KOMPAS.com - Program Kampung Pancasila yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dinilai berpotensi menjadi solusi persoalan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
Namun, program tersebut perlu diperkuat dengan fasilitas pendukung, pendampingan berkelanjutan, dan akses pasar yang jelas. Dengan begitu, pengelolaan sampah tidak berhenti pada tahap pemilahan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mengatakan, Kampung Pancasila yang telah diterapkan pada sejumlah kampung di Kota Pahlawan memiliki empat fokus utama.
Keempat fokus tersebut adalah lingkungan, sosial, ekonomi, serta penguatan nilai gotong royong di tengah masyarakat.
Bahtiyar menilai, aspek lingkungan dalam program tersebut sudah mulai berjalan. Salah satunya melalui edukasi kepada warga untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya, seperti plastik, kertas, dan organik.
Namun, masih ada kendala yang perlu segera dibenahi, terutama terkait ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah di tingkat kampung.
“Warga sudah diberikan pendampingan untuk memilah sampah. Namun, masih ada kelemahan karena belum tersedia fasilitas yang memadai untuk menampung sampah yang sudah dipilah,” ujar Bahtiyar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (24/6/2026).
Bahtiyar mengatakan, persoalan sampah perlu menjadi perhatian serius. Pasalnya, volume sampah yang dihasilkan Surabaya mencapai sekitar 1.000 hingga 1.500 ton per hari.
Karena itu, ia mendorong Pemkot Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk menyiapkan sarana pengelolaan sampah yang memadai di tingkat kampung.
Selain melalui anggaran perangkat daerah, dukungan juga dapat diberikan melalui dana kelurahan. Jika anggaran daerah terbatas, skema corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan bisa menjadi alternatif pembiayaan.
Tidak cukup hanya memilah sampah
Bahtiyar menilai, edukasi pemilahan sampah juga perlu diikuti dengan pembinaan dan praktik langsung.
Menurutnya, warga tidak cukup hanya diminta memilah sampah. Mereka juga perlu didukung dengan alat dan teknologi sederhana agar sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi.
Salah satu fasilitas yang bisa disediakan adalah alat pencacah. Dengan dukungan tersebut, sampah yang telah dipilah dapat diproses lebih lanjut dan tidak kembali menjadi beban lingkungan.
“Jangan sampai warga hanya diminta memilah sampah tanpa ada manfaat ekonominya. Harus ada edukasi, pembinaan, dan alat pendukung sehingga sampah bisa diolah menjadi produk yang bernilai,” tuturnya.
Ia mengatakan, pendekatan tersebut penting agar Kampung Pancasila tidak hanya menjadi gerakan lingkungan, tetapi juga dapat mendorong ekonomi warga.
Jika dikelola dengan baik, sampah dapat menjadi bahan baku produk daur ulang atau produk turunan lain yang memiliki nilai jual.
Perlu akses pasar
Selain fasilitas dan pembinaan, Bahtiyar juga menekankan peran penting akses pasar bagi produk hasil pengolahan sampah.
Menurutnya, Pemkot Surabaya perlu menjalin kerja sama dengan pihak ketiga agar produk yang dihasilkan warga memiliki saluran pemasaran yang jelas.
Tanpa akses pasar, hasil pengolahan sampah berisiko hanya berhenti pada skala kecil dan tidak memberi dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi warga. Karena itu, ia mengusulkan program tersebut dimulai melalui percontohan di sejumlah RW.
Bahtiyar mengatakan, sebagian besar RW di Surabaya telah memiliki sekretariat. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pusat edukasi dan pengolahan sampah berbasis masyarakat.
Dari sana, warga dapat belajar memilah, mengolah, hingga mengembangkan produk berbasis daur ulang secara lebih terarah.
Bahtiyar berharap, tahun ini menjadi momentum untuk menyusun model pengelolaan sampah berbasis Kampung Pancasila. Dengan model yang matang, program tersebut dapat diterapkan secara bertahap mulai 2027.
Ia menilai, penguatan Kampung Pancasila dapat membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
Pada saat yang sama, program tersebut juga dapat menjadi ruang pemberdayaan ekonomi warga melalui kegiatan berbasis lingkungan.
“Semangat kami, Kampung Pancasila jangan hanya menjadi gerakan edukasi, tetapi juga gerakan ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga,” ujar Bahtiyar.