Advertorial

Perluas Akses Layanan Peserta JKN, BPJS Kesehatan Gandeng 66 Fasilitas Kesehatan Baru

Kompas.com - 29/10/2026, 10:17 WIB

KOMPAS.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) resmi menjalin kerja sama dengan 66 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) baru.

Penambahan ini bertujuan untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dengan penambahan tersebut, jumlah rumah sakit dan klinik utama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mencapai 3.287 fasilitas mulai Minggu (1/11/2026). Seluruhnya disiapkan untuk memberikan layanan kesehatan spesialistik bagi peserta JKN di Indonesia.

Dalam acara Pertemuan Perluasan Kerja Sama FKRTL, Rabu (28/10/2026), Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, dari 66 fasilitas kesehatan yang baru bergabung, sebanyak 14 fasilitas merupakan milik pemerintah, sedangkan 52 lainnya dikelola pihak swasta.

Ia melanjutkan, komposisi tersebut sejalan dengan kondisi di tingkat nasional, yakni fasilitas kesehatan swasta mendominasi jaringan FKRTL mitra BPJS Kesehatan.

Dominasi partisipasi fasilitas kesehatan swasta tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa kerja sama dengan BPJS Kesehatan masih diminati oleh pengelola layanan kesehatan nonpemerintah.

Ia menjelaskan, terdapat lebih dari 65 persen fasilitas kesehatan rujukan mitra BPJS Kesehatan yang tercatat berstatus milik swasta.

“Artinya, fasilitas kesehatan tersebut leluasa untuk memilih mau bekerja sama atau tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” jelas Pujo, sapaan akrab Dirut BPJS Kesehatan, dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu.

Pujo berharap, perluasan kerja sama itu bisa memudahkan peserta JKN yang perlu mengakses layanan kesehatan rujukan.

Pastikan kelayakan fasilitas mitra

Seiring pertambahan jumlah fasilitas kesehatan mitra, BPJS Kesehatan juga berupaya memastikan kualitas pelayanan yang diterima peserta JKN tetap terjaga.

Pujo menjelaskan, setiap fasilitas kesehatan yang akan menjalin kerja sama ataupun memperpanjang kontrak harus melalui uji kelayakan (credentialing).

Uji kelayakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh BPJS Kesehatan, tetapi juga melibatkan dinas kesehatan serta asosiasi fasilitas kesehatan. Para pemangku kepentingan ini memberikan penilaian sesuai kewenangan masing-masing.

Penilaian dilakukan berdasarkan indikator yang terukur dan menjadi keputusan bersama tim. Dengan demikian, hasil uji kelayakan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan serta mencerminkan kondisi fasilitas kesehatan di lapangan.

Selain memastikan kesiapan fasilitas mitra, BPJS Kesehatan juga memberikan perhatian terhadap kelancaran pembayaran klaim rumah sakit.

Pujo mengungkapkan, sepanjang 2014 hingga 2025, BPJS Kesehatan telah membayarkan klaim senilai lebih dari Rp 1.279 triliun kepada rumah sakit.

“Saat ini, pembayaran rumah sakit masih berjalan normal sesuai ketentuan,” kata Pujo didampingi Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba.

Dari sisi ketepatan waktu, rata-rata pembayaran klaim rumah sakit pada 2025 tercatat selama 13,6 hari kalender setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Durasi tersebut lebih cepat jika dibandingkan batas waktu maksimal pembayaran yang ditetapkan dalam regulasi, yakni 15 hari kalender.

“Artinya, kami justru membayarkan klaim lebih cepat dari ketentuan regulasi,” tuturnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pujo menilai, anggapan bahwa BPJS Kesehatan sengaja menunda pembayaran klaim karena keterbatasan pendanaan tidak tepat.

Apalagi, pemerintah telah memberikan dukungan penyehatan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sebesar Rp 10 triliun pada pertengahan Oktober 2026.

Pujo memastikan, seluruh dana tersebut digunakan untuk membayar klaim fasilitas kesehatan.

Ia menjelaskan, salah satu kendala yang kerap memengaruhi kecepatan pembayaran justru berasal dari kelengkapan dokumen klaim yang diajukan fasilitas kesehatan.

“Realitasnya, justru klaim yang diajukan fasilitas kesehatan sering kali belum memenuhi kelengkapan berkas yang disyaratkan. Kunci percepatan pembayaran klaim ada pada kelengkapan dokumen yang diajukan oleh rumah sakit,” terangnya.

Poju menjelaskan, klaim akan dibayarkan jika berkas yang diajukan telah dinyatakan lengkap. Semakin cepat rumah sakit melengkapi berkas, maka kian cepat pula klaim diproses dan dibayarkan.

Perkuat komitmen pencegahan kecurangan

Selain perluasan jaringan layanan, acara tersebut juga menjadi momentum penguatan komitmen terhadap tata kelola program JKN.

Sejumlah perwakilan fasilitas kesehatan yang baru bekerja sama dengan BPJS Kesehatan turut menandatangani komitmen pencegahan kecurangan (fraud).

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat mengatakan, perluasan kerja sama dengan fasilitas kesehatan perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola, integritas, dan akuntabilitas seluruh pihak yang terlibat.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar pertumbuhan jaringan fasilitas kesehatan tetap diiringi dengan peningkatan mutu pelayanan bagi peserta JKN.

Pencegahan kecurangan, lanjutnya, merupakan tanggung jawab bersama. BPJS Kesehatan berharap, fasilitas kesehatan dapat mengutamakan mutu pelayanan, keselamatan, kemudahan, dan kepuasan peserta.

“Mari hadirkan layanan kesehatan yang berkualitas bagi peserta JKN dengan tetap mengedepankan integritas, transparansi, dan sesuai kebutuhan medis,” lanjut Stevanus.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Royanto Purba mengapresiasi komitmen BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam memastikan peserta JKN memperoleh layanan yang baik, mudah diakses, dan tanpa diskriminasi.

Royanto menegaskan bahwa pihaknya juga membuka ruang konsultasi bagi rumah sakit yang menghadapi kendala dalam pelaksanaan program JKN.

“Kami juga membuka ruang penyempurnaan bagi sistem JKN ini. Ketika ada persoalan yang ditemui rumah sakit di lapangan, silakan konsultasikan juga dengan kami di DJSN,” katanya.

Ia turut mengingatkan peran penting manajemen rumah sakit dalam mendorong tenaga kesehatan agar terus memberikan pelayanan yang berkualitas serta menjaga integritas pelaksanaan program.

 “Pesan kami kepada manajemen rumah sakit, mohon tenaga kesehatan juga dapat dimotivasi supaya bisa bersama-sama memberikan layanan dengan baik. Mari kita sama-sama memperkuat upaya pencegahan kecurangan,” katanya.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau