6/2026).
Yomanius menilai, pelaksanaan SPMB 2026 masih menghadapi persoalan besar. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kesiapan sistem selama proses penerimaan peserta didik berlangsung.
Menurut dia, berbagai kendala teknis yang dialami masyarakat, mulai dari sistem yang sering mengalami gangguan, hang atau freeze, hingga akses yang lambat dan mengalami lag, memicu kekecewaan di tengah masyarakat.
"Ini problem yang dirasakan masyarakat. Kekecewaan tumbuh di masyarakat. Karena itu, kami (Komisi V DPRD Jawa Barat) berkonsultasi dan menyampaikan perkembangan SPMB 2026 di tengah masyarakat kepada Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa," kata Yomanius dalam siaran pers yang diterima oleh Kompas pada Kamis (18/6/2026).
Di tengah berbagai keluhan tersebut, muncul pula usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dari sejumlah komponen masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, Yomanius menegaskan bahwa pembentukan Pansus bukan lagi menjadi kewenangan Komisi V DPRD Jawa Barat.
Ia menjelaskan, usulan pembentukan Pansus merupakan kewenangan fraksi-fraksi di DPRD Jawa Barat, bukan Komisi V.
Meski demikian, Komisi V tetap akan menyiapkan rekomendasi berdasarkan hasil rapat kerja yang membahas berbagai persoalan dalam pelaksanaan SPMB 2026.
"Komisi V DPRD Jawa Barat tentu akan membuat rekomendasi dari rapat kerja atas masalah SPMB 2026," tegasnya.
Yomanius juga menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyiapkan bantuan pendidikan bagi sekitar 78.000 siswa dari keluarga miskin yang tidak lolos SPMB.
Komisi V, lanjutnya, mendukung rencana tersebut. Namun, implementasinya tetap perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini.
