KOMPAS.com - Memperingati 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali memperkuat berbagai program yang diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan memperluas akses layanan keuangan masyarakat.
Sebagai bagian dari Danantara, BRI menjalankan sejumlah inisiatif yang mencakup pembiayaan usaha, perluasan layanan perbankan, pemberdayaan ekonomi desa, akses hunian, hingga layanan bagi masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Upaya tersebut sejalan dengan tema peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, yang menempatkan penguatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai bagian dari pembangunan nasional.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, momentum kemerdekaan menjadi dorongan bagi perseroan untuk terus memperluas peran dalam mendukung ekonomi kerakyatan, terutama melalui pemberdayaan UMKM.
“Kami percaya bahwa kedaulatan dan kemajuan Indonesia berawal dari ekonomi rakyat. Dalam konteks ekonomi kerakyatan, BRI hadir tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang proaktif mendorong pemerataan kesejahteraan rakyat, utamanya melalui pemberdayaan UMKM,” kata Hery dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (17/8/2026).
81 tahun Indonesia merdeka menjadi momentum untuk kembali mengingat bahwa kemajuan bangsa dibangun dari banyak peran, kerja, dan kontribusi yang berjalan bersama. Komitmen tersebut tecermin dari sejumlah program yang menyasar kebutuhan masyarakat di berbagai lapisan. Berikut delapan kontribusi BRI yang dijalankan hingga 2026.
Akses pembiayaan menjadi salah satu cara BRI mendukung keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hingga akhir kuartal II-2026, portofolio kredit UMKM BRI mencapai sekitar Rp 1.235 triliun atau 75,2 persen dari total portofolio kredit perseroan.
Sementara itu, hingga akhir Juni 2026, BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 103,81 triliun kepada sekitar 2 juta debitur.
Penyaluran KUR tersebut didominasi sektor produktif. Sektor pertanian menyerap 42,68 persen, sedangkan perdagangan sebesar 32,34 persen.
Pemerataan akses keuangan di Indonesia menghadapi tantangan geografis, terutama di wilayah perbatasan, pesisir, dan kepulauan.
Untuk menjangkau wilayah tersebut, BRI mengandalkan jaringan kantor sekaligus memperluas layanan melalui BRILink Agen.
Hingga Juni 2026, BRI memiliki lebih dari 7.000 jaringan kantor dan 1,13 juta BRILink Agen yang melayani masyarakat di lebih dari 60.753 desa.
Sepanjang semester I-2026, jaringan BRILink mencatat lebih dari 501 juta transaksi dengan volume mencapai Rp 841 triliun.
Selain menyediakan akses transaksi, keberadaan agen juga membuka peluang usaha dan sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Jaringan tersebut dilengkapi sekitar 19.000 ATM dan CRM yang tersebar di berbagai wilayah.
Untuk daerah dengan kondisi geografis yang lebih menantang, BRI juga mengoperasikan Teras Kapal BRI.
Layanan perbankan terapung tersebut hadir melalui Bahtera Seva I di Kepulauan Seribu, Bahtera Seva II di Halmahera Selatan, Bahtera Seva III di Kepulauan Anambas, serta Nera Seva di Labuan Bajo.
Jaringan fisik BRI kemudian dilengkapi dengan layanan digital. Salah satunya melalui Super App BRImo.
Hingga Juni 2026, BRImo telah digunakan oleh 49,7 juta pengguna. Pada periode yang sama, aplikasi tersebut mencatat 3,32 miliar transaksi finansial dengan volume transaksi mencapai Rp 4.166 triliun.
Penggunaan BRImo juga mencakup kebutuhan yang lebih beragam, mulai dari transfer dan pembayaran hingga investasi serta berbagai layanan gaya hidup.
Perkembangan tersebut membuat masyarakat memiliki pilihan untuk mengakses layanan perbankan sesuai kebutuhan, baik melalui jaringan fisik maupun kanal digital.
Penguatan ekonomi masyarakat tidak berhenti pada akses pembiayaan. BRI juga menjalankan berbagai program pemberdayaan yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas akses pasar.
Melalui program Desa BRILiaN, misalnya, BRI hingga Juni 2026 telah menjangkau lebih dari 5.000 desa di seluruh Indonesia.
Sementara itu, KlasterkuHidupku telah mengembangkan lebih dari 43.337 klaster usaha yang berbasis komunitas.
Ekosistem pemberdayaan tersebut turut didukung LinkUMKM yang telah dimanfaatkan lebih dari 17,3 juta pelaku UMKM.
Selain itu, 54 Rumah BUMN telah menyelenggarakan lebih dari 18.000 pelatihan dengan sekitar 596.000 UMKM terdaftar.
Tahap berikutnya dalam pemberdayaan ekonomi adalah membantu masyarakat meningkatkan kapasitas finansial dan membangun aset.
Hal tersebut dilakukan BRI melalui Holding Ultra Mikro bersama Pegadaian dan PNM. Ekosistem ini ditujukan untuk memperluas layanan keuangan bagi masyarakat di tingkat akar rumput.
Salah satu pengembangannya adalah ekosistem emas yang dikelola melalui Pegadaian.
Hingga kini, kelolaan ekosistem emas dalam Holding Ultra Mikro mencapai 153 ton. Ekosistem tersebut mencakup deposito emas, gadai emas, tabungan emas, cicilan emas, pinjaman modal kerja emas, bullion trading, hingga jasa titipan emas korporasi.
“Holding Ultra Mikro terbukti tidak hanya untuk memperluas akses pembiayaan, tetapi juga membantu masyarakat membangun aset. Ini merupakan tahapan penting dalam proses pemberdayaan, dari memperoleh akses layanan keuangan, mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, hingga pada akhirnya mampu mengakumulasi aset dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar Hery.
Kebutuhan masyarakat yang didukung BRI juga mencakup akses terhadap hunian melalui Program 3 Juta Rumah.
Hingga Juni 2026, penyaluran KPR subsidi BRI mencapai Rp 18,39 triliun kepada lebih dari 134.000 debitur.
Sebanyak 97 persen dari pembiayaan tersebut disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
BRI telah menjangkau sekitar 131.000 penerima manfaat FLPP di seluruh Indonesia, meningkat 33,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sepanjang 2026, realisasi penyaluran FLPP tercatat sebanyak 19.075 unit atau 32,8 persen dari target 60.000 unit.
Penyaluran tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan hunian, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi yang bergerak di sepanjang rantai industri perumahan.
Sebagai perusahaan milik negara, kontribusi BRI kepada negara juga tercermin melalui pembayaran pajak dan dividen.
Pada tiga bulan pertama 2026, total setoran BRI secara konsolidasian mencapai Rp 19,1 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Rp 8,1 triliun pajak dan Rp 11 triliun dividen tahun berjalan.
Kontribusi tersebut melanjutkan setoran BRI pada tiga tahun sebelumnya.
Pada 2023, BRI membayarkan setoran sebesar Rp 50,5 triliun yang terdiri dari Rp 27,3 triliun pajak dan Rp 23,2 triliun dividen tahun berjalan.
Pada 2024, setoran BRI mencapai Rp 57,6 triliun, terdiri dari Rp 31,9 triliun pajak dan Rp 25,7 triliun dividen.
Sementara pada 2025, setoran BRI tercatat Rp 55,8 triliun yang terdiri dari Rp 28,1 triliun pajak dan Rp 27,7 triliun dividen tahun berjalan.
Setoran tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi perusahaan kepada negara yang selanjutnya dapat mendukung pembiayaan pembangunan.
Peran BRI dalam menyediakan layanan keuangan juga menjangkau masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Hingga Juni 2026, sekitar 1,4 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah menggunakan layanan remitansi BRI untuk mengirimkan penghasilan kepada keluarga di Tanah Air.
Dukungan tersebut diperkuat melalui jaringan internasional BRI, termasuk BRI Taipei Branch Office yang melayani kebutuhan finansial masyarakat Indonesia di Taiwan.
Pada pertengahan 2026, BRI juga meluncurkan BRImo Taiwan untuk memperluas akses layanan perbankan digital bagi warga negara Indonesia di Taiwan.
Layanan tersebut melengkapi fasilitas BRI Taipei Branch Office yang mencakup simpanan, pinjaman, remitansi, trade finance, treasury, dan layanan perbankan lainnya.
Berbagai program tersebut memperlihatkan bagaimana peran BRI menjangkau sejumlah kebutuhan ekonomi masyarakat, mulai dari pembiayaan usaha dan aktivitas ekonomi desa hingga akses layanan keuangan di wilayah terpencil dan luar negeri.
Di tengah momentum 81 tahun kemerdekaan, upaya memperluas akses dan pemberdayaan tersebut menjadi bagian dari kontribusi BRI dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus pembangunan nasional.