Arif Fathoni: Gaya Kepemimpinan Eri Cahyadi Percepat Reformasi Birokrasi
KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Arif Fathoni menilai, gaya kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memadukan pekerjaan administratif dan inspeksi langsung ke lapangan mampu mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Pola kepemimpinan tersebut, lanjut Fathoni, mendorong aparatur sipil negara (ASN), terutama lurah dan camat, bekerja lebih adaptif, inovatif, serta responsif dalam menangani berbagai persoalan masyarakat.
Ia berpandangan, setiap perhatian ataupun keluhan warga seharusnya dipandang sebagai energi untuk memperbaiki pelayanan publik, bukan sekadar kritik terhadap pemerintah.
"Pemimpin hari ini memosisikan setiap atensi publik sebagai energi untuk menyelesaikan problematika di tengah masyarakat. Oleh karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan pola kepemimpinan seperti ini," ujar Fathoni dalam siaran pers yang diterima Kopas.com pada Selasa (14/7/2026).
Fathoni menuturkan, pada periode kedua kepemimpinannya, Eri Cahyadi semakin intens melakukan peninjauan langsung, bahkan secara mendadak, ke lapangan setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan administratif dan kondisi sebenarnya di lapangan.
"Yang ingin dipastikan adalah apakah laporan dengan kenyataan di lapangan benar-benar linier. Jangan sampai di atas kertas semuanya terlihat baik, tetapi kondisi riilnya berbeda," katanya.
Fathoni menilai, pola kepemimpinan tersebut juga diiringi penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) yang lebih tegas bagi aparatur pemerintah.
Ia mengatakan, rotasi jabatan diperlukan agar ASN tidak terjebak dalam zona nyaman yang berpotensi menghambat inovasi.
"Kalau terlalu lama berada pada satu jabatan, seseorang bisa masuk ke comfort zone. Padahal, birokrasi saat ini dituntut terus berinovasi. Keluhan masyarakat harus menjadi momentum melakukan pembaruan pelayanan," ujarnya.
Lurah dan camat jadi ujung tombak pelayanan
Fathoni juga menyoroti keberadaan hotline pengaduan yang dibuka Wali Kota Eri Cahyadi. Menurutnya, layanan tersebut telah meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan respons pemerintah.
"Masyarakat sekarang menginginkan penyelesaian masalah secara cepat. Tidak bisa lagi semua persoalan hanya dibahas melalui rapat-rapat yang panjang. Ujung tombak pelayanan itu ada di kelurahan dan kecamatan," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta lurah dan camat melakukan mitigasi terhadap persoalan yang kerap menjadi perhatian publik, seperti parkir liar, pedagang kaki lima (PKL), pengelolaan sampah, banjir, dan kemacetan.
Fathoni menilai, keberadaan PKL masih dapat diterima masyarakat selama aktivitasnya tidak mengganggu ketertiban umum.
Namun, apabila menghambat pengguna jalan, pemerintah perlu segera melakukan penataan.
"Persoalan seperti parkir, PKL, sampah, banjir, dan kemacetan harus dipetakan sejak dini. Dengan begitu, ketika Wali Kota turun ke lapangan, antara aduan masyarakat dan kondisi riil sudah sesuai dan persoalannya mulai teratasi," ujarnya.
Ia juga menilai, inspeksi mendadak yang dilakukan kepala daerah efektif mengubah budaya kerja birokrasi. Aparatur dituntut menjaga kualitas pelayanan setiap saat karena kepala daerah dapat melakukan pengecekan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Peningkatan kapasitas ASN perlu diperkuat
Fathoni juga mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya rutin menggelar bimbingan teknis bagi lurah dan camat agar memahami regulasi terbaru, perkembangan teknologi pelayanan publik, serta dinamika persoalan masyarakat.
Peningkatan kapasitas aparatur, lanjutnya, menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini mengingat sebagian besar layanan pemerintahan kini telah berbasis digital.
Ia juga mengingatkan para lurah untuk tidak memandang keluhan masyarakat sebagai beban, tetapi peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
"Keluhan warga harus dijadikan lompatan untuk melakukan pembaruan. Surabaya adalah Ibu Kota Jawa Timur dengan karakter masyarakat yang dinamis dan membutuhkan pelayanan yang cepat. Oleh karena itu, birokrasi juga harus bergerak lebih cepat mengikuti perubahan zaman," katanya.
Fathoni menambahkan bahwa Pemkot Surabaya telah memiliki berbagai kanal komunikasi digital yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat koordinasi antarlembaga.
Di saat bersamaan, Pemkot Surabaya juga tengah menyiapkan revitalisasi pasar dan penataan sentra wisata kuliner sebagai bagian dari solusi penataan PKL.
"Goodwill Wali Kota untuk mengurai persoalan perkotaan sudah sangat besar. Sekarang tinggal bagaimana seluruh birokrasi bergerak lebih cepat menyelami kebutuhan masyarakat sehingga pelayanan publik di Surabaya semakin berkualitas," imbuh Fathoni.
