Ekonomi Biru, Menjaga Laut, dan Menguatkan Kampung di Supiori
KOMPAS.com - Pembangunan di Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori, tumbuh dari kekuatan yang telah lama dimiliki masyarakat adat Byak. Laut, hutan mangrove, kebun kelor, dan kelembagaan adat kini menjadi fondasi pendekatan ekonomi biru yang dikembangkan JERAT Papua untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat kampung.
Perubahan tersebut merupakan bagian dari program penguatan hak-hak masyarakat adat yang dijalankan JERAT Papua sejak September 2024 melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis kampung.
Memasuki tahap implementasi pada April 2025, program itu fokus pada penguatan kelembagaan Dewan Adat Supiori, pemetaan sosial-ekonomi dan sumber daya alam berbasis data, serta pengembangan ekonomi biru berbasis kampung.
Program tersebut mendapat dukungan dari Packard Foundation melalui proyek Strengthening Indigenous People's Rights and Village-Based Sustainable Development in Papua yang kemudian diterjemahkan menjadi berbagai kegiatan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Salah satu pendekatan utama yang dikembangkan dalam program itu ialah ekonomi biru. Di Kepulauan Aruri, ekonomi biru tidak dimaknai sebatas meningkatkan hasil perikanan. Pendekatan itu dibangun di atas keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat apabila laut, pesisir, mangrove, dan daratan tetap terjaga sebagai satu kesatuan ekosistem.
Pandangan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai program di tingkat kampung. Karena itu, upaya yang dijalankan tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan adat, tata kelola kampung, diversifikasi sumber penghidupan, hingga perlindungan kawasan pesisir sebagai ruang hidup masyarakat Byak.
Pendekatan tersebut kemudian terlihat dalam berbagai praktik yang dijalankan masyarakat di kampung-kampung Kepulauan Aruri. Selama delapan hari, 18-26 Juni 2026, tim dokumentasi menyusuri kampung-kampung di Distrik Kepulauan Aruri untuk melihat bagaimana perubahan itu berlangsung.
Gambaran itu tampak dalam keseharian masyarakat di Kampung Manggonswan. Pagi itu, Ketua Kelompok Kampung Manggonswan Ricky Fainsenem berdiri di dekat dermaga kampung menunggu kedatangan tim dokumentasi. Perahu-perahu nelayan yang sejak subuh melaut mulai berdatangan satu per satu.
Nelayan Kampung Rayori membawa hasil tangkapan setelah melaut. Hasil perikanan kemudian dikumpulkan dan dipasarkan melalui kelembagaan ekonomi yang dibangun bersama masyarakat, yaitu Koperasi Indami Center. Sebagian warga sibuk menurunkan hasil tangkapan, sementara anak-anak berlarian di papan-papan kayu yang menghubungkan rumah-rumah di tepi pantai. Laut menjadi halaman depan kampung sekaligus pusat kehidupan masyarakat.
Ricky tidak mengajak berbincang di dermaga. Ia memilih berjalan ke sebuah kebun di belakang rumahnya.
Di lahan itulah kelompok yang dipimpinnya menanam kelor, sementara di kawasan pesisir kelompok lain merawat mangrove yang menjadi benteng alami kampung dari abrasi sekaligus tempat berbagai biota laut berkembang biak.
Bagi Ricky, kedua tanaman itu tidak dapat dipisahkan. Mangrove menjaga laut tetap produktif, sedangkan kelor menjadi salah satu upaya menambah sumber pangan dan pendapatan masyarakat tanpa memberikan tekanan baru terhadap sumber daya pesisir. Cara pandang tersebut menjadi bagian dari pendekatan ekonomi biru yang mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui pendampingan JERAT Papua.
Sebagai Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), Ricky juga dipercaya memimpin kelompoknya. Ia bertugas mengembangkan dua jenis tanaman yang dianggap penting bagi masa depan kampung, yakni mangrove dan kelor.
Baginya, keberhasilan program bukan semata-mata diukur dari jumlah bibit yang ditanam, melainkan dari kesediaan masyarakat untuk terus merawatnya hingga benar-benar memberikan manfaat. Semangat itulah yang terus ia tanamkan kepada anggota kelompoknya.
"Kami senang bisa mengambil bagian dalam program penanaman kelor ini. Sebagai ketua kelompok, saya mengarahkan anggota untuk menanam sayur kelor," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (12/8/2026).
Kelompok Ricky memang hanya terdiri atas tujuh orang, yakni dirinya sebagai ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan empat anggota. Jumlah itu kecil jika dibandingkan dengan luas pekerjaan yang mereka lakukan. Namun bagi mereka, menjaga tanaman berarti menjaga kemungkinan hadirnya sumber penghidupan baru bagi masyarakat kampung.
"Harapan kami, untuk sementara ini kami hanya ingin terus mengelola dan menjaga tanaman-tanaman yang masih ada," tuturnya.
Kesabaran Ricky memperlihatkan satu hal penting, yakni pembangunan berbasis kampung tidak selalu menghasilkan perubahan yang langsung terlihat.
Sebagian program membutuhkan waktu, perawatan, dan kemampuan masyarakat untuk belajar dari kegagalan. Justru proses itulah yang menjadi fondasi agar setiap inisiatif benar-benar tumbuh dari pengalaman masyarakat sendiri.
Pendekatan serupa juga berkembang di kampung lain, meski diwujudkan melalui sumber daya yang berbeda. Upaya membangun sumber penghidupan baru di Kepulauan Aruri tidak berhenti pada kebun kelor.
Kelompok perempuan Kampung Rayori tidak hanya memanfaatkan buah mangrove, tetapi juga membersihkan kawasan hutan dan menjaga pertumbuhan pohon sebagai penyangga kehidupan pesisir. Jika kelompok Ricky belajar menumbuhkan tanaman di daratan, sekelompok perempuan di Kampung Rayori, yang juga dikenal dengan nama adat Sowek, menjaga hutan mangrove yang selama turun-temurun menjadi penyangga kehidupan masyarakat adat Byak.
Bagi perempuan-perempuan Kelompok Indokora di Kampung Sowek, hari dimulai mengikuti musim dan pasang surut air laut. Ketika buah mangrove mulai tua dan berjatuhan, mereka berangkat menuju hutan bakau untuk mengumpulkannya satu per satu.
Setelah itu pekerjaan belum selesai. Buah-buah tersebut dibersihkan, direbus, dijemur, ditumbuk, hingga diolah menjadi tepung mangrove yang kemudian menjadi bahan berbagai pangan tradisional. Di sela-sela pekerjaan itu, mereka juga membersihkan kawasan hutan mangrove dari ranting dan kayu yang menghambat pertumbuhan pohon.
Kayu-kayu yang masih layak dikumpulkan sebagai bahan bakar untuk proses pengolahan buah. Seluruh tahapan dikerjakan bersama-sama. Tidak ada pembagian kerja yang kaku. Siapa yang selesai mengumpulkan buah akan membantu membersihkan hutan, sementara yang lain menyiapkan proses pengolahan di rumah.
Rutinitas tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun sebagai bagian dari masyarakat menjaga hubungan dengan pesisir. Hutan mangrove tidak dipandang sekadar tempat mengambil hasil, melainkan ruang hidup yang harus dirawat agar tetap memberi manfaat bagi generasi berikutnya. Karena itu, setiap musim panen selalu diikuti dengan upaya memastikan pohon-pohon baru terus tumbuh.
Cara kerja sehari-hari itu merupakan bagian dari sistem pengelolaan yang telah lama dijalankan masyarakat. Pengelolaan mangrove di Kampung Sowek dilakukan secara kolektif. Setiap warga memiliki kelompok yang bertanggung jawab merawat kawasan mangrove masing-masing. Kelompok Indokora menjadi salah satu di antaranya.
Pola tersebut membuat pemanfaatan mangrove tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada keberlanjutan hutan yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat pesisir.
Melalui pola pengelolaan tersebut, buah mangrove yang dalam bahasa Biak disebut aibon diolah menjadi tepung yang kemudian menjadi bahan nasi aibon, kue, puding, hingga berbagai makanan lain.
Pengembangan pangan lokal menjadi cara mereka mempertahankan tradisi sekaligus mencari peluang ekonomi baru. Meski demikian, pekerjaan itu masih dilakukan dengan peralatan sederhana dan bergantung pada musim panen buah.
Pandangan itu juga disampaikan ketua kelompok Indokora Persila Josina Mandosir. Menurutnya, mangrove memiliki arti jauh lebih besar dari pada sekadar sumber bahan pangan.
Hutan mangrove menjadi tempat berkembang biaknya ikan, melindungi kampung dari gelombang, sekaligus menyimpan pengetahuan yang diwariskan dari leluhur. Karena itu, masyarakat terus menjaga tradisi menanam kembali mangrove agar manfaatnya tetap dapat dirasakan oleh generasi berikutnya.
"Pangan mangrove sangat penting sebagai makanan tradisional yang sudah diwariskan sejak nenek moyang kami. Buahnya diolah menjadi tepung, nasi aibon, kue, puding, bahkan minuman. Mangrove juga menjadi tempat ikan berlindung dan melindungi kampung dari gelombang last, " ujar Persila.
Untuk memperkuat upaya tersebut, dalam beberapa tahun terakhir kelompok Indokora mulai memperoleh pendampingan dari JERAT Papua untuk mengembangkan pengolahan hasil mangrove. Pendampingan tersebut membuka peluang agar pangan lokal memiliki nilai ekonomi yang lebih besar.
"Kami berharap pendampingan ini terus berlanjut. Kami ingin tepung mangrove memiliki kualitas yang semakin baik sehingga lebih mudah diolah dan dapat memberi nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat," harap Persila.
Pentingnya koperasi
Sementara kelompok perempuan menjaga mangrove sebagai sumber pangan sekaligus benteng pesisir, perubahan lain tumbuh dari laut yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat Kepulauan Aruri. Di Kampung Rayori, pengetahuan ekonomi nelayan mulai menemukan jalannya melalui pembentukan koperasi.
Perubahan yang dirasakan pemerintah tingkat kampung sejalan dengan capaian yang mulai tumbuh di tingkat masyarakat. Salah satu tonggaknya adalah terbentuknya kepengurusan Koperasi Indami Center secara resmi pada 28 Maret 2025 melalui rapat kerja yang dipimpin simpul bagi penguatan ekonomi nelayan sekaligus memperpendek rantai pemasaran hasil tangkapan.
Melalui koperasi, para nelayan mulai menemukan cara baru memasarkan hasil tangkapan tanpa harus bergantung pada tengkulak atau menanggung biaya distribusi yang tinggi.
Koperasi Indami Center di Kampung Rayori menjadi wadah bersama nelayan untuk menimbang, mencatat, dan memasarkan hasil tangkapan sehingga nelayan memperoleh kepastian pembayaran. Perubahan tersebut bermula bukan dari ruang rapat pemerintah, melainkan dari percakapan sederhana beberapa nelayan yang setiap hari menggantungkan hidup pada laut. Salah satu nelayan yang merasakan langsung perubahan tersebut ialah Demitrius Menufandu.
Rutinitas Demitrius tidak jauh berbeda dengan nelayan lainnya di Kampung Rayori. Di Dermaga Sowek, kehidupannya selalu dimulai lebih awal sebelum matahari terbit.
Ketika sebagian warga baru membuka pintu rumah, perahu-perahu nelayan sudah lebih dahulu meninggalkan kampung untuk mencari ikan. Perahu mereka membelah lautan Kepulauan Aruri yang tenang pada musim teduh, namun dapat berubah ganas ketika angin timur datang.
Laut telah menjadi ruang kerja sekaligus ruang hidup masyarakat. Hampir setiap keluarga memiliki hubungan dengan perikanan, baik sebagai nelayan, pengumpul hasil tangkap, maupun bagian dari rantai distribusi.
Ironisnya, selama bertahun-tahun persoalan terbesar bukanlah bagaimana menangkap ikan. Laut Aruri dikenal masih menyimpan sumber daya yang melimpah. Persoalannya, bagaimana cara hasil tangkapan itu sampai ke pasar dengan biaya yang wajar dan harga yang menguntungkan nelayan.
Masalah inilah yang kerap dialami Demitrius. Lelaki yang sehari-hari melaut itu membutuhkan solusi konkret. Baginya, solusi paling sederhana adalah ketika hasil tangkapan tidak lagi harus menunggu berhari-hari untuk dibayar.
Menurut Demitrius, gagasan membentuk koperasi justru lahir dari percakapan yang sangat akrab di antara para nelayan. Sepulang melaut, mereka biasa berkumpul di atas para-para sambil makan pinang. Di tempat itulah mereka saling bercerita mengenai hasil tangkapan, harga ikan, hingga kesulitan mencari pasar.
"Awalnya kami duduk bercerita sambil makan pinang. Setiap hari kami pergi ke laut dan pulang membawa banyak ikan, tetapi kami berpikir dimana kami akan memasarkannya," tuturnya.
Percakapan yang berulang itu akhirnya melahirkan kesadaran bahwa persoalan mereka sebenarnya sama. Laut masih memberi hasil, tetapi nelayan tidak memiliki posisi tawar yang cukup ketika menjual ikan. Mereka membutuhkan wadah bersama yang dapat membeli hasil tangkapan sekaligus menghubungkan nelayan dengan pasar.
Kesempatan itu datang ketika JERAT Papua mulai melakukan pendampingan di Kepulauan Aruri pada 2025. Melalui serangkaian diskusi bersama masyarakat, pemerintah kampung dan tokoh adat, gagasan membentuk koperasi perlahan diwujudkan.
Bagi para nelayan, kehadiran pendamping bukan berarti mengambil alih keputusan masyarakat. Sebaliknya, pendamping membantu menyusun sistem yang selama ini dibutuhkan warga.
Demitrius menuturkan, kelompok nelayan yang semula hanya menjadi tempat berdiskusi kemudian berkembang menjadi Koperasi Indami Center. Melalui koperasi tersebut, nelayan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Hasil tangkap dikumpulkan, ditimbang, dicatat, lalu dibayar secara langsung.
Perubahan mekanisme itu menghasilkan dampak yang segera dirasakan. Jika sebelumnya, nelayan kerap menjual ikan kepada pengepul dengan pembayaran yang tertunda atau harus menanggung sendiri biaya distribusi hingga keluar daerah. Kini, setiap kali membawa ikan ke koperasi, mereka memperoleh kepastian harga sekaligus pembayaran pada hari yang sama.
Ia mengungkapkan, dulu membawa satu atau dua cool box ikan ke Biak dapat menghabiskan biaya perjalanan sekitar Rp 400.000. Kini beban tersebut dapat ditekan karena koperasi mengambil alih sebagian proses pemasaran. Hasil tangkapan sekitar 20 kilogram ikan, misalnya, dapat langsung ditimbang dan dibayar sekitar Rp 200.000 tanpa harus menunggu ikan laku terjual.
Kepastian itu memberi pengaruh yang jauh lebih besar daripada sekadar tambahan pendapatan. Arus keuangan keluarga menjadi lebih teratur.
Nelayan dapat memperkirakan penghasilan setiap kali pulang melaut. Mereka tidak lagi bergantung pada pembayaran yang sering tertunda.
Demitrius juga merasakan manfaat lain. Ketika membutuhkan biaya sekolah anak, ia dapat meminjam dana kepada pengurus koperasi.
Pinjaman itu kemudian dipotong secara bertahap dari hasil penjualan ikan berikutnya. Skema tersebut membuat nelayan tidak harus mencari pinjaman berbunga tinggi di luar kampung.
Bagi Demitrius, keberadaan koperasi perlahan membangun rasa saling percaya di antara anggota. Modal yang dikelola bersama berasal dari dukungan awal JERAT Papua dan terus diputar untuk melayani kebutuhan anggota. Karena itu, menurut dia, keberlangsungan koperasi sangat bergantung pada integritas pengurus dan komitmen seluruh anggota untuk menjaga kepercayaan tersebut.
“Kami berharap kebersamaan ini terus berjalan. Tujuannya agar koperasi ini terus membantu kami, terutama anggota-anggota kelompok nelayan,” katanya.
Harapan itu bukan tanpa alasan. Hingga kini koperasi Konsumen Indami Center berkembang dengan modal awal sekitar Rp 40 juta dan mulai menjangkau pemasaran hasil perikanan hingga Biak.
Kehadirannya menjadi salah satu capaian paling nyata dari pengembangan ekonomi biru di Kepulauan Aruri. Bukan hanya karena meningkatkan akses pasar, tetapi juga karena membangun sistem ekonomi yang dimiliki dan dikelola masyarakat sendiri.
Perubahan yang dirasakan para nelayan tidak berlangsung dengan sendirinya. Di belakangnya terdapat dukungan pemerintah kampung yang membuka ruang bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk tumbuh.
Pemerintah tidak mengambil alih inisiatif warga, melainkan memastikan setiap kelompok memiliki tempat dalam perencanaan pembangunan kampung.
Peran itulah yang dijalankan Kepala Kampung Rayori, Filep Menufandu. Selama empat tahun memimpin Rayori, ia menyaksikan bagaimana pendampingan terhadap kelompok-kelompok masyarakat perlahan mengubah cara warga bekerja, bermusyawarah, dan mengelola potensi kampung.
Di Kantor Kampung Rayori, kesibukan sudah berlangsung sejak pagi. Warga datang silih berganti mengurus administrasi, sementara aparat kampung menyelesaikan berbagai pelayanan.
Menurut Filep, pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang masuk ke kampung. Yang jauh lebih penting adalah apakah masyarakat ikut terlibat sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan. Sebab, sebagian besar warga Rayori hidup dari laut dan kebun.
Tepung dari buah mangrove atau aibon diolah menjadi berbagai pangan lokal, seperti nasi aibon, kue, puding, dan minuman sebagai bagian dari upaya mempertahankan pangan tradisional. “Setiap kebijakan harus mampu menjaga dua sumber penghidupan tersebut agar tetap berkelanjutan. Saya ingin sekali membangun Rayori dan menyejahterakan masyarakat saya di kampung," kata Filep.
Keinginan itu diterjemahkan dengan melibatkan sebanyak mungkin kelompok masyarakat dalam setiap kegiatan kampung. Kelompok nelayan, kelompok perempuan, aparat kampung, tokoh adat, hingga RT dan RW rutin diajak duduk bersama membahas kebutuhan kampung.
Musyawarah menjadi ruang untuk menyusun langkah bersama sekaligus memastikan setiap program benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi warga. Penguatan kelompok masyarakat juga membuat administratif pemerintah kampung berjalan lebih baik.
Di sisi lain, pemerintah kampung tetap menempatkan lembaga adat sebagai pilar utama dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat. Persoalan-persoalan adat diserahkan kepada para pemangku adat untuk diselesaikan melalui mekanisme yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Pendekatan itu semakin kuat ketika JERAT Papua mulai melakukan pendampingan di Kepulauan Aruri. Menurut Filep, berbagai kegiatan yang dilakukan tidak hanya memperkuat kapasitas pemerintah kampung, tetapi juga menghidupkan kembali kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini belum terorganisasi secara optimal.
Pemerintah kampung memperoleh dukungan dalam administrasi, sementara masyarakat memperoleh ruang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sesuai potensi masing-masing.
"Saya berharap sekali program ini terus membantu kami di Kampung Rayori. Semua program dari JERAT Papua sudah kami laksanakan dan semuanya berjalan dengan baik," harapnya.
Penguatan kelompok masyarakat dan lahirnya Koperasi Indami Center sesungguhnya merupakan bagian dari proses yang telah dimulai jauh sebelumnya. Gagasan mengenai ekonomi biru berkembang melalui serangkaian diskusi yang mempertemukan pemerintah distrik, masyarakat adat, dan JERAT Papua.
Salah seorang yang mengikuti proses tersebut sejak awal ialah Paulus Rumbekwan. Saat program mulai dirancang, ia masih menjabat Kepala Distrik Kepulauan Aruri.
Selama menjabat Kepala Distrik Kepulauan Aruri dari 23 Maret 2022 hingga 6 November 2025, Paulus menyaksikan banyak program datang silih berganti. Namun, tidak semuanya mampu bertahan karena sering kali dirancang tanpa berangkat dari karakter wilayah kepulauan dan kehidupan masyarakat adat Byak.
Kesempatan untuk memikirkan pendekatan yang berbeda muncul ketika ia mengikuti lokakarya yang diselenggarakan JERAT Papua di Jayapura pada Februari 2025. Dalam forum itu, berbagai gagasan mengenai ekonomi biru, ekonomi hijau, penguatan masyarakat adat, dan pembangunan berbasis kampung dipertemukan dengan pengalaman para peserta dari berbagai daerah di Papua.
Paulus melihat keterkaitan yang kuat antara materi yang dibahas dengan kondisi Kepulauan Aruri. Wilayah yang didominasi laut itu memiliki sumber daya perikanan yang besar, tetapi masyarakat belum memperoleh nilai ekonomi yang sepadan. Di sisi lain, berbagai potensi lain seperti mangrove, pariwisata, hingga ekonomi kreatif juga belum dikelola secara optimal.
"Dari materi-materi yang disampaikan JERAT Papua, kami melihat semuanya sangat relevan dengan kondisi geografis masyarakat, kearifan lokal, serta potensi wilayah kami di kepulauan," tutur Paulus.
Sepulang dari Jayapura gagasan tersebut tidak langsung diwujudkan. Paulus memilih membawa ke tengah masyarakat. Rumahnya menjadi tempat berbagai pertemuan yang dihadiri tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, aparat kampung, dan nelayan. Dari ruang-ruang diskusi sederhana itulah berbagai usulan muncul, termasuk mengenai nama koperasi yang akan dibentuk.
Sempat muncul beberapa pilihan nama, Namun, akhirnya mereka sepakat menggunakan nama Indami yang diambil dari nama dermaga yang menjadi tempat bersandar perahu-perahu di Sowek.
Dermaga itu dipilih karena memiliki makna yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam kondisi pasang maupun surut, Indami tetap dapat digunakan sebagai tempat berlabuh. Filosofi itulah yang ingin diwujudkan melalui koperasi, menjadi tempat bersandar masyarakat ketika menghadapi persoalan ekonomi.
"Marilah kita membangun kampung berdasarkan potensi dan kearifan lokall. Dengan demikian apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia," ucapnya.
Peran adat
Sebelum aturan tertulis hadir, penyelesaian berbagai persoalan di Kepulauan Aruri lebih banyak bertumpu pada ingatan para tetua adat, kesepakatan bersama, serta kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Musyawarah menjadi ruang utama untuk mengambil keputusan.
Sementara pertimbangan terhadap kondisi setiap pihak selalu menjadi bagian penting dalam penjatuhan sanksi adat. Tradisi itu tetap bertahan hingga kini, tetapi perlahan diperkuat melalui kelembagaan yang lebih tertata agar mampu menjawab tantangan yang terus berkembang.
Di wilayah adat Byak, khususnya Sowek di Kabupaten Supiori, penguatan kelembagaan adat tidak sekadar dimaknai sebagai upaya menjaga tradisi. Bagi Masyarakat, lembaga adat merupakan benteng yang mempertahankan tanah ulayat, laut, serta hak hidup masyarakat adat dari berbagai kepentingan di luar komunitas.
Mengacu pada hal itu, penyusunan tata kelola kelembagaan, standar operasional prosedur (SOP), hingga mekanisme peradilan adat menjadi langkah penting agar keputusan adat memiliki pijakan yang jelas sekaligus dihormati semua pihak.
Pendampingan yang dilakukan JERAT Papua melahirkan sejumlah perangkat kelembagaan, di antaranya SOP Kelembagaan Adat dan SOP Peradilan Adat. Dokumen tersebut kini digunakan di wilayah adat Sup Mnuk Wabu dan Sup Mnuk Sowek.
Perangkat ini sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi adat maupun menyelesaikan berbagai sengketa. Perubahan itu membuat setiap proses persidangan adat tidak lagi hanya bergantung pada ingatan atau kebiasaan para tetua, tetapi mengikuti prosedur yang telah disepakati bersama.
Pendamping JERAT Papua Korwil Supiori, Ferry Daniel Wambrauw mengatakan, penguatan kelembagaan diperlukan agar masyarakat adat memiliki fondasi yang semakin kokoh dalam mempertahankan wilayahnya. Menurut dia, adat harus menjadi pijakan utama ketika berbicara mengenai laut, tanah, maupun kehidupan masyarakat yang bergantung pada keduanya.
"Kami ingin memperkuat kelembagaan dewan adat Byak supaya tetap eksis menjaga masyarakat adat dan mempertahankan tanah adat dari pihak-pihak luar yang mencoba mengklaim ataupun merusaknya. Tanah adat adalah warisan leluhur yang harus kami jaga," ujar Ferry yang juga Sekretaris Dewan Adat Byak Wilayah Sowek.
Perubahan juga terlihat dalam acara dewan adat menangani berbagai persoalan. Setiap laporan konflik kini didokumentasikan, diinventarisasi, lalu dijadikan dasar dalam proses penyelesaian adat. Pencatatan yang lebih rapi membuat setiap keputusan memiliki jejak administrasi yang jelas sekaligus memudahkan evaluasi terhadap berbagai perkara yang pernah diselesaikan.
Penguatan itu tidak menutup ruang bagi kelompok lain untuk terlibat. Perempuan memperoleh posisi penting dalam struktur kelembagaan adat, terutama menangani persoalan ekonomi keluarga, kehidupan sosial, dan pendidikan anak.
Sementara generasi muda mulai mengambil peran sebagai sekretaris maupun pengelola administrasi kelembagaan. Kombinasi pengalaman para tetua dengan kemampuan generasi muda dalam tata kelola organisasi menjadi modal bagi keberlanjutan lembaga adat di masa depan.
Dalam praktiknya, Dewan Adat juga membangun hubungan yang bersifat kemitraan dengan pemerintah kampung, pemerintah daerah, maupun berbagai lembaga pendamping. Setiap rencana pembangunan yang berkaitan dengan tanah ulayat, kawasan permukiman, maupun investasi ideanya dibicarakan bersama masyarakat adat.
Bagi mereka, pemerintah dan Dewan Adat memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam memastikan pembangunan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
"Dewan Adat bukan bawahan pemerintah, tetapi mitra pemerintah, Karena itu, setiap program yang berkaitan dengan wilayah adat seharusnya dikoordinasikan dengan dewan adat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," kata Ferry.
Meski demikian, tantangan masih membayangi. Ferry menilai pengakuan terhadap kewenangan Dewan Adat sebenarnya telah diatur dalam undang-undang otonomi khusus Papua. namun, pelaksanaannya di lapangan belum sejalan.
Tidak jarang izin yang diterbitkan pemerintah berbenturan dengan hak ulayat masyarakat adat sehingga memunculkan konflik kepentingan.
"Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, transportasi antar pulau, hingga munculnya pihak-pihak yang mengatasnamakan dewan adat untuk kepentingan pribadi menjadi pekerjaan rumah yang terus dihadapi," ucapnya.
Tantangan dan capaian
Dalam perjalanannya, implementasi program JERAT Papua di Supiori memperlihatkan dua sisi yang berjalan beriringan. berbagai capaian mulai terlihat di tingkat kampung, tetapi tantangan juga muncul sebagai bagian dari proses membangun kemandirian masyarakat.
Salah satu tantangan itu dirasakan Koperasi Indami Center. Sekretaris Koperasi Indami Center, Lukas Kafiar, menuturkan bahwa persoalan terbesar bukan lagi pada proses mendirikan koperasi. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga agar usaha tetap berjalan secara berkelanjutan.
Menurut Lukas, usaha perikanan yang dijalankan koperasi sebenarnya menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Akan tetapi, fluktuasi harga pasar menyebabkan keuntungan yang diperoleh belum mampu menopang keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Kondisi tersebut membuat koperasi harus terus mencari strategi agar usaha tetap hidup.
Meski demikian, semangat untuk berkembang tidak pernah surut. Koperasi masih menyimpan harapan untuk bangkit melalui pengembangan usaha penyediaan es, diversifikasi produk olahan seperti ikan asin, serta dukungan dari pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
Tantangan lain yang masih dihadapi adalah pengelola keuangan koperasi. Lukas mengakui bahwa penguatan tata kelola menjadi kebutuhan penting agar koperasi mampu berkembang secara sehat dan berkelanjutan.
Menurutnya, dukungan pemerintah kampung menjadi faktor yang sangat menentukan keberlangsungan model ekonomi biru yang sedang dibangun. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat adat juga tidak kalah penting karena koperasi lahir dan berkembang dari kekuatan masyarakat itu sendiri.
"Harapan kami dari koperasi, yang pertama adalah dukungan pemerintah, terutama pemerintah kampung. Pemerintah kampung harus mendukung kami dalam pengembangan koperasi ini. Selain itu, masyarakat adat yang ada di kampung ini juga perlu terus memberikan dukungan, karena tanpa mereka keberhasilan koperasi ini tidak akan tercapai," kata Lukas.
Tantangan serupa juga dirasakan Kelompok Indokora yang mengembangkan pangan berbasis mangrove di Kampung Rayori. Di balik berbagai inovasi olahan mangrove yang telah dihasilkan, kelompok tersebut masih harus berhadapan dengan keterbatasan sarana, musim panen buah mangrove yang tidak berlangsung sepanjang tahun, hingga akses transportasi sederhana menuju kawasan mangrove.
Ketua Kelompok Indokora, Persila Josina Mandosir, menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan mangrove. Bahkan, dukungan keluarga turut menentukan keberhasilan kegiatan tersebut karena mangrove tidak hanya diolah menjadi berbagai jenis makanan, tetapi juga menjadi sumber pangan alternatif yang penting bagi masyarakat.
Menurutnya, manfaat mangrove jauh melampaui nilai ekonominya. Selain dapat diolah menjadi aneka kue dan berbagai produk pangan lainnya, tepung mangrove telah menjadi pelengkap pangan kebutuhan keluarga. Namun, aktivitas mengumpulkan buah mangrove tidak selalu mudah dilakukan. Para perempuan harus menghadapi keterbatasan transportasi sederhana berupa perahu dayung untuk mencapai kawasan mangrove.
"Memang benar banyak tantangan dalam mengelola mangrove. Kadang-kadang dalam satu keluarga, ibu-ibu yang hendak pergi mengambil buah mangrove mendapat hambatan dari masalah transportasi, seperti perahu dayung. Ketika mereka ingin pergi mengambil buah mangrove, mereka membutuhkan transportasi sederhana seperti perahu dayung,” ungkap Persila.
Persoalan lain muncul karena buah mangrove hanya tersedia pada musim tertentu. Kondisi tersebut membuat kelompok harus pandai mengatur persediaan apabila permintaan produk meningkat.
"Selain itu, buah mangrove juga memiliki musim tertentu, sehingga tidak tersedia sepanjang waktu. Karena itu, kalau ada permintaan, tantangan yang kami hadapi adalah harus memiliki persediaan buah mangrove yang cukup,” ujarnya.
Sementara di Kampung Manggonswan, tantangan berbeda dihadapi kelompok kelor yang dipimpin Ricky Fainsenem. Perjalanan kelompok itu tidak selalu berjalan mulus.
Pada 2025, kelompok Ricky menerima sekitar 1.000 bibit kelor yang ditanam di lahan yang telah disiapkan. Namun, sebagian besar bibit tidak mampu bertahan hidup.
Hingga kini mereka belum memanen satu lembar daun pun karena seluruh tanaman masih berada pada fase pertumbuhan. Kelompok memperkirakan tanaman baru dapat dimanfaatkan setelah berumur sekitar satu tahun.
Kelompok Ricky kemudian melakukan evaluasi terhadap penyebab kegagalan tersebut. Mereka menduga kualitas bibit yang diterima kurang sesuai dengan kondisi kampung.
Ketersediaan air yang terbatas turut memengaruhi pertumbuhan tanaman. Setelah diamati lebih jauh, media tanam, penggunaan pupuk, hingga ukuran stek yang hanya sekitar 10 sentimeter juga diduga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan.
"Dari sekitar 1.000 bibit yang ditanam, hanya sekitar 50 batang yang mampu bertahan hidup. Namun kegagalan tersebut tidak menghentikan langkah kelompok. Tanaman yang masih hidup terus dipelihara sambil menjadi bahan pembelajaran untuk penanaman berikutnya," ungkap Ricky.
Pengalaman berbagai kelompok masyarakat tersebut memperlihatkan bahwa membangun ekonomi biru berbasis kampung tidak hanya membutuhkan semangat masyarakat, tetapi juga sistem pendukung yang mampu menjaga keberlanjutannya.
Sementara itu, dari temuan JERAT Papua menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan adat tidak menemui kendala yang cukup berarti. Sebab, struktur kepemimpinan adat, mulai dari tingkat kabupaten, distrik hingga kampung, dinilai telah terbentuk dengan jelas dan masih menjalankan fungsinya.
Sebaliknya, tantangan terbesar berada pada pengembangan ekonomi biru. Ketergantungan terhadap modal, lemahnya kapasitas manajemen organisasi, serta tata kelola administrasi koperasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diperkuat.
Sejumlah koperasi telah memiliki modal awal, tetapi belum sepenuhnya mampu mengelolanya secara efektif, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan yang tertib dan akuntabel.
Keterbatasan infrastruktur juga menjadi hambatan yang tidak kalah penting. Pasokan listrik di setiap kampung belum tersedia selama 24 jam dan masih bergantung pada generator berbahan bakar minyak yang biaya operasionalnya cukup tinggi.
Kondisi ini berakibat freezer atau lemari es yang telah difasilitasi JERAT Papua belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Imbasnya kelompok nelayan masih harus mencari pasokan es batu dari wilayah lain.
"Di sisi lain, masih terdapat ketergantungan kelompok nelayan terhadap bantuan modal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses membangun kemandirian ekonomi masyarakat membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan sekadar menghadirkan bantuan awal," kata Kepala Departemen Pembangunan Masyarakat Adat JERAT Papua Loth Kreithof Wally yang biasa disapa Randy.
Bagi JERAT Papua, tantangan pelaksanaan program bergantung pada dua lapis sekaligus, yakni tantangan logistik dan tantangan penguatan kapasitas jangka panjang.
Secara logistik, jarak geografis antara Supiori dengan wilayah dampingan lainnya menurut koordinasi lintas wilayah yang tidak sederhana, terutama ketika kegiatan di beberapa kabupaten harus berlangsung secara bersama pada April 2025.
Di kawasan kepulauan dengan akses transportasi yang terbatas, situasi tersebut secara langsung memengaruhi intensitas pendampingan yang dapat diberikan kepada masyarakat.
Sementara itu, pelatihan perencanaan kampung berbasis data yang dilaksanakan pada September 2025 memperlihatkan kebutuhan yang lebih mendasar. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pelatihan sesaat, tetapi juga pendampingan yang berlangsung secara berkelanjutan.
"Membangun kapasitas lokal merupakan investasi jangka panjang yang hanya dapat tumbuh melalui proses belajar yang terus-menerus. Tanpa pendampingan yang konsisten, perubahan yang diharapkan akan sulit mengakar dalam kehidupan masyarakat kampung," tutur Direktur JERAT Papua, Jimmy Biay.
Berbagai tantangan itu tidak menghentikan langkah masyarakat maupun proses pendampingan yang dilakukan JERAT Papua. Di balik keterbatasan modal, infrastruktur, dan kapasitas, perlahan tumbuh fondasi baru di kampung-kampung Kepulauan Aruri.
Penguatan kelembagaan adat mulai menemukan bentuknya dan pendataan kampung menjadi dasar perencanaan pembangunan. Sementara berbagai kelompok usaha berbasis potensi laut, mangrove, dan sumber daya lokal terus berkembang sebagai pijakan menuju kemandirian ekonomi masyarakat adat.
Tonggak perubahan paling nyata tampak pada penguatan kelembagaan masyarakat. Kepengurusan Koperasi Indami Center resmi terbentuk pada 28 Maret 2025 melalui rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Kepala Distrik Kepulauan Aruri.
Kehadiran koperasi menjadi langkah awal untuk memperkuat pengelolaan ekonomi masyarakat secara kolektif. Selanjutnya, pada April 2025, JERAT Papua memulai penguatan dewan adat Supiori melalui penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola Lembaga Adat dan SOP Peradilan Adat.
Untuk pertama kalinya, komunitas adat Byak memiliki pedoman tertulis yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kelembagaan adat dan penyelesaian perkara berdasarkan hukum adat.
Penguatan kelembagaan berjalan beriringan dengan pembangunan sistem data kampung. Capaian penting lainnya adalah selesainya pendataan sosial-ekonomi di sembilan kampung di Distrik Kepulauan Aruri. Kampung Rayori menjadi kampung pertama yang menuntaskan pendataan terhadap 390 keluarga.
Seluruh data tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam platform Sistem Informasi Orang (SIO) Papua. Langkah itu mendukung visi Satu Data Kampung, Satu Data Distrik, hingga Satu Data Kabupaten yang bertumpu pada kondisi nyata di lapangan, bukan semata asumsi dalam perencanaan pembangunan.
Perubahan juga mulai terlihat pada pengembangan ekonomi biru berbasis kampung. Kelompok Nelayan Kawer mampu mengembangkan modal awal sebesar Rp 5 juta hingga menghasilkan pendapatan bersih sekitar Rp 7 juta setiap bulan. Koperasi Konsumen Indami Center Sowek yang memulai usaha dengan modal Rp 40 juta juga mulai memperluas pemasaran hingga ke Biak.
Di sektor pangan lokal, Kelompok Mandosir berhasil membudidayakan sekitar 600 pohon kelor dari target 1.000 pohon di Kampung Mbrurwandi. Sementara itu, Kelompok Ursebai Wambrauw menanam 1.000 bibit mangrove di pesisir Kampung Sowek.
Upaya tersebut tidak hanya memperkuat perlindungan kawasan pesisir dari abrasi dan menjaga habitat ikan, tetapi juga menghidupkan kembali warisan pangan masyarakat melalui pemanfaatan mangrove sebagai sumber pangan lokal.
Perubahan yang tidak kalah penting terjadi dalam tata kelola pemerintahan kampung. Untuk pertama kalinya, Kampung Rayori menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) yang disusun berdasarkan data hasil pendataan masyarakat. Dokumen tersebut lahir melalui keterlibatan tokoh adat, perempuan, dan pemuda.
Bersama dengan itu, masyarakat juga menyusun empat Peraturan Kampung yang mengatur perlindungan sumber daya alam, pengelolaan air bersih, pencegahan minuman keras dan narkoba, serta tata kelola mangrove. Aturan-aturan tersebut menjadi instrumen hukum kampung yang dirumuskan sendiri oleh masyarakat sesuai kebutuhan wilayah adat mereka.
"Perubahan paling nyata sesungguhnya terlihat pada tumbuhnya kapasitas masyarakat. Struktur kelembagaan adat di tingkat distrik dan kampung kini memiliki pedoman yang lebih jelas melalui SOP kelembagaan adat dan SOP peradilan adat," papar Jimmy.
Adapun kelompok nelayan pemuda adat mulai berkembang, kelompok perempuan mengelola mangrove menjadi tepung, pangan pengganti nasi, aneka kue, hingga minuman sereal, sementara pelestari mangrove aktif menanam sedikitnya 5.000 bibit mangrove sebagai upaya menjaga pesisir, habitat ikan, sekaligus keberlanjutan sumber pangan lokal.
Bagi Jimmy, berbagai capaian tersebut bukanlah garis akhir dari sebuah program pendampingan. Capaian yang terbangun di Kepulauan Aruri baru merupakan fondasi bagi proses yang lebih panjang, yakni memastikan masyarakat adat memiliki kelembagaan yang kuat, mampu mengelola potensi wilayahnya secara mandiri, sekaligus memperoleh pengakuan yang lebih kokoh dalam kebijakan pembangunan.
Kerja JERAT Papua di Supiori masih terus berlanjut. Penyusunan kertas akademisi mengenai hak-hak Masyarakat Adat Byak yang dimulai pada November 2025 masih berlangsung hingga Maret 2026. Upaya ini disertai penelitian profil komunitas serta pemetaan sumber daya alam darat dan laut.
"Hasil kajian ini diharapkan menjadi landasan advokasi kebijakan sekaligus masukan resmi bagi Pemerintah Kabupaten Supiori maupun Pemerintah Provinsi Papua dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat," harap Jimmy.
Di saat yang sama, Koperasi Indami Center Sowek beserta kelompok-kelompok ekonomi yang telah tumbuh masih memerlukan pendampingan lanjutan. Penguatan kapasitas pengurus, tata kelola usaha, serta pengembangan unit-unit ekonomi berbasis perikanan, mangrove, dan kelor dinilai menjadi tahap penting agar masyarakat mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.
JERAT Papua juga mendorong penyusunan dokumen pembangunan yang menghubungkan perencanaan di tingkat kampung, distrik, hingga kabupaten. Dengan begitu, berbagai hasil pendampingan tidak berhenti sebagai proyek, melainkan menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah.
Menurut Jimmy, pengalaman di Supiori memperlihatkan bahwa pendekatan tersebut dapat diterapkan di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa. Atas dasar itu, JERAT Papua mendokumentasikan seluruh proses pendampingan sebagai body of learning agar dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang ingin mengembangkan pembangunan berbasis masyarakat adat.
Selama dua tahun terakhir, pendekatan itu melahirkan berbagai capaian. Penguatan kelembagaan Dewan Adat Supiori, penyusunan standar operasional tata kelola adat, berdirinya Koperasi Indami Center, berkembangnya kelompok-kelompok ekonomi masyarakat, hingga penanaman mangrove dan kelor menjadi fondasi baru bagi pembangunan kampung. Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan, ekonomi, dan lingkungan dapat berjalan beriringan.
Meski demikian, pekerjaan belum selesai. Kualitas sumber daya manusia terus diperkuat, tata kelola koperasi masih membutuhkan pendampingan dan ancaman terhadap ekosistem laut belum sepenuhnya hilang. Namun, masyarakat kini memiliki kelembagaan yang lebih kokoh, ruang musyawarah yang lebih terbuka, serta kepercayaan diri untuk mengelola potensi kampungnya sendiri.
"Bagi kami, keberhasilan bukan semata-mata menyelesaikan program, tetapi memastikan masyarakat mampu melanjutkan secara mandiri. Ketika masyarakat adat menjadi pelaku utama, pembangunan tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari kekuatan yang telah mereka miliki," ujar Jimmy.
