Konsisten Tegakkan Aturan, Pemprov Jabar Hentikan Pembangunan Pusat Data AI
KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan penghentian pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) di kawasan Jatiluhur, Jawa Barat, merupakan upaya pemerintah dalam menegakkan aturan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Pria yang akrab disapa KDM itu sempat mempertanyakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang belum keluar, sementara pembangunannya tetap dilaksanakan.
“Kesalahannya (pelaksanaan pembangunan) di mana? Di Pemda Purwakarta? Bukan. Kesalahannya ada di konsultannya, sampai ketika saya datang belum memasukkan data," ujarnya seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (2/10/2026).
KDM menuturkan, kebijakan telah diambil secara baik sesuai kewenangan provinsi atau kabupaten. Adapun izin AMDAL merupakan kewenangan Dinas Lingkungan setempat.
Meski demikian, ia mengatakan bahwa pemerintah selalu bersikap adil dan obyektif dalam membuat kebijakan. Salah satunya, dengan melibatkan akademisi Universitas Indonesia, yang akan mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait pembangunan pusat data AI.
Menurut KDM, pembangunan tersebut tidak masalah dilaksanakan dengan syarat memiliki izin AMDAL. Ia juga mengingatkan agar pembangunan tidak mengganggu kebutuhan air warga setempat.
“Akan tetapi, (ada) satu catatan, warga Purwakarta yang berkorban untuk kepentingan Jatiluhur harus mendapat akses air. Tidak boleh terganggu," tegasnya.
Kebutuhan air untuk pusat data
KDM menyampaikan, kebutuhan air BDx Data Center saat beroperasi nantinya dapat dipenuhi dari Waduk Jatiluhur dengan menggunakan jatah dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta.
Adapun PDAM Purwakarta memiliki alokasi air dari Waduk Jatiluhur sebesar 3.000 liter per detik.
KDM menjelaskan, selama puluhan tahun, PDAM hanya menggunakan sekitar 380 liter per detik atau setara 11 persen dari alokasi tersebut. Dengan demikian, sisa alokasi air dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pusat data.
"Kalau dari jatah yang diberikan dari 100 persen baru dipakai 11 persen, berarti ada 89 persen air yang tidak dimanfaatkan oleh PDAM. Sekarang dipakai lagi sebanyak 14 persen oleh perusahaan. Masih kurang apa nyisa? Nyisa. Sederhana," tegasnya.
Sebelumnya, KDM telah mengunjungi pusat data AI di kawasan Jatiluhur pada Selasa (28/7/2026). Kedatangannya bertujuan untuk memastikan investasi senilai Rp 3,5 triliun itu dibangun di lahan yang aman dari bencana banjir, gempa, serta erupsi gunung berapi.
Selain itu, KDM juga memastikan kebutuhan air dan listrik untuk operasional pusat data AI tercukupi.
