Dari Kampung Rayori, Supiori Jadi Daerah Pertama di Papua yang Terapkan Satu Data

KOMPAS.com – Kabupaten Supiori menjadi daerah pertama di Provinsi Papua yang meluncurkan Program Satu Data berbasis Sistem Informasi Orang Asli Papua (SIO Papua) pada Kamis (18/6/2026).

Peluncuran tersebut menandai langkah baru dalam upaya membangun basis data terintegrasi hingga tingkat kampung sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Supiori, peluncuran itu bukan sekadar peresmian sebuah aplikasi. Di baliknya, terdapat proses panjang yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah distrik, pemerintah kampung, Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua, Program SKALA, serta masyarakat.

Selama beberapa tahun terakhir, seluruh pihak tersebut berupaya membangun sistem pendataan yang dapat digunakan secara berkelanjutan.

Perjalanan menuju titik itu tidak selalu berjalan mulus. Pada Desember 2022, JERAT Papua bersama Program SKALA dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Supiori melatih kader pendata dari 38 kampung.

Kala itu, setiap kampung diharapkan dapat segera melakukan pendataan secara mandiri menggunakan aplikasi SIO Papua.

Masing-masing kampung mengirimkan dua kader untuk mempelajari teknik pengumpulan data dan penggunaan aplikasi. Namun, setelah lebih dari dua tahun, proses pendataan di 38 kampung yang tersebar di lima distrik belum berjalan optimal.

Pelatihan yang telah diberikan ternyata belum cukup untuk memastikan pengumpulan data dapat diselesaikan hingga tingkat kampung.

Kondisi tersebut mendorong perubahan pendekatan. JERAT Papua kemudian memilih memulai dari satu wilayah percontohan untuk menunjukkan bagaimana sistem pendataan dapat diterapkan secara nyata dan menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan pemerintah kampung.

Pilihan itu jatuh pada Kampung Rayori di Distrik Kepulauan Aruri.

Pada 2025, tujuh pemuda adat Rayori mengikuti pelatihan mengenai teknik pendataan dan penggunaan aplikasi SIO Papua.

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada pelatihan, kali ini pendampingan dilakukan secara langsung hingga seluruh proses pengumpulan data selesai.

Setelah mengikuti pelatihan, ketujuh kader tersebut bekerja bersama aparatur kampung, pengurus RT dan RW, serta empat mahasiswa magang dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih.

Mereka mendatangi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data berdasarkan kartu keluarga.

Selama tiga hari, tim melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Selain mencatat data kependudukan, mereka mendokumentasikan kondisi rumah warga dengan mengambil tiga foto di setiap rumah.

Dokumentasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi masyarakat di kampung.

Bagi sebagian warga, kedatangan para kader pendata sempat menimbulkan pertanyaan. Mereka ingin mengetahui tujuan pengumpulan data dan manfaat yang akan diterima masyarakat.

Sebagian warga menanyakan apakah pendataan berkaitan dengan bantuan pemerintah. Sebagian lain mempertanyakan alasan data harus kembali dikumpulkan.

Situasi tersebut membuat para kader tidak hanya bertugas mencatat data, tetapi juga menjelaskan fungsinya dalam perencanaan pembangunan kampung.

Salah seorang kader Kampung Rayori Yonas Y Wambrauw mengatakan, kegiatan tersebut merupakan pengalaman pertamanya sebagai pendata kampung.

Ia dan rekan-rekannya perlu berulang kali menjelaskan tujuan pendataan kepada masyarakat yang ditemui.

“Dari pengalaman ini, saya bisa belajar bagaimana menjadi seorang kader kampung yang profesional dalam menjalankan pendataan kampung untuk diinput dalam SIO Papua. Kami dengan sabar memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya pendataan ini,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (6/8/2026).

Setelah pengumpulan data di lapangan selesai, proses dilanjutkan dengan entri data ke dalam sistem SIO Papua selama empat hari. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung pada Senin (8/9/2025) hingga Sabtu (13/9/2025).

Dari proses tersebut, Kampung Rayori memiliki data monografi yang cukup lengkap.

Data itu mencakup kondisi geografis, demografi, sosial budaya, ekonomi, potensi sumber daya, marga, serta data terpilah antara Orang Asli Papua dan non-Orang Asli Papua.

Data tersebut kemudian dipresentasikan kepada pemerintah kampung dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) Rayori.

Keberhasilan itu menjadi titik awal pengembangan pendataan berbasis SIO Papua di Supiori.

Kepala Distrik Kepulauan Aruri saat itu, Paulus Rumbekwan, melihat pendekatan yang diterapkan di Rayori dapat direplikasi ke kampung lain.

Bersama tujuh kader dari Kampung Rayori, proses pendataan kemudian diperluas ke delapan kampung lain di Distrik Kepulauan Aruri.

Dalam kurun waktu dua bulan, seluruh kampung di distrik tersebut berhasil menyelesaikan pendataan berbasis SIO Papua.

Capaian itu menjadi titik masuk bagi pemerintah daerah untuk melihat SIO Papua sebagai model yang layak diperluas.

Keberhasilan di Aruri tidak berhenti sebagai praktik lokal. Capaian tersebut menjadi bukti yang mendorong penguatan kebijakan pendataan di tingkat kabupaten.

Tindak lanjut dilakukan pada Senin (8/12/2025). Saat itu, Bappeda Supiori bersama JERAT Papua dan Program SKALA kembali menggelar pelatihan kader pendata yang melibatkan 38 kampung, termasuk aparatur kampung dan administrator distrik.

Langkah tersebut mempercepat perluasan program ke wilayah lain.

Distrik Supiori Selatan berhasil menyelesaikan pendataan berbasis SIO Papua pada April 2026. Sementara itu, proses pengumpulan data di Distrik Supiori Timur, Distrik Supiori, dan Distrik Supiori Barat masih berlangsung.

Adapun progres pendataan melalui SIO Papua di Distrik Supiori Timur telah mencapai 44 persen, Supiori Barat 27 persen, dan Supiori Utara 24 persen.

Jumlah penduduk yang tercatat melalui SIO Papua di lima distrik hingga Juni 2026 mencapai 11.830 jiwa. Jumlah ini terdiri atas 6.183 laki-laki dan 5.647 perempuan.

Sebanyak 11.105 jiwa merupakan Orang Asli Papua, sementara 325 jiwa merupakan warga non-Orang Asli Papua. Total kepala keluarga (KK) yang tercatat mencapai 2.785 KK.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa SIO Papua mulai memetakan komposisi penduduk hingga tingkat keluarga di seluruh Kabupaten Supiori.

Namun, proses pendataan tidak berhenti pada pencatatan angka. Di lapangan, para petugas juga membangun komunikasi secara langsung dengan masyarakat.

dok. JERAT Papua Program Satu Data berbasis SIO Papua merupakan inisiatif JERAT Papua yang dikembangkan bersama Pemerintah Kabupaten Supiori, pemerintah distrik, pemerintah kampung, dan Program SKALA. Kolaborasi tersebut melahirkan sistem pendataan yang menyediakan data kependudukan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah.

Hal itulah yang dirasakan Admin SIO Papua Distrik Supiori Selatan, Spenyel Dawan.

Ia menggambarkan bahwa kegiatan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan data, tetapi juga melibatkan interaksi langsung dengan warga.

Spenyel menuturkan, setiap kunjungan pendataan kerap diikuti pertanyaan warga mengenai sumber data dan tujuan penggunaannya.

Karena itu, penjelasan kepada masyarakat menjadi bagian penting agar data yang diberikan benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi riil.

Menurutnya, berbagai dinamika sosial juga muncul selama proses tersebut. Sebagian warga mempertanyakan kejelasan data, sebagian lain mengeluhkan bahwa mereka tidak pernah terdata sehingga kerap tidak terjangkau bantuan.

“Mulai tumbuh kesadaran bahwa data memiliki peran langsung dalam menentukan akses terhadap berbagai program pemerintah serta menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan di tingkat kampung dan distrik,” katanya.

Pandangan tersebut diperkuat Kepala Distrik Supiori Selatan, Yona Amsyamsum. Ia menegaskan, data sosial ekonomi merupakan dasar utama dalam pembangunan kampung.

Menurutnya, tanpa data akurat, pemerintah tidak dapat merancang pembangunan secara tepat, khususnya yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat di kampung.

Ia menambahkan, keberadaan data sangat membantu pemerintah kampung dalam menyusun RPJMK.

Data yang akurat memungkinkan program pembangunan disusun dengan lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, keberadaan peraturan kampung bersama juga dinilai penting sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kampung.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan berbasis masyarakat adat perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat.

“Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat selaras dengan kondisi sosial dan budaya setempat agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Distrik Kepulauan Aruri, Luis Sroyer. Ia menilai, data sosial ekonomi merupakan instrumen penting dalam pengambilan kebijakan.

Data yang valid, katanya, akan memudahkan pemerintah menentukan arah pembangunan agar lebih tepat sasaran dan sejalan dengan visi serta misi pembangunan daerah.

Ia juga menjelaskan bahwa peraturan kampung bersama memiliki peran penting dalam struktur kewilayahan, khususnya di Distrik Kepulauan Aruri.

Peraturan tersebut menjadi acuan bagi setiap kampung dalam menjaga ketertiban dan keindahan wilayah sesuai dengan kondisi setempat.

Dari sisi pembangunan berbasis masyarakat adat, ia menilai, pendekatan tersebut penting karena setiap wilayah memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan perlu mempertimbangkan kearifan lokal.

Terkait peluang replikasi, Luis menilai, model SIO Papua memungkinkan diterapkan di wilayah lain sebagai bagian dari upaya menyamakan konsep pembangunan.

“Keseragaman pendekatan akan memperkuat sinergi antarwilayah dalam mewujudkan desain pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Luis.

Di sisi lain, rangkaian pelaksanaan pendataan berbasis SIO Papua di Kabupaten Supiori menunjukkan bahwa penguatan kader di tingkat kampung perlu disertai pendampingan berkelanjutan di lapangan.

Kepala Departemen Pembangunan Masyarakat Adat JERAT Papua Loth Kreithof Wally yang biasa disapa Randy, mengatakan bahwa pelaksanaan pendataan tidak cukup hanya dengan pelatihan.

Kehadiran pendamping di lapangan menjadi faktor penting agar kader kampung dapat menjalankan seluruh proses hingga tuntas.

Faktor lain yang turut mendukung adalah keterlibatan masyarakat setempat.

JERAT Papua merekrut pemuda asli Rayori sebagai koordinator wilayah yang tinggal dan bekerja langsung di kampung.

“Kedekatan dengan masyarakat memudahkan proses komunikasi sekaligus membantu menyelesaikan berbagai kendala yang muncul selama pendataan berlangsung,” tutur Randy.

Data sebagai instrumen penting pembangunan

Bupati Supiori Heronimus Mansoben menjadi salah satu sosok yang hadir langsung dan meluncurkan Supiori Satu Data pada Kamis (18/6/2026).

Kehadirannya menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah (pemda) terhadap penguatan sistem data sebagai dasar perencanaan pembangunan di Kabupaten Supiori.

Ia mengatakan, momen bersejarah tersebut penting karena Pemkab Supiori membutuhkan data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pembangunan yang tepat sasaran.

Menurutnya, SIO Papua merupakan instrumen penting untuk menyediakan data dasar kependudukan, sosial, dan ekonomi.

Data tersebut dapat digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Sebab, pendataan tidak hanya ditujukan bagi Orang Asli Papua, tetapi juga mencakup seluruh masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Supiori.

Dengan data yang lebih lengkap, pemda diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi masyarakat di lapangan.

dok. JERAT Papua Bupati Supiori Heronimus Mansoben menyatakan, peluncuran SIO Papua menjadi momen penting bagi Kabupaten Supiori karena pemerintah membutuhkan data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut diharapkan menjadi landasan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran.

“Ke depan, Pemkab Supiori juga berencana mengintegrasikan data SIO Papua dengan data geospasial dan penegasan batas wilayah kampung yang sedang disiapkan. Integrasi tersebut dinilai penting untuk mendukung berbagai agenda pembangunan daerah, termasuk rencana pemekaran kampung yang sedang diusulkan,” paparnya.

Meski Program Supiori Satu Data telah diluncurkan, pekerjaan di lapangan masih terus berlangsung.

Tiga distrik masih menyelesaikan proses pengumpulan data. Sementara itu, sistem yang telah dibangun juga membutuhkan pembaruan secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat.

Terkait keberlanjutan program, Heronimus mengatakan bahwa terdapat dua distrik yang telah menyelesaikan pendataan hingga 100 persen, yaitu Distrik Kepulauan Aruri dan Distrik Supiori Selatan.

Sementara itu, tiga distrik lain masih dalam pendataan, yaitu Supiori Timur, Supiori, dan Supiori Barat.

Untuk mempercepat penyelesaian, Pemkab Supiori bersama JERAT Papua dan Program SKALA kembali melatih kader pendata dari 38 kampung pada Desember 2025.

Pelatihan tersebut melibatkan kader masyarakat, aparatur kampung, serta operator distrik.

Sebagai bentuk penguatan kelembagaan di lapangan, Heronimus juga telah menyiapkan Surat Keputusan (SK) Bupati bagi kader pendata di seluruh kampung dan distrik.

SK tersebut menjadi dasar hukum kerja serta bentuk pengakuan resmi Pemda terhadap peran kader dalam pelaksanaan SIO Papua.

“Dengan dukungan SK tersebut, Pemda berharap proses pendataan di tiga distrik yang belum tuntas dapat dipercepat melalui pendampingan yang lebih terstruktur dan berjenjang dari kabupaten, distrik, hingga kampung,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Supiori Yustus Noak Amsyamsum menilai bahwa kehadiran SIO Papua menjadi jawaban atas kebutuhan data dasar pembangunan di daerah.

Ia menggambarkan SIO Papua sebagai instrumen yang membantu pemerintah menyusun perencanaan secara lebih terukur dan berbasis data kampung.

Menurutnya, keberadaan sistem tersebut menjadi kunci untuk memastikan pembangunan di Supiori memiliki fondasi data yang jelas.

“Kami menargetkan seluruh pendataan di lima distrik dapat diselesaikan pada tahun ini. Saat ini, dua distrik telah rampung, sementara tiga distrik lainnya ditargetkan selesai dalam satu hingga dua bulan ke depan sesuai arahan Bupati Supiori,” tuturnya.

Dalam prosesnya, pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh operator distrik dengan pendampingan JERAT Papua dan Program SKALA.

Data dikumpulkan dari sumber primer, yakni keluarga di kampung. Setelah itu, data diverifikasi secara berjenjang di tingkat kampung dan distrik.

Menurut Yustus, mekanisme tersebut membuat data SIO Papua dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menilai, sistem tersebut memberikan kemudahan yang signifikan jika dibandingkan metode manual karena data dapat diakses dengan lebih cepat dan rinci.

“Jika dulu data dicari secara manual dan memakan waktu lama, sekarang hanya dengan satu kali klik sudah bisa langsung diketahui data spesifik yang dibutuhkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, setelah seluruh distrik menyelesaikan pendataan, SIO Papua akan diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dengan demikian, data tersebut dapat digunakan untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan.

Yustus juga menegaskan bahwa data akan diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi lapangan.

“Sistem ini sudah menyediakan sekitar 20 variabel dasar kependudukan dan sosial ekonomi yang dapat dikembangkan lebih lanjut,” paparnya.

Hasil kerja bersama

Dari sisi kemitraan, Direktur JERAT Papua Jimmy Biay menjelaskan, peluncuran Supiori Satu Data sebagai hasil kerja panjang yang dibangun bersama masyarakat kampung.

Ia menekankan bahwa SIO Papua bukan sekadar alat teknologi. Sistem ini juga menjadi instrumen untuk memastikan masyarakat adat tercatat dalam proses pembangunan.

Jimmy menyebut, data kependudukan, marga, pendidikan, kesehatan, hingga disabilitas sebagai bagian dari upaya menghadirkan gambaran nyata mengenai kondisi kampung.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada kader kampung, kepala distrik, dan pemda yang terlibat dalam pendataan tersebut.

Menurutnya, para kader merupakan pihak yang bekerja langsung di lapangan dan menjadi penggerak utama sistem data di tingkat kampung.

“Saya berharap, capaian di dua distrik dapat menjadi dorongan bagi distrik lain untuk menyelesaikan pendataan. JERAT Papua berkomitmen mendampingi proses ini agar berjalan berkelanjutan,” ucap Jimmy.

Dari tingkat provinsi, perwakilan Badan Perencanaan Daerah, Riset, dan Inovasi Daerah Papua Merlin Hamadi mengatakan bahwa Kabupaten Supiori menjadi daerah pertama di Provinsi Papua yang meluncurkan Supiori Satu Data dan menggelar Lokakarya Pemanfaatan Data SIO Papua.

Ia mengapresiasi langkah Pemkab Supiori yang menjadi pelopor dalam pemanfaatan SIO Papua sebagai sistem pendataan terpadu di Provinsi Papua.

“Melalui SIO Papua, pemda dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta berbagai indikator kesejahteraan masyarakat hingga tingkat keluarga,” ungkapnya.

Menurut Merlin, keberhasilan Supiori dapat menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain di Papua untuk mengembangkan sistem pendataan serupa.

Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat efektivitas pembangunan yang berbasis bukti dan kebutuhan masyarakat.

Data yang terkumpul nantinya tidak hanya menjadi arsip administrasi, tetapi juga dasar penyusunan kebijakan pembangunan mulai dari tingkat kampung, distrik, kabupaten, hingga provinsi.

“Data yang akan menghasilkan kebijakan yang baik. Karena itu, kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki pemerintah. Kisah sukses di Supiori dapat menjadi rujukan bagi daerah lain di Papua,” ujarnya.

Hingga kini, Supiori masih melanjutkan proses menuju satu sistem data yang menyeluruh.

Dari Kampung Rayori, pendekatan berbasis kader lokal dan pendampingan lapangan menjadi fondasi yang terus diperluas.

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan Supiori Satu Data tidak berhenti pada proses pendataan semata. Data yang berkualitas diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.