DPRD Surabaya Dukung Rencana Pemkot Bangun Rusunami untuk Warga Berpenghasilan UMR
KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mendukung rencana pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) yang digagas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Menurut Bahtiyar, pembangunan hunian vertikal menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan lahan serta memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Pahlawan.
Saat ini, rencana pembangunan rusunami tersebut masih diproses oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya.
Kepala DPRKPP Surabaya Iman Krestian mengatakan, konsep pembangunan rusunami telah diajukan kepada pemerintah pusat.
"Kami sudah ajukan konsepnya ke pusat," kata Iman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (10/8/2026).
Bahtiyar pun menyambut baik perkembangan tersebut. Ia menegaskan, DPRD Surabaya akan mendorong agar program rusunami dapat segera direalisasikan.
"Nantinya, diprioritaskan bagi warga berpenghasilan rendah hingga maksimal pendapatan UMR," kata Bahtiyar.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut rusunami juga akan menyasar generasi Z (Gen Z) dan pasangan muda yang membutuhkan hunian di tengah keterbatasan lahan perkotaan.
Rusunami tersebut merupakan hunian nonsubsidi. Oleh karena itu, Eri mendorong untuk membuat skema pembiayaan yang tidak memberatkan masyarakat dalam membayar cicilan.
Bahtiyar menilai, kebutuhan hunian vertikal di Surabaya semakin mendesak. Pembangunan rumah tapak atau hunian horizontal dinilai semakin sulit dilakukan karena ketersediaan lahan yang kian terbatas.
"Surabaya saat ini sudah tidak memungkinkan untuk pembangunan hunian horizontal. Oleh karena itu, diperlukan hunian vertikal yang bisa menjawab keresahan warga," ujarnya.
Selain menyediakan hunian terjangkau, rusunami dapat membantu menekan migrasi pekerja urban ke wilayah penyangga Surabaya.
Selama ini, sebagian pekerja yang beraktivitas di Surabaya memilih membeli rumah di Gresik atau Sidoarjo karena pertimbangan harga dan ketersediaan lahan.
"Banyak yang beli di Gresik atau Sidoarjo. Dengan program ini, mereka bisa memanfaatkan rusunami sehingga jaraknya dekat dengan tempat kerja," kata Bahtiyar.
Opsi lokasi di tiga wilayah
DPRD Surabaya juga mendorong optimalisasi aset lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mendukung pembangunan rusunami.
Bahtiyar menyebutkan sejumlah kawasan yang telah diproyeksikan sebagai lokasi pembangunan hunian vertikal, yakni Ngagel di Surabaya Tengah, Tambak Wedi di Surabaya Utara, serta Sememi di Surabaya Barat.
Ia menambahkan, Pemkot Surabaya dapat berperan menyediakan lahan serta menyiapkan regulasi pendukung. Sementara itu, pembangunan fisik dapat dikerjakan oleh pemerintah pusat atau pihak swasta.
"Rusunami nanti harus dikhususkan untuk warga yang ber-KTP Surabaya. Kolaborasi dengan pemerintah pusat atau dengan swasta," ujarnya.
Program tersebut juga akan diselaraskan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Meski demikian, hingga kini rencana pembangunan rusunami belum masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Surabaya Tahun Anggaran 2027.
