KOMPAS.com – Sebanyak 65 rumah sakit umum daerah (RSUD) se-Jawa Barat serta sejumlah rumah sakit pemerintah pusat dan swasta menjalin kerja sama untuk memperkuat sistem perlindungan kesehatan masyarakat.
Lewat kemitraan tersebut, masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan rumah sakit.
Salah satu contohnya adalah ketika berada di luar wilayah administrasinya, masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.
Tak sekadar pelayanan kesehatan di luar wilayah administrasi, warga Jawa Barat (Jabar) juga tetap memperoleh pelayanan kesehatan ketika menghadapi persoalan pembiayaan, termasuk soal kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pemerintah tidak boleh membiarkan warga berada dalam kondisi sulit hanya karena persoalan administratif atau keterbatasan kemampuan membayar biaya pengobatan.
“Negara harus hadir ketika rakyat mengalami kesusahan. Kami tidak boleh membiarkan rakyat dalam keadaan susah, sedangkan kami seolah-olah tidak tahu,” ujar pria yang akrab disapa KDM itu dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (8/10/2026).
Rumah sakit pusat dan rujukan khusus
Rumah sakit pemerintah pusat yang turut digandeng antara lain adalah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung, dan RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo.
Kerja sama juga melibatkan sejumlah rumah sakit rujukan pemerintah pusat dengan layanan khusus, yakni RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Anak dan Bunda Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, RS Mata Cicendo.
Kemudian, RS Penyakit Infeksi Prof Dr Sulianti Saroso, RS Jiwa Dr H Marzoeki Mahdi, RS Paru Dr M Goenawan Partowidigdo, serta RS Paru Dr H A Rotinsulu.
Sementara dari rumah sakit swasta dan non-pemerintah, kerja sama melibatkan Santosa Hospital Bandung Central, Santosa Hospital Bandung Kopo, serta RS Khusus Ginjal Ny RA Habibie.
Minta pemda bangun sistem pemantauan
Peresmian kemitraan tersebut juga menjadi salah satu cara Pemerintah Provinsi Jawa barat untuk mengubah pola penanganan persoalan masyarakat, khususnya kesehatan.
KDM menegaskan, selama ini, berbagai kasus yang muncul di tengah masyarakat kerap baru mendapatkan respons setelah sampai kepada dirinya secara langsung. Pola seperti itu tidak mungkin diterapkan untuk seluruh warga Jawa Barat.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota membangun sistem pemantauan yang mampu menangkap persoalan warga sejak dini, termasuk memanfaatkan informasi dari masyarakat dan media sosial.
Dengan demikian, persoalan kesehatan yang muncul di lapangan dapat segera direspons tanpa harus menunggu warga mencari perhatian langsung kepada gubernur.