SDN Semolowaru IV Kekurangan Ruang Kelas, DPRD Surabaya Desak Pemkot Segera Bertindak
KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat pendataan dan pembenahan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah negeri.
Hal tersebut ia sampaikan menyusul temuan keterbatasan ruang kelas di SDN Semolowaru IV, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sekolah ini memiliki 12 rombongan belajar (rombel), tetapi hanya tersedia delapan ruang kelas.
Akibatnya, empat rombel harus mengikuti kegiatan belajar mengajar pada siang hari. Bahkan, sebagian siswa terpaksa belajar di perpustakaan dengan duduk lesehan karena ruangan tersebut tidak dilengkapi bangku.
Berdasarkan kondisi tersebut, ia pun mendorong Pemkot untuk melakukan pemetaan sarpras sekolah negeri secara menyeluruh serta evaluasi koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
“Ini menjadi potret buruk koordinasi antar-OPD yang perlu diperbaiki. Kalau sudah diajukan sejak Maret 2026, seharusnya ada tindak lanjut. Apalagi sekarang sudah mendekati pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, usulan perbaikan SDN Semolowaru IV telah disampaikan sejak Maret 2026. Namun, hingga September atau Oktober 2026, tindak lanjut terhadap usulan tersebut dinilai belum memadai.
Oleh karena itu, Bahtiyar meminta Pemkot Surabaya mendata kondisi seluruh SD dan SMP negeri di Kota Surabaya untuk mengidentifikasi sekolah yang membutuhkan tambahan ruang kelas, perbaikan bangunan, ataupun pengadaan sarana belajar.
Ia menegaskan, alokasi anggaran tidak harus diberikan dalam besaran yang sama kepada setiap sekolah. Penentuan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat urgensi masing-masing sekolah.
“Setiap sekolah tentu memiliki kebutuhan berbeda. Ada yang kekurangan ruang kelas, ada yang bangkunya sudah tidak layak. Semuanya perlu dicek terlebih dahulu, kemudian ditentukan mana yang paling mendesak,” katanya.
Selain melakukan pemetaan kebutuhan, Bahtiyar juga mendorong Dinas Pendidikan Surabaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari daerah pemilihan Surabaya untuk mengupayakan dukungan anggaran.
Ia turut mengusulkan pembentukan tim koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan, perangkat daerah terkait, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan DPRD.
Wali Kota Surabaya targetkan pembenahan sekolah pada 2027
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah meninjau SDN Semolowaru IV pada Rabu (7/10/2026) setelah menerima laporan warga terkait keterbatasan fasilitas sekolah.
Dalam peninjauan tersebut, Eri menemukan bahwa sekolah memiliki 12 rombel, tetapi hanya ditunjang delapan ruang kelas. Kondisi ini menyebabkan empat rombel harus mengikuti kegiatan belajar mengajar pada siang hari.
Selain itu, perpustakaan sekolah juga digunakan sebagai ruang belajar, meskipun tidak dilengkapi bangku sehingga siswa harus duduk lesehan.
Menanggapi kondisi tersebut, Eri meminta Dinas Pendidikan Surabaya mengevaluasi kebutuhan sarpras sekolah negeri dan memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan fasilitas dasar, seperti ruang kelas dan kamar mandi.
“Saya minta maaf karena masih ada gedung pendidikan negeri di Kota Surabaya yang kondisinya seperti ini,” kata Eri.
Eri pun menargetkan seluruh SD dan SMP negeri di Kota Surabaya dapat dibenahi pada 2027. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat belajar lebih nyaman serta memperoleh fasilitas yang menunjang peningkatan prestasi.
