Peringati Hari Jadi ke-81 Jabar, Buky Wibawa Dorong Birokrasi Adaptif
KOMPAS.com – Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat birokrasi yang lebih adaptif, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Hal tersebut ia sampaikan dalam momentum Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat, Rabu (19/8/2026).
Buky menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip good and clean governance agar dampak pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Di usia Jawa Barat yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (21/8/2026).
Buky mengatakan bahwa penguatan birokrasi harus memfasilitasi pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel.
Langkah tersebut merupakan bagian integral dari pencapaian visi pembangunan Jawa Barat 2025–2029, yaitu Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata.
“Memasuki usia ke-81, Jawa Barat harus terus memperkuat birokrasi yang bersih dan adaptif. Penguatan integritas, pemanfaatan teknologi, inovasi, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama agar pembangunan berjalan optimal,” ujarnya.
Pemerataan prioritas pembangunan
Selain penguatan tata kelola birokrasi, Buky mengingatkan pentingnya keseimbangan dalam menetapkan skala prioritas pembangunan.
Menurut Buky, pembangunan infrastruktur dan perbaikan pelayanan harus sejalan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Langkah tersebut penting untuk menjawab tantangan daerah yang masih memerlukan perhatian serius, khususnya dalam penanganan persoalan kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat.
Buky mengatakan bahwa pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas, seperti pembangunan fisik dan pelayanan yang harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif.
Penguatan tata kelola pemerintahan dan pengentasan masalah sosial tersebut sejalan dengan misi ketiga dan keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2025–2029.
“Kita ingin birokrasi Jawa Barat hadir memberikan pelayanan terbaik. Langkah penguatan tata kelola ini harus sejalan dan konsisten dengan target pencapaian RPJMD 2025–2029,” ujar Buky.
