KOMPAS.com – Instrumen keuangan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan proyek ramah lingkungan. Pendanaan juga dapat diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan hingga mendukung kelompok masyarakat yang belum terjangkau secara optimal.
Pendekatan tersebut dijalankan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melalui penerbitan Social Bond. Dana yang dihimpun melalui instrumen ini dialokasikan untuk membiayai maupun membiayai kembali berbagai proyek sosial sesuai dengan Social Finance Framework BRI.
Inisiatif tersebut kemudian mendapat Anugerah Utama dalam IDX Channel Anugerah ESG 2026 kategori “Inisiatif Penerbitan Social Bond 2025: Mendorong Keuangan Inklusif Berkelanjutan”.
Ajang yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (29/7/2026), itu mengangkat tema “Beyond Compliance: Leveraging ESG to Create Long-Term Corporate Value”.
Sebanyak 30 perusahaan dari 11 sektor usaha memperoleh penghargaan berdasarkan lima aspek penilaian, yakni strategy and policy, leadership commitment, ESG performance, stakeholder participation, serta ESG reporting.
Menjangkau pembiayaan lebih luas
Penerbitan Social Bond BRI dijalankan melalui social finance framework yang menjadi acuan dalam menentukan penggunaan dan alokasi dana.
Kerangka tersebut mengacu pada Social Bond Principles dari International Capital Market Association (ICMA), Social Loan Principles, POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.
Selain itu, kerangka tersebut juga mengacu pada Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI).
Melalui kerangka itu, dana hasil penerbitan obligasi diarahkan untuk pembiayaan yang memberikan manfaat kepada masyarakat prasejahtera, kelompok yang belum memperoleh akses memadai terhadap layanan esensial, perempuan, serta kelompok rentan lain.
Social Bond BRI sendiri memperoleh peringkat idAAA atau Triple A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Pada penerbitannya, permintaan investor tercatat mencapai 1,31 kali dari target penerbitan.
Pada 2026, BRI kembali menerbitkan Social Bond senilai Rp 5 triliun. Dampak pembiayaan ini salah satunya terlihat pada segmen usaha mikro.
Berdasarkan laporan dampak Social Bond 2025, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI telah memberikan akses pinjaman perbankan pertama kepada 44.694 nasabah. Pembiayaan ini juga meningkatkan akses usaha bagi 23.422 nasabah.
Sementara itu, pembiayaan mikro melalui Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) BRI berkontribusi terhadap penciptaan 59.091 lapangan kerja pada segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Capaian tersebut turut mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 1 Tanpa Kemiskinan, SDG 2 Tanpa Kelaparan, serta SDG 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
Direktur Legal and Compliance BRI Mahdi Yusuf mengatakan, penerbitan Social Bond secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya perusahaan memperkuat pendanaan yang berorientasi pada dampak sosial.
Melalui Social Bond, imbuhnya, BRI memperluas akses layanan keuangan, memperkuat usaha masyarakat, dan mendukung penciptaan lapangan kerja.
“Penghargaan ini semakin menguatkan komitmen kami untuk memastikan setiap instrumen pendanaan berkelanjutan dapat menghasilkan manfaat yang nyata, terukur, dan tepat sasaran,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (26/8/2026).
Chief Executive Officer (CEO) IDX Channel Syafril Nasution mengatakan, Anugerah ESG diharapkan tidak berhenti sebagai bentuk apresiasi bagi perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan.
Menurutnya, penghargaan tersebut juga diharapkan mendorong lebih banyak perusahaan memperkuat komitmen terhadap implementasi environmental, social, and governance (ESG).
“Kami berharap penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi pemicu bagi semakin banyak perusahaan untuk memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan, transparansi, tata kelola, dan inovasi,” kata Syafril.