JAKARTA, KOMPAS.com – Perubahan kondisi ekonomi global membuat investor semakin cermat dalam menentukan negara tujuan investasi. Risiko dan kepastian arah kebijakan menjadi pertimbangan penting.
CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro mengatakan, investor pada dasarnya dapat menerima risiko selama dapat dipahami dan diperhitungkan.
“Jadi, memang investor akan lebih memilih policy predictability jika dibandingkan risk itu sendiri. Tentu saja, risiko tetap punya andil karena nanti akan ada risk reward. Return-nya seperti apa, setidaknya,” ujar Donny dalam program Naratama bersama Pemimpin Redaksi Kompas.com Amir Sodikin dengan tema “Beyond Resilience”, Selasa (15/9/2026).
Donny menjelaskan, policy predictability atau kebijakan yang mudah diprediksi berkaitan dengan kesinambungan kerangka kebijakan dan regulasi. Hal ini mencakup aturan mengenai tingkat komponen dalam negeri, impor dan ekspor, kuota, hingga kewajiban pasar domestik sesuai dengan sektor yang dituju investor.
Jika terdapat stabilitas dan kesinambungan dalam aturan, investor dapat memperhitungkan risiko yang mungkin muncul.
“Sebaliknya, perubahan kebijakan yang sulit diprediksi akan membuat investor mempertimbangkan kembali untuk membenamkan modal,” terangnya.
Modal Indonesia dalam datangkan investor
Donny menilai, Indonesia memiliki sejumlah modal untuk menarik investasi, mulai dari pasar domestik, sumber daya manusia, hingga sumber daya alam.
Ekonomi Indonesia juga tergolong stabil dan tangguh di kisaran 5 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026.
Potensi tersebut menjadi salah satu kekuatan Indonesia. Namun, sumber daya yang begitu besar perlu diterjemahkan menjadi keunggulan yang dapat ditawarkan kepada investor.
“Indonesia kebetulan kalau menurut saya sangat diberkati karena potensinya besar sekali, baik itu orang maupun juga sumber daya alam,” ujarnya.
Menurut Donny, Indonesia dapat belajar dari negara, seperti Singapura yang mampu membangun posisi sebagai pusat perdagangan dan investasi, meski memiliki keterbatasan sumber daya alam.
“Poin pentingnya adalah bagaimana membuat proposisi berharga yang menarik dari semua yang kita punya, apa pun itu,” kata Donny.
Kepastian hukum, institusi, sumber daya manusia, konektivitas, dan posisi strategis menjadi sejumlah faktor yang dapat dirangkai menjadi proposisi berharga tersebut.
Oleh karena itu, menurut Donny, Indonesia juga perlu menentukan keunggulan yang dapat ditawarkan kepada investor jika dibandingkan negara lain di kawasan untuk menggenjot investasi secara berkelanjutan.
Tentukan posisi dalam rantai pasok global
Donny mengatakan, pergeseran rantai pasok global dan strategi China Plus One membuka peluang bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih besar. Namun, Indonesia tidak harus mengambil seluruh proses produksi yang sebelumnya berpusat di China.
Indonesia, lanjutnya, perlu menentukan bagian dari rantai pasok yang sesuai dengan kekuatan yang dimiliki.
CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro saat berbincang bersama Pemimpin Redaksi Kompas.com Amir Sodikin dalam program Naratama, Selasa (15/9/2026). “Kita tidak harus menjadi Cina seperti dulu, yakni mendorong seluruh produksi dari perusahaan global ada di Indonesia, karena itu tidak mungkin menurut saya. We play our part. We have the right to win. Jadi, kita punya keberdayaan alam, kita punya prosesnya, hilirisasi memang sudah dilakukan sekarang,” ujar Donny.
Menurut dia, langkah berikutnya adalah meningkatkan nilai tambah dari proses produksi sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah.
“Kemudian, kita coba tambah dengan value added sehingga menjadi value-added export, semisal di industri otomotif, EV, aircraft, manufacturing electronics, atau data center,” katanya.
Arah tersebut sudah terlihat dalam perkembangan investasi nasional. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp 1.931,2 triliun.
Dari jumlah tersebut, investasi pada sektor hilirisasi mencapai Rp 584,1 triliun atau sekitar 30,2 persen dari total realisasi investasi. Nilai investasi hilirisasi juga tumbuh 43,3 persen secara tahunan.
Hilirisasi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya serta menempatkan Indonesia pada bagian rantai pasok yang lebih strategis.
Peluang juga terbuka pada sektor digital. Donny melihat, data center sebagai salah satu bidang yang dapat mendukung peran Indonesia dalam ekonomi digital.
“Data center sebenarnya memberikan banyak kesempatan buat negara-negara di ASEAN. Saya rasa, Indonesia punya potensi yang besar sekali untuk memainkan peran yang besar dalam the whole digital economy of the world. Dari sisi digital infrastructure-nya,” ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi digital juga berkaitan dengan kebutuhan energi. Pengembangan data center, misalnya, membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar.
Kemudian, penggunaan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) turut meningkatkan kebutuhan terhadap infrastruktur komputasi.
Manfaatkan peluang jadi proyek yang layak dibiayai
Peluang investasi perlu diikuti dengan kesiapan proyek. Hal ini terutama berlaku pada sektor yang membutuhkan modal besar, seperti energi dan infrastruktur digital.
Transisi energi menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian. Menurut Donny, minat investor terhadap proyek transisi energi cukup besar.
Namun, untuk menarik pendanaan tersebut, Indonesia perlu menyiapkan proyek yang layak secara komersial dan memiliki struktur pembiayaan yang jelas.
Salah satu contoh yang disebut Donny adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata berkapasitas 145 megawatt (MW). Proyek tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan transisi energi dapat diterjemahkan menjadi proyek yang mendapatkan pembiayaan dari sektor swasta.
Standard Chartered, lanjutnya, turut melihat kebutuhan pembiayaan pada berbagai sektor pendukung transisi energi, mulai dari jaringan transmisi dan distribusi hingga bangunan hijau dan infrastruktur.
Kebutuhan tersebut juga berkaitan dengan perkembangan ekonomi digital. Pertumbuhan data center membutuhkan pasokan listrik yang besar sehingga pengembangan infrastruktur digital dan transisi energi menjadi dua hal yang semakin berkaitan.
Standard Chartered sendiri telah beroperasi selama 163 tahun di Indonesia dan telah berpengalaman menghubungkan kebutuhan pembangunan Indonesia dengan akses terhadap pembiayaan.
Dengan pengalaman dan jaringan internasionalnya, Standard Chartered dapat membantu menghubungkan proyek-proyek di Indonesia dengan sumber pendanaan global, termasuk melalui keahlian dalam pembiayaan lintas negara dan penyusunan struktur pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan proyek.
Untuk membaca insight lainnya dari Standard Chartered di tingkat ASEAN, silakan scan QR berikut.
-