DPRD Surabaya Dorong Pemkot Gandeng Swasta Benahi Kondisi Halte

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Laila Mufidah menyoroti kondisi halte transportasi publik di Kota Pahlawan yang belum memadai.

Dia pun meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mempercepat pembenahan fasilitas tersebut agar masyarakat semakin nyaman menggunakan angkutan umum.

Menurut Laila, sebagian besar halte di Surabaya belum memenuhi standar kelayakan. Sejumlah halte memang sudah cukup representatif, seperti halte di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Jalan Darmo, dan Kaliasin. Namun, banyak titik pemberhentian lain masih berupa bus stop tanpa fasilitas pendukung.

Bahkan, lanjutnya, halte yang berada di seberang Kebun Binatang Surabaya (KBS) belum ideal untuk melayani penumpang.

"Peneduh panas atau pelindung hujan nyaris sulit dinikmati di halte sebagian besar Surabaya. Ada beberapa memang cukup nyaman dan bagus," ujar Laila dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Rabu (4/11/2026).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan, halte seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat naik dan turun penumpang. Fasilitas itu juga perlu dilengkapi tempat duduk, pelindung dari panas dan hujan, serta papan informasi mengenai rute dan jadwal kedatangan bus.

Menurutnya, keberadaan aplikasi Gobis tidak boleh menjadi satu-satunya sumber informasi bagi pengguna angkutan umum. Informasi perjalanan tetap perlu tersedia secara langsung di setiap halte agar mudah diakses masyarakat.

"Meski sudah ada aplikasi untuk angkutan publik di Surabaya (Gobis), informasi seputar jadwal kedatangan bus dan jalur harus ditampilkan di setiap halte," ujarnya.

Laila menilai, peningkatan layanan transportasi publik, termasuk Suroboyo Bus dan angkutan pengumpan Wira Wiri, perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Apalagi, Pemkot Surabaya telah menambah 18 unit minibus baru untuk memperluas jangkauan layanan Wira Wiri.

Dia melanjutkan, penambahan armada harus berjalan beriringan dengan peningkatan infrastruktur pendukung, termasuk halte dan kualitas jalan.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Surabaya, terdapat lebih dari 70 halte dan 838 bus stop di kota tersebut. Adapun jumlah armada transportasi umum yang beroperasi mencapai 107 unit.

Di tengah kebutuhan pembenahan tersebut, Laila mendorong Pemkot Surabaya untuk mengoptimalkan halte sebagai sumber pendapatan baru melalui kerja sama dengan pihak swasta.

Perusahaan, badan usaha milik negara (BUMN), dan korporasi dapat dilibatkan untuk membangun dan mengelola halte serta menampilkan identitas merek pada fasilitas tersebut.

Jumlah pengguna transportasi publik yang kian tinggi di Surabaya, lanjutnya, menjadi potensi pasar bagi perusahaan untuk mempromosikan produk melalui iklan di halte maupun armada bus.

"Dishub harus menjual halte itu sebagai langkah memonetisasi halte. Ada jutaan penumpang setiap tahun. Ini pasar potensial untuk iklan demi peningkatan brand produk apa pun," katanya.

Laila mencontohkan kolaborasi yang telah berjalan melalui Halte XL di Basuki Rahmat dan Halte Bank Jatim di Kaliasin. Dia berharap, skema serupa dapat diperluas dengan menyederhanakan birokrasi perizinan agar semakin menarik minat dunia usaha.

Dia juga mendorong perusahaan tidak hanya memasang nama atau iklan, tetapi turut membangun halte secara utuh sesuai ketentuan pemerintah.

Menurut Laila, kolaborasi tersebut dapat mengurangi ketergantungan pembangunan fasilitas publik terhadap anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD) serta menjaga keberlanjutan pengembangan transportasi umum di Surabaya.