Kemenkop Dorong Koperasi Petani Sawit Bangun Pabrik CPO hingga Kilang Minyak Goreng
KOMPAS.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong koperasi petani kelapa sawit untuk memperluas usaha ke sektor hilir, mulai dari pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi crude palm oil (CPO) hingga produksi minyak goreng.
Dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia (PENAS) III dan peringatan HUT Ke-26 Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di Jakarta, Rabu (28/10/2026), Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, koperasi petani sawit perlu meningkatkan peran dalam rantai industri agar tidak hanya bergantung pada usaha perkebunan.
“Melalui strategi penguatan ekonomi kerakyatan, Kemenkop mendorong koperasi agar tidak lagi berhenti pada pengelolaan kebun hulu, tetapi mandiri membangun pabrik CPO hingga kilang minyak goreng sendiri,” ujar Ferry seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu.
Ferry menilai, selama sekitar tiga dekade terakhir, sebagian besar rantai nilai tambah industri sawit nasional, mulai dari perkebunan skala besar hingga pengolahan CPO dan produk turunannya, masih dikuasai korporasi besar.
Oleh karena itu, Kemenkop mengarahkan pembinaan koperasi untuk mendorong industrialisasi yang melibatkan petani sebagai pelaku usaha, termasuk dalam pengolahan hasil perkebunan.
Salah satu contoh yang disampaikan Ferry berada di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Di wilayah tersebut, sebuah koperasi mengelola pabrik CPO berkapasitas 60 ton per jam yang disebut menjadi proyek percontohan nasional.
Kemenkop juga menargetkan gerakan koperasi nasional dapat memiliki kilang minyak goreng sendiri pada 2027. Produknya diharapkan dapat dipasarkan melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
"Jadi, pasarnya sudah punya, outlet-nya sudah punya. Kita bisa bayangkan ada puluhan ribu outlet KDKMP yang bisa menjual minyak goreng milik koperasi sendiri," kata Ferry.
Dorong kemitraan petani sawit
Selain memperkuat pengolahan hasil perkebunan, Kemenkop mendorong APKASINDO menjalin kemitraan dengan PT Agrinas Palma Nusantara melalui skema plasma.
Ferry mengatakan, lahan hasil penertiban Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) didorong untuk dikerjasamakan dengan koperasi di bawah naungan APKASINDO. Skema tersebut diharapkan dapat memperluas keterlibatan petani dalam pengelolaan perkebunan dan meningkatkan nilai ekonomi yang diterima mereka.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan kepada petani untuk menjaga kekompakan dalam memperkuat posisi mereka di industri sawit.
Menurut Rachmat, solidaritas petani diperlukan, termasuk untuk menjaga stabilitas harga TBS agar petani tidak mudah menjual hasil panen dengan harga rendah kepada pihak lain.
“Para petani plasma senantiasa menjaga solidaritas, termasuk dalam menjaga stabilisasi harga TBS di tingkat petani agar tidak mudah tergiur menjual murah ke pihak luar,” ucapnya.
Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO Moeldoko mengatakan, organisasinya menjalankan dua fungsi utama, yakni menjadi mitra pemerintah dalam mengawal regulasi yang berpihak kepada petani serta menjembatani kepentingan petani, pengusaha, dan negara.
“Kedua, menjadi jembatan efektif antara kepentingan petani, pengusaha, dan negara,” kata Moeldoko.
