JERAT Papua dan Para Sosok Penggerak Ekonomi Biru Berbasis Kampung di Supiori
KOMPAS.com - Di balik capaian Program Penguatan Hak Masyarakat Adat dan Ekonomi Biru Berbasis Kampung yang didampingi JERAT Papua di Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori, Papua, terdapat peran para pemimpin adat, perempuan, dan warga kampung. Kolaborasi ketiganya mengubah penguatan hak masyarakat adat menjadi gerakan bersama untuk menjaga ruang hidup serta memperkuat ekonomi masyarakat kampung.
Sejak September 2024, JERAT Papua menjalankan Program Penguatan Hak Masyarakat Adat melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis kampung di Kabupaten Supiori. Program yang memasuki tahap implementasi penuh pada April 2025 itu berfokus pada penguatan kelembagaan Dewan Adat Supiori, pemetaan sosial ekonomi dan sumber daya alam berbasis data, serta pengembangan model ekonomi biru berbasis kampung.
Pendekatan tersebut melahirkan berbagai perubahan di tingkat komunitas, kelembagaan, ekonomi, hingga kebijakan kampung. Namun, perubahan itu tidak lahir begitu saja. Di baliknya, terdapat orang-orang yang bekerja tanpa banyak sorotan.
Ada perempuan yang menjaga hutan mangrove sebagai sumber pangan serta benteng pesisir, pengurus koperasi yang merintis ekonomi berbasis hasil laut, hingga pemimpin adat yang memastikan hukum adat dan praktik sasi tetap menjadi landasan dalam pengelolaan wilayah.
Pada Kamis (18/6/2026) hingga Jumat (26/6/2026), tim dokumentasi menelusuri Kampung Rayori, Distrik Kepulauan Aruri, untuk merekam kisah para sosok yang menggerakkan perubahan tersebut.
Perjalanan itu membawa tim dokumentasi ke kawasan hutan mangrove di Kampung Rayori. Di bawah rerimbunan pepohonan bakau, peran perempuan menjadi salah satu wajah paling nyata dalam upaya menjaga ruang hidup masyarakat adat.
Menjelang tengah hari, hujan mengguyur kawasan hutan bakau di Kampung Rayori. Genangan air menutupi sebagian akar mangrove yang menjulang dari lumpur. Di sela pepohonan itu, tujuh perempuan tetap menyusuri lantai hutan untuk memungut buah-buah mangrove yang telah jatuh ke tanah.
Sesekali mereka berhenti membersihkan ranting yang menumpuk atau mengumpulkan kayu bakar yang kelak digunakan untuk mengolah buah mangrove.
Di barisan paling depan tampak Persila Josina Mandosir. Ketua Kelompok Indokora itu memimpin anggotanya bekerja seperti yang telah berkali-kali mereka lakukan sebelumnya. Tak ada kesan tergesa-gesa.
Mereka memahami kapan buah yang matang harus dipungut, bagaimana memilih buah yang layak dijadikan bibit, serta bagaimana menjaga kawasan mangrove agar tetap tumbuh alami.
Bagi Persila, pekerjaan itu tidak sekadar mengumpulkan hasil hutan. Mangrove merupakan warisan leluhur masyarakat adat Biak yang selama ratusan tahun menjadi sumber pangan serta penyangga kehidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga hubungan masyarakat dengan laut, menjaga sumber penghidupan keluarga, serta mempertahankan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun.
Di Kampung Sowek, buah mangrove dikenal dengan sebutan aibon. Sejak masa nenek moyang, buah itu telah diolah menjadi makanan tradisional, jauh sebelum berbagai bahan pangan dari luar dikenal masyarakat. Pengetahuan tersebut terus dipelihara hingga kini.
Buah yang telah tua dipilih untuk dijadikan bibit melalui pengakaran sebelum ditanam kembali, sementara sebagian lainnya dibiarkan tumbuh secara alami mengikuti arus pasang surut.
Menurut Persila, manfaat mangrove tidak hanya sebagai sumber pangan. Hutan bakau menjadi tempat ikan berkembang biak, melindungi pesisir dari hantaman gelombang, serta menyediakan kayu bakar yang masih digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Buah mangrove kini juga mulai diolah menjadi tepung, nasi aibon, kue, puding, hingga berbagai produk pangan lain yang memberikan nilai tambah bagi keluarga.
Kesadaran itulah yang membuat masyarakat adat tidak pernah memisahkan pelestarian mangrove dari kehidupan kampung.
Hampir setiap marga memiliki kelompok pengelola mangrove sendiri, mulai dari Marga Mangsawan, Rumbekwan, Mandosir, Kafiar, hingga marga-marga lain. Masing-masing marga bertanggung jawab menjaga kawasan mangrove yang diwariskan para leluhur.
Perempuan memegang peran penting dalam mata rantai tersebut. Mereka mengumpulkan buah, menyiapkan bibit, mengolah hasil panen, serta mewariskan pengetahuan itu kepada generasi berikutnya.
Di tangan mereka, mangrove tidak hanya menjadi benteng ekologis, tetapi juga menjadi bagian dari ketahanan pangan keluarga.
Meski demikian, pekerjaan itu masih menghadapi berbagai keterbatasan. Tidak semua kelompok memiliki sarana transportasi untuk mencapai kawasan mangrove. Perahu dayung masih menjadi kebutuhan utama.
Selain itu, musim berbuah membuat ketersediaan bahan baku tidak berlangsung sepanjang tahun sehingga produksi pangan berbasis mangrove masih bergantung pada siklus alam.
Pendampingan yang dilakukan JERAT Papua memberi ruang bagi kelompok perempuan untuk mengembangkan potensi tersebut. Pendampingan itu tidak hanya mendukung upaya pelestarian mangrove, tetapi juga mendorong pengembangan pangan lokal sebagai bagian dari ekonomi biru berbasis kampung.
Bagi Persila dan kelompoknya, langkah tersebut membuka peluang agar mangrove tidak lagi dipandang sekadar sebagai tumbuhan pesisir, tetapi sumber kehidupan yang memiliki nilai ekonomi serta menjaga keseimbangan alam.
Persila berharap, pengolahan tepung mangrove terus dikembangkan sehingga memiliki kualitas yang semakin baik dan dapat menjadi alternatif pengganti tepung terigu.
Harapan itu tidak hanya ditujukan untuk memperluas ragam olahan pangan, tetapi juga agar kekayaan lokal tersebut semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Menjaga mangrove merupakan salah satu upaya masyarakat adat di Kepulauan Aruri. Tujuannya agar kekayaan laut tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi warga kampung," tutur Persila.
Menjaga laut melalui hukum adat
Ketua Dewan Adat Distrik Kepulauan Aruri (Mananwir Sup Mnuk Sowek) Tonci Welem Mambrauw menyampaikan pandangan dalam sebuah kegiatan di Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori. Sebagai tokoh adat dan pelaksana tugas Ketua Dewan Adat Byak Kabupaten Supiori, Tonci memastikan seluruh program ekonomi biru yang diinisiasi JERAT Papua tetap berpijak pada hukum adat serta nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun di sebelas kampung adat.Sore itu, seusai mendampingi kegiatan Kelompok Perempuan Indokora di kawasan mangrove, tim dokumentasi bertemu dengan Tonci Welem Mambrauw. Dialah sosok yang memastikan seluruh upaya pengembangan ekonomi biru tetap berpijak pada hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Saat ditemui, Tonci berada di tempat kerjanya, di SD YPK 3 Elim Sowek. Sehari-hari ia mengabdi sebagai kepala sekolah. Di luar tugasnya sebagai pendidik, ia juga memikul amanah sebagai Ketua Dewan Adat Distrik Kepulauan Aruri atau Mananwir Sup Mnuk Sowek.
Tonci juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Adat Byak Kabupaten Supiori. Selama lima tahun terakhir, ia memimpin sebelas kampung adat yang tersebar di Distrik Kepulauan Aruri.
Bagi Tonci, laut bukan sekadar bentang alam yang mengelilingi pulau-pulau kecil di Aruri. Laut merupakan ruang hidup masyarakat Byak yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah, budaya, dan keberlangsungan hidup mereka.
Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam, hingga aktivitas ekonomi harus berjalan seiring dengan tata kelola adat yang telah diwariskan para leluhur.
Pandangan itu lahir dari perjalanan panjang masyarakat Sowek. Jauh sebelum berbagai bahan pangan dari luar masuk ke Papua, masyarakat telah mengenal aibon, buah mangrove yang menjadi sumber makanan ketika kampung mengalami masa-masa sulit.
"Pengetahuan itu terus diwariskan lintas generasi hingga kini berkembang menjadi berbagai produk pangan yang diolah oleh kelompok-kelompok perempuan," kata Tonci.
Bagi Tonci, menjaga mangrove berarti menjaga sejarah masyarakat sendiri. Di balik setiap pohon mangrove, tersimpan ingatan kolektif tentang cara masyarakat bertahan hidup, menghormati alam, serta membangun hubungan yang seimbang dengan laut.
Nilai yang sama juga tecermin dalam tata ruang adat Kampung Sowek. Dua belas marga yang mendiami kampung tersebut memiliki wilayah adat masing-masing yang diwariskan secara turun-temurun.
Batas-batas wilayah itu tetap dipertahankan agar tidak terjadi konflik antarmarga, serta menjadi landasan dalam mengelola sumber daya alam. Dengan demikian, hubungan antarmasyarakat ataupun hubungan manusia dengan alam tetap berjalan harmonis.
Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan terhadap wilayah adat semakin nyata. Aktivitas penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan dari luar wilayah menjadi ancaman bagi keberlanjutan sumber daya laut.
Penggunaan bom dan metode penangkapan yang merusak tidak hanya mengurangi hasil tangkapan nelayan lokal, tetapi juga menghancurkan terumbu karang dan ekosistem pesisir yang selama ini dijaga masyarakat adat.
Menghadapi situasi tersebut, Dewan Adat bersama masyarakat memperkuat kembali praktik sasi sebagai instrumen perlindungan wilayah adat. Melalui pendampingan JERAT Papua, Dewan Adat berhasil menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dalam penerapan sasi serta pengelolaan wilayah adat.
"Aturan itu memberi kepastian mengenai tata cara pemanfaatan sumber daya alam serta memperkuat posisi masyarakat adat dalam menjaga ruang hidupnya," papar Tonci.
Bagi masyarakat Kepulauan Aruri, sasi bukan sekadar larangan mengambil hasil laut dalam kurun waktu tertentu. Tradisi itu merupakan cara masyarakat memberi kesempatan kepada alam untuk memulihkan dirinya.
Ketika masa sasi berakhir, ikan, lobster, teripang, dan berbagai biota laut kembali melimpah sehingga dapat dimanfaatkan bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun mendukung berbagai kegiatan sosial di kampung.
Tonci melihat, pendampingan yang dilakukan JERAT Papua tidak berhenti pada penyusunan aturan adat. JERAT juga mendorong masyarakat mengembangkan berbagai potensi kampung, mulai dari rehabilitasi mangrove, penguatan kelembagaan adat, hingga pembentukan Koperasi Indami Center sebagai wadah ekonomi masyarakat.
Pendampingan itu, menurut Tonci, membantu masyarakat menerjemahkan nilai-nilai adat ke dalam langkah-langkah nyata yang menjawab kebutuhan masa kini.
Untuk itu, keberhasilan Program Penguatan Hak Masyarakat Adat dan Ekonomi Biru Berbasis Kampung di Distrik Kepulauan Aruri tidak dapat diukur hanya dari jumlah kegiatan yang terlaksana ataupun dokumen yang dihasilkan.
"Dampak terbesar tampak pada tumbuhnya kembali kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan mereka sendiri untuk mengelola wilayah adat, menjaga sumber daya alam, dan membangun ekonomi yang berpijak pada identitas budaya," ucapnya.
Semangat itulah yang kini mulai terlihat dalam berbagai inisiatif masyarakat di Kampung Rayori. Salah satu wujudnya adalah penguatan kelembagaan ekonomi berbasis adat melalui Koperasi Indami Center yang dibangun dan dikelola oleh warga setempat.
Memperkuat kemandirian
Ketua Koperasi Indami Center Kampung Rayori, Kabupaten Supiori, Wilson Rumbekwan, menjelaskan pengembangan koperasi yang dibangun sebagai penggerak kemandirian masyarakat adat. Melalui pendampingan JERAT Papua, koperasi memanfaatkan potensi laut secara berkelanjutan, termasuk menyediakan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan nelayan sebelum dipasarkan ke Biak.Saat ditemui di Kantor Kampung Rayori, Jumat (19/6/2026), Ketua Koperasi Indami Center Wilson Rumbekwan datang bersama Sekretaris Koperasi Lukas Kafiar. Keduanya hendak membahas perkembangan koperasi yang mereka rintis bersama pemerintah kampung.
Bagi Wilson, koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian masyarakat adat melalui pemanfaatan potensi laut yang dikelola secara berkelanjutan.
Gagasan tersebut lahir dari musyawarah masyarakat bersama para pemimpin adat, kemudian diperkuat melalui pendampingan JERAT Papua hingga koperasi memperoleh modal awal untuk mulai beroperasi.
Modal itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar koperasi sekaligus mengembangkan usaha perikanan. Sebagian dana digunakan untuk membeli sembako, sementara sebagian lainnya dialokasikan untuk pengadaan lemari es dan sarana pendukung usaha penyimpanan ikan.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu nelayan menjaga mutu hasil tangkapan sebelum dipasarkan ke Biak.
Harapan itu sempat mulai terwujud. Hasil tangkapan nelayan berhasil dipasarkan ke luar kampung. Namun, perjalanan koperasi tidak selalu berjalan mulus.
"Persoalan pasar, fluktuasi harga ikan, dan tingginya biaya transportasi membuat usaha perikanan mengalami hambatan. Di sisi lain, pengelolaan keuangan juga menjadi tantangan yang harus terus dibenahi agar koperasi dapat bertahan," ungkap Wilson.
Meski menghadapi berbagai kendala, Wilson memilih memandang koperasi sebagai investasi jangka panjang bagi masyarakat. Menurutnya, berhentinya koperasi berarti terhentinya salah satu harapan masyarakat untuk membangun ekonomi kampung yang bertumpu pada potensi sendiri.
Maka dari itu, koperasi harus terus dijaga dan dikembangkan, bukan hanya oleh para pengurus, melainkan juga pemerintah kampung dan seluruh masyarakat adat.
Di balik operasional koperasi, Lukas Kafiar menjadi salah satu sosok yang memastikan kelembagaan tersebut berdiri di atas landasan hukum yang kuat. Sebagai sekretaris koperasi, ia mengingat kembali proses panjang yang harus dilalui sebelum Koperasi Indami Center resmi berdiri.
Sekretaris Koperasi Indami Center Kampung Rayori, Kabupaten Supiori, Lukas Kafiar. Bersama pengurus koperasi, ia mengelola lembaga ekonomi yang lahir dari musyawarah masyarakat adat dan diperkuat melalui pendampingan JERAT Papua untuk mendukung usaha perikanan serta meningkatkan kesejahteraan warga pesisir.Semuanya bermula dari lokakarya yang diikuti bersama JERAT Papua di Jayapura. Sepulang dari kegiatan tersebut, masyarakat adat menggelar musyawarah di Kampung Sowek untuk menyepakati pembentukan koperasi.
Kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti dengan pengurusan berbagai persyaratan administratif, mulai dari akta notaris, pengesahan badan hukum koperasi, hingga kelengkapan administrasi perpajakan.
Setelah seluruh legalitas diperoleh, pengurus menyusun rencana anggaran biaya sebagai dasar pengajuan dukungan modal awal sebesar Rp 40 juta.
"Dana tersebut kemudian dibagi ke sejumlah sektor prioritas, terutama untuk pengembangan usaha perikanan, penyediaan perlengkapan koperasi, dan usaha sembako sebagai penyangga kebutuhan masyarakat," paparnya.
Menurut Lukas, Koperasi Indami Center dibangun bukan hanya untuk masyarakat Kampung Rayori, melainkan juga untuk melayani masyarakat di seluruh Distrik Kepulauan Aruri.
Ketika koperasi mampu berjalan dengan baik, hasil tangkapan nelayan tidak lagi dipasarkan secara sendiri-sendiri.
"Koperasi dapat menjadi tempat menghimpun hasil tangkapan, memperkuat posisi tawar nelayan, serta menggerakkan ekonomi kampung secara bersama-sama," tambahnya.
Usaha yang dirintis Wilson dan Lukas menunjukkan bahwa ekonomi biru tidak berhenti pada upaya menjaga sumber daya alam. Di Kepulauan Aruri, pelestarian mangrove dan laut berjalan beriringan dengan penguatan kelembagaan ekonomi.
Keduanya saling menopang agar manfaat kekayaan pesisir dapat kembali dirasakan oleh masyarakat adat yang selama ini menjaganya.
Rangkaian ikhtiar itu kemudian dilengkapi oleh peran Dewan Adat. Jika Persila Josina Mandosir menjaga hutan mangrove, sementara Wilson Rumbekwan dan Lukas Kafiar menggerakkan roda ekonomi kampung, Tonci Welem Mambrauw bersama Dewan Adat memastikan seluruh proses tersebut tetap berada dalam koridor hukum adat yang telah diwariskan para leluhur.
Pada akhirnya, program ini tidak hanya memperkuat hak masyarakat adat atas wilayahnya.
Program ini juga menunjukkan bahwa masa depan pesisir Papua dapat dibangun dari pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun ketika masyarakat adat diberi ruang untuk memimpin, menjaga, dan menentukan arah pembangunan di tanahnya sendiri.
Menjaga masa depan dari kampung
Di Kepulauan Aruri, perubahan tidak lahir dari satu orang. Ia tumbuh dari kerja bersama masyarakat adat yang menjaga ruang hidupnya melalui peran yang berbeda-beda.
Persila Josina Mandosir bersama kelompok perempuan Indokora merawat hutan mangrove yang menjadi sumber pangan sekaligus benteng pesisir. Di tangan mereka, mangrove tidak hanya dipelihara sebagai warisan leluhur, tetapi juga dikembangkan menjadi sumber penghidupan baru bagi masyarakat kampung.
Di sisi lain, Wilson Rumbekwan dan Lukas Kafiar membangun Koperasi Indami Center sebagai wadah yang memperkuat ekonomi masyarakat. Melalui koperasi, hasil tangkapan nelayan dihimpun, dipasarkan, dan diupayakan memiliki nilai tambah yang lebih besar.
Sementara itu, Tonci Welem Mambrauw bersama Dewan Adat memastikan seluruh proses tersebut tetap berjalan dalam koridor hukum adat. Melalui penerapan sasi dan penguatan tata kelola wilayah adat, masyarakat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.
Ketiga peran itu saling melengkapi. Pelestarian mangrove, penguatan ekonomi kampung, dan perlindungan hukum adat berjalan beriringan sebagai fondasi pembangunan berbasis masyarakat.
Pendampingan yang dilakukan JERAT Papua tidak hanya menghasilkan berbagai program atau dokumen. Lebih dari itu, pendampingan tersebut membuka ruang bagi masyarakat adat untuk kembali memimpin pembangunan di wilayahnya sendiri, berlandaskan pengetahuan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Program Penguatan Hak Masyarakat Adat dan Ekonomi Biru Berbasis Kampung di Distrik Kepulauan Aruri pun tidak hanya memperkuat hak masyarakat atas wilayah adatnya, tetapi juga menunjukkan bahwa pembangunan pesisir dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan, penguatan budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di Supiori, masa depan pesisir tidak dibangun dengan meninggalkan tradisi. Sebaliknya, masa depan itu tumbuh dari pengetahuan lokal, gotong royong masyarakat, dan keyakinan bahwa alam yang dijaga hari ini akan terus menghidupi generasi-generasi yang akan datang.
