PERHUMAS: Teknologi Boleh Berkembang, Tanggung Jawab Komunikasi Tak Boleh Hilang

KOMPAS.com – Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi profesi hubungan masyarakat (humas).

Di tengah kemudahan produksi dan penyebaran informasi, praktisi humas tidak hanya dituntut adaptif terhadap teknologi, tetapi juga mampu menjaga akurasi, menjunjung etika, dan mempertahankan kepercayaan publik.

Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) Boy Kelana mengatakan, kemajuan teknologi komunikasi tidak selalu diikuti peningkatan pemahaman antarmanusia.

Akses informasi yang semakin luas justru menghadirkan tantangan baru bagi masyarakat dalam membedakan fakta, opini, manipulasi, dan kebohongan.

“AI telah menghadirkan peluang luar biasa bagi peradaban manusia. Namun, pada saat yang sama, AI juga meningkatkan kemampuan menciptakan disinformasi, deepfake, manipulasi persepsi, dan berita palsu dalam skala serta kecepatan yang sebelumnya sulit dibayangkan,” ucap Boy dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (20/10/2026).

Disinformasi jadi tantangan humas

Menurut Boy, algoritma digital memungkinkan sebuah narasi menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan detik. Namun, kecepatan distribusi informasi tidak serta-merta menjamin kebenaran serta tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya.

Situasi tersebut membuat peran humas semakin kompleks. Praktisi humas tidak lagi cukup menjadi penyampai informasi, tetapi juga harus mampu membaca konteks, mengidentifikasi risiko komunikasi, memahami dinamika publik, serta memberikan kejelasan di tengah ketidakpastian.

Kemampuan mengelola informasi perlu diimbangi dengan pertimbangan etis dan pemahaman terhadap dampak komunikasi bagi masyarakat.

Boy menekankan bahwa pemanfaatan teknologi harus berjalan beriringan dengan kemampuan berpikir kritis, kecerdasan emosional, empati, dan kebijaksanaan. Menurutnya, penguasaan data dan teknologi saja tidak cukup untuk menjawab tantangan komunikasi yang semakin kompleks.

“Kami membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional. Kami membutuhkan data dan teknologi, tetapi juga empati dan wisdom. Kami harus memahami persoalan lokal, tetapi tidak boleh kehilangan perspektif global,” tutur Boy.

Dalam praktiknya, pemanfaatan AI juga menuntut praktisi humas untuk semakin disiplin dalam memverifikasi informasi, menjaga kerahasiaan data, serta memastikan setiap materi komunikasi memenuhi standar akurasi dan etika.

Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja, tetapi keputusan komunikasi dan tanggung jawab atas informasi yang dipublikasikan tetap harus berada dalam kendali manusia.

AI mengubah cara publik mengakses informasi

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, perubahan teknologi juga telah mengubah cara masyarakat dalam memperoleh informasi.

Kini, publik dapat mengakses informasi mengenai kebijakan, kinerja, dan reputasi sebuah organisasi melalui teknologi pencarian berbasis AI, tanpa selalu berinteraksi langsung dengan sumber informasi tersebut.

“Sekarang kalau kami lihat kekuatan humas sebetulnya bagaimana memproduksi data-data itu menjadi data-data yang trusted. Namun publik kini tidak lagi mengakses data-data dari korporasi, dari lembaga, dari institusi yang langsung berhubungan dengan humas, tapi lewat AI,” ucap Nezar.

Menurut Nezar, perubahan tersebut membuat praktisi humas perlu memastikan informasi resmi organisasi tersedia secara baik, akurat, dan memiliki kredibilitas yang kuat.

Tantangan komunikasi bukan lagi sekadar memperluas akses terhadap informasi, tetapi juga memastikan publik memperoleh informasi yang berkualitas dan memiliki kedalaman.

“Tantangan terbesar kami kini bukan lagi akses, tetapi soal kedalaman. Memakai AI saja tidak cukup, yang menentukan adalah kapabilitas dan kebijaksanaan dalam menggunakannya,” sambungnya.

Kredibilitas tetap bergantung pada manusia

Nezar menekankan bahwa AI perlu ditempatkan sebagai alat bantu dan mitra kerja, bukan sebagai pengganti penalaran serta tanggung jawab manusia.

Pemanfaatan teknologi perlu disertai prinsip transparansi, etika, dan akuntabilitas, terutama dalam komunikasi publik.

Dengan demikian, tantangan humas di era AI bukan semata-mata kemampuan mengadopsi teknologi terbaru, melainkan memastikan bahwa inovasi tetap berorientasi pada kebenaran dan kepentingan publik.

Di tengah arus informasi yang semakin cepat, integritas, kredibilitas, dan kepercayaan menjadi fondasi yang menentukan keberlanjutan profesi humas.