Advertorial

Pemprov Jabar Kerahkan Helikopter Water Bombing dan 500 Personel untuk Tangani Karhutla Gunung Ciremai

Kompas.com - 28/10/2026, 09:51 WIB

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengerahkan helikopter water bombing dan 500 personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, kebakaran tersebut telah relatif berhasil dipadamkan setelah dua hari penanganan intensif.

Dedi juga telah melakukan pemantauan udara menggunakan helikopter untuk memastikan kondisi titik api dan menentukan area yang menjadi prioritas pemadaman.

“Hari ini heli sudah pakai water bombing sudah turun. Tadi saya keliling naik heli memastikan titik-titik prioritas dan itu sudah menurun,” ujar Dedi dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (28/10/2026).

Berdasarkan hasil pemantauan udara, Dedi menyebut luas kawasan TNGC yang terbakar mencapai 30 hektare, bukan 60 hektare seperti informasi yang beredar sebelumnya.

Menurut dia, setelah penanganan dilakukan, titik api yang tersisa sekitar 20 persen dari kondisi sebelumnya.

“(Lahan) yang terbakar 30 hektare. (Kebakaran) yang tersisa setelah kemarin ditangani tinggal 20 persen lagi. Itu pun pada titik-titik api yang tidak terlalu rawan,” jelasnya.

Libatkan sejumlah instansi untuk pemadaman

Untuk mempercepat pemadaman dan mencegah api meluas, Pemprov Jabar mendapat dukungan helikopter dari Kementerian Pertahanan (Kemhan), Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI), TNI Angkatan Udara, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Helikopter tersebut digunakan untuk melakukan water bombing atau pemadaman melalui udara, terutama di titik-titik kebakaran yang sulit dijangkau petugas melalui jalur darat.

“Jadi, kami kerja bareng untuk menyelesaikan Ciremai dengan cepat dan berhasil. Waktunya cuma dua hari selesai,” kata Dedi.

Ia menjelaskan, karakteristik kebakaran di Gunung Ciremai berbeda dengan kebakaran hutan dan lahan yang biasa terjadi di Kalimantan.

Menurut Dedi, kebakaran di Ciremai cenderung merambat ke arah atas mengikuti kondisi lereng gunung. Sementara itu, sumber air untuk mendukung pemadaman juga terbatas.

Karena itu, Pemprov Jabar turut menerapkan strategi penyekatan dengan memanfaatkan kembali aliran sungai yang menjadi kanal alami di kawasan hutan.

Sebanyak 500 personel dikerahkan untuk membersihkan sampah dan material yang menghambat aliran kanal tersebut.

“Ternyata, hutan itu secara alaminya ada sungai yang menjadi kanal. Kanal itu sudah ada. Hari ini ada 500 orang yang saya gerakkan untuk memfungsikan kembali kanal. Diangkatin sampah-sampahnya sehingga nanti kalau ada air turun akan menutupi aliran kanal dan kalau ada kebakaran enggak bisa nyebrang,” ujar Dedi.

Imbau warga tidak membuka lahan dengan membakar

Selain menangani titik api, Dedi mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama menjelang musim tanam pada November.

Ia mengingatkan bahwa praktik pembakaran ilalang berpotensi memicu kebakaran yang dapat meluas ke kawasan hutan.

“Ya, mungkin ada yang bakar ilalang karena umum menjelang November. Kan, orang biasa dan petani suka nanam. Jadi, nanti tidak boleh lagi,” imbaunya.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga mengumumkan sayembara bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait pencurian kayu sonokeling.

“Siapa yang bisa menyampaikan informasi para pencuri sonokeling, saya kasih hadiah Rp 10 juta,” katanya.

Koordinasi dengan pemerintah pusat

Dedi turut menjelaskan alasan ketidakhadirannya dalam acara kenegaraan yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, keputusan tersebut telah dikoordinasikan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Sekretaris Kabinet (Seskab) karena dirinya harus menangani kebakaran di Gunung Ciremai.

“Soal tidak hadiri acara presiden sudah saya sampaikan ke Mensesneg. Kemarin pagi saya WA Pak Mensesneg. Pak, saya minta arahan ini ada kebakaran di Ciremai. Ada pengarahan dari Bapak Presiden untuk tangani yang Ciremai,” ujar Dedi.

Ia menegaskan bahwa langkah penanganan karhutla yang dilakukannya telah diketahui pemerintah pusat.

“Saya juga lapor ke Pak Seskab. Jadi, kami kemarin melaksanakan itu atas sepengetahuan. WA-nya juga ada,” ucapnya.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau