JAKARTA, KOMPAS.com – Truk menjadi salah satu transportasi andalan dalam mobilitas logistik. Namun, dalam pengoperasiannya, truk menjadi salah satu jenis kendaraan penyumbang emisi terbesar di Indonesia.

Dalam laporan World Resources Institute (Indonesia) dan PT Lembaga Afiliasi Penelitian Indonesia Institut Teknologi Bandung (PT LAPI ITB) pada 2025, jumlah armada truk logistik dan kendaraan besar mencapai 3,9 persen dari total populasi angkutan jalan di Indonesia.

Namun, meski tergolong sedikit secara jumlah, tetapi jenis kendaraan tersebut menyumbang 35,6 persen emisi karbon dioksida di Indonesia.

Urgensi itu menjadi pembahasan dalam side event Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 bertajuk “Building the Foundations for Green Freight Corridors: Market Demand and Infrastructure Readiness” di Grand Ballroom Kempinski Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Agenda tersebut dihadiri ViriyaENB, Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, WRI Indonesia, Pusat Penelitian Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) Universitas Gadjah Mada (UGM), serta PT Kalista Nusa Armada.

Salah satu fokus pembahasan dalam agenda tersebut adalah percepatan pembangunan koridor angkutan hijau dengan elektrifikasi truk sebagai bagian upaya mendukung Zero Emission High Duty Vehicle (HDV) atau Zero Emission Truck (ZET) pada 2060.

Deputi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nazib Faisal mengatakan, kebutuhan terhadap koridor angkutan hijau tidak terlepas dari besarnya kontribusi kendaraan angkutan terhadap emisi.

Menurutnya, pemerintah telah mendorong pembangunan koridor angkutan hijau yang memungkinkan listrik truk beroperasi pada rute-rute logistik prioritas.

“(Targetnya) pada 1 Januari 2027, kami ingin jalanan bebas dari truk yang over dimension dan over loading (ODOL). Mudah-mudahan bisa, ya,” ungkapnya.

Ia menyampaikan, koridor percontohan yang telah berjalan adalah rute Tanjung Priok—Cikarang dan Tangerang—Bandung yang dikawal sepanjang periode 2026-2027. Cakupan tersebut direncanakan meluas ke Jawa Tengah pada periode 2028-2029.

Merespons pernyataan tersebut, Urban Mobility Manager WRI Indonesia Dimas Fadhil mengatakan, pembangunan koridor angkutan hijau memberikan manfaat ekonomi sekaligus lingkungan.

“Analisis kami sebetulnya ketika ada transisi lain kepada truk listrik, akan terjadi penghematan subsidi sebesar Rp 161 triliun,” jelasnya.

Namun, potensi tersebut baru dapat diwujudkan jika kendaraan, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), lahan, pembiayaan, dan permintaan bergerak secara bersamaan.

Dari SPKLU hingga pembiayaan masih jadi tantangan

Upaya mewujudkan koridor angkutan hijau untuk truk listrik memiliki tantangan tersendiri, salah satunya terkait ketersediaan infrastruktur pengisian daya.

Nazib mengatakan, Indonesia telah memiliki sekitar 5.000 SPKLU yang tersebar di 3.180 lokasi. Namun, kebutuhan truk listrik berbeda dengan kendaraan penumpang, terutama dari sisi kapasitas pengisian, lokasi, serta waktu operasional.

Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu segera dikembangkan SPKLU lintas kota dan lintas depo dengan penempatan yang mengikuti pola perjalanan logistik.

Senada dengan Nazib, Dimas mengatakan bahwa pembangunan ekosistem koridor angkutan hijau masih menghadapi tantangan infrastruktur yang sempat menjadi pertanyaan pelaku usaha dan pihak penyedia SPKLU.

“Pelaku usaha banyak mengeluhkan (bahwa mereka) mau transisi, tetapi belum ada (fasilitas) charging-nya. Kami juga berdiskusi dengan pelaku (usaha) charging. (Mereka) mau memasang charging, tapi belum ada demand-nya,” ujar Dimas.

Menurutnya, kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh harga akuisisi truk listrik yang masih tinggi. Berat baterai, muatan sumbu terberat (MST), serta keterbatasan model kendaraan memengaruhi tingginya biaya tersebut.

Persoalan biaya juga berpotensi menjadi hambatan bagi pelaku usaha yang memiliki kemampuan finansial lebih terbatas.

Peneliti Pusat Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) Arif Wismadi mengatakan, tantangan transisi tidak hanya dihadapi perusahaan besar, tetapi juga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berada di bagian hilir rantai logistik.

Menurut Arif, perusahaan multinasional relatif lebih terdorong melakukan transisi karena ada tuntutan dari kantor pusat, termasuk komitmen terhadap agenda keberlanjutan.

Namun, ketika rantai logistik ditelusuri lebih jauh, operasionalnya sering kali melibatkan UMKM. Di titik inilah muncul kesenjangan finansial.

Ia juga menyoroti harga truk listrik yang dapat mencapai sekitar dua kali lipat dibandingkan truk konvensional. Harga baterainya pun relatif tinggi. Hal inilah yang menjadi salah satu hambatan dalam upaya transisi.

Dok. KOMPAS.com / Maria Amanda Inkiriwang Arif Wismadi dari Pustral UGM memaparkan tantangan transisi truk listrik, mulai dari kesenjangan pembiayaan hingga kesiapan pelaku usaha dalam rantai logistik.

“Karena harganya mungkin (harga truk) dua kali lipatnya. (Sementara) 60 persen dari harga truknya untuk baterai. Mungkinkah baterainya nggak usah dibeli?” ujar Arif.

Pihaknya juga telah melakukan kajian untuk mengusulkan alternatif dari penggunaan daya dengan penukaran (swap) baterai sebagai upaya untuk mengurangi beban investasi awal bagi pelaku usaha.

“Ini yang bisa kami kaji karena sebenarnya baterai kan sebagian materialnya itu bisa didaur ulang,” terangnya.

Menjawab tantangan tersebut, Arif menyampaikan bahwa Pustral UGM tengah mengembangkan decision support system atau planning support system. Platform ini diharapkan dapat memberikan indikasi kebutuhan dan langkah yang perlu dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten berdasarkan intensitas demand dan supply.

Pustral UGM dengan dukungan ViriyaENB tengah merancang dan menguji kerangka pemantauan emisi armada logistik serta model pembiayaan yang dapat diterapkan secara luas melalui studi kasus koridor logistik prioritas di Jawa-Bali. Kajian tersebut juga mencakup penyusunan peta jalan dekarbonisasi sektor logistik nasional hingga 2045.

Melihat peluang koridor angkutan hijau

Koridor angkutan hijau bukan hanya soal mengurangi emisi. Infrastruktur pengisian yang tersedia di sepanjang rute justru dapat membuat penggunaan truk listrik lebih masuk akal dari sisi biaya.

Direktur Pengembangan Bisnis Kalista Yoga Adiwinarto mengatakan, penggunaan layanan penyediaan armada dan stasiun pengisian publik berpotensi menurunkan total cost of ownership (TCO).

Penghematan tersebut, lanjutnya, mencakup biaya sewa, pemeliharaan, energi, dan komponen biaya operasional lainnya.

“Industry player-nya yang punya truk, dengan dia melakukan fleet as a service, plus dia menggunakan public charging station tanpa ada investment di charger, dia saving all in all, TCO, sampai 40 persen,” ujarnya.

Menurut Yoga, keberadaan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam menekan biaya tersebut.

Meskipun pembangunan koridor angkutan hijau masih memiliki tantangan, ada peluang bisnis yang terbuka untuk mendukung isu keberlanjutan tersebut.

Dari sisi pembiayaan, Country Head of Global Network Banking HSBC Indonesia Charles Kho menekankan pentingnya kesiapan bukan hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga “infrastruktur lunak”, seperti jaringan listrik, manajemen baterai, sistem penukaran baterai, hingga ketersediaan sumber daya manusia (SDM).

Charles percaya bahwa perusahaan multinasional yang menerapkan Environmental, Social, and Governance (ESG) serta memiliki kebutuhan mobilitas logistik akan bersedia melakukan investasi koridor angkutan hijau.

“Karena mereka (perusahaan multinasional) memiliki kapital yang cukup, mereka memiliki agenda ESG yang benar untuk mendukung itu, dan mereka bersedia untuk berinvestasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, kepastian kebijakan juga menjadi faktor penting untuk menarik investasi. Tanpa kebijakan yang stabil, investor akan lebih sulit memperkirakan risiko dan kelayakan investasi infrastruktur hijau.

Urgensi kolaborasi multipihak

Pembangunan koridor angkutan hijau masih menghadapi sejumlah tantangan sehingga membutuhkan koordinasi lintas pihak dalam implementasinya.

Dimas mengatakan, pemerintah juga dapat mengambil peran sebagai platform yang mempertemukan para pihak yang sudah siap melakukan transisi, tetapi masih membutuhkan dukungan untuk mengatasi hambatan.

“Peran lain yang bisa dimainkan oleh pemerintah sebenarnya menjadi platform yang menyambungkan antara perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah 80 persen, 90 persen mau transisi,” ujar Dimas dalam sesi terpisah kepada Kompas.com.

Koridor angkutan hijau bukan sekadar upaya untuk mengurangi emisi, melainkan sebuah ruang ekosistem yang mempertemukan kebutuhan industri, kesiapan infrastruktur, pembiayaan, dan kebijakan.

Dengan demikian, kolaborasi multipihak menjadi kunci agar penggunaan truk listrik dapat berkembang dari tahap uji coba menuju penerapan yang lebih luas.