KOMPAS.com — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan Value-Based Health Care.
Pendekatan tersebut menempatkan hasil kesehatan (health outcomes) dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, transformasi layanan diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan, sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi peserta.
Menurutnya, keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membiayai pelayanan kesehatan, tetapi juga oleh kemampuan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.
“Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (17/9/2026).
Pria yang akrab disapa Pujo itu juga mengatakan bahwa dari data BPJS Kesehatan, tercatat total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp 191,3 triliun. Sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit.
Penyakit jantung jadi perhatian khusus
Pujo menambahkan, penyakit jantung menjadi salah satu perhatian dalam Program JKN seiring tingginya utilisasi layanan dan biaya yang dibutuhkan.
Pada 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp 17,35 triliun.
“Tingginya kebutuhan pelayanan jantung dalam ekosistem JKN perlu diantisipasi sejak dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mengendalikan faktor risiko,” ujar Pujo.
Bagi Pujo, banyaknya kasus penyakit jantung merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu. Untuk itu, perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP.
Perkuat FKTP hingga ubah paradigma layanan
Dalam pendekatan Value-Based Health Care, FKTP diperkuat sebagai fondasi pengendalian kasus jantung melalui upaya promotif dan preventif.
Menurut Pujo, penguatan tersebut mencakup pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, kepatuhan terhadap pengobatan, serta pemantauan peserta berisiko tinggi.
“Di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome,” ujarnya
Bagi BPJS, lanjut Pujo, sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), dan staged revascularization.
Pujo menuturkan, BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung dari indikator proses menuju indikator outcome.
Menurutnya, indikator yang dipantau mencakup waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan protokol, serta efisiensi sistem rujukan.
“Kami ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Pujo.
Dukungan Kodam III Siliwangi dan RS Dustira
Mewakili Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, mengatakan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi.
Kemudahan akses, kecepatan layanan, serta kualitas layanan juga menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat,” ujar Tri.
Bagi Kodam III Siliwangi, lanjut Tri, kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan.
Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira, Muchlas Fahmi, mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien, termasuk dalam pelayanan penyakit jantung beserta berbagai layanan pendukungnya.
Ia menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang semakin baik, termasuk bagi pasien JKN, untuk penyakit jantung yang membutuhkan layanan komprehensif dan dukungan berbagai fasilitas pelayanan.
“Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cath lab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ujarnya.
Menurut Muchlas, pelayanan kesehatan merupakan proses yang berkelanjutan sehingga peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan secara konsisten.
Selain itu, pelayanan tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga aman, bermutu, dan berorientasi pada pasien.
Perlunya upaya promotif dan preventif
Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar mengatakan bahwa penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin oleh Program JKN.
“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup,” ujarnya
Ia mengatakan bahwa untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat.
Timbul juga menilai Program JKN perlu terus didorong untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan pendekatan Value-Based Health Care yang berbasis outcome. Baginya, kesehatan adalah modal utama untuk membangun bangsa.