KOMPAS.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian Association for Public Administration (IAPA) mendorong penguatan tata kelola pemerintahan Indonesia melalui lima agenda strategis.
Agenda itu meliputi penguatan etika administrasi publik, peningkatan kualitas kebijakan berbasis bukti, penguatan tata kelola pemerintahan melalui transformasi digital dan tata Kelola kecerdasan artifisial (AI), penerapan meritokrasi dalam pengisian jabatan publik, serta penguatan ekosistem pendidikan tinggi dan kontribusi asosiasi profesi.
Kelima agenda tersebut dirumuskan berdasarkan hasil diskusi Dewan Pakar IAPA dalam rangkaian IAPA Annual Conference 2026 yang diselenggarakan di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Rabu (21/10/2026).
DPP IAPA memandang bahwa tantangan pemerintahan yang semakin kompleks membutuhkan institusi publik yang profesional, berintegritas, adaptif, dan akuntabel.
Perbaikan tata kelola pemerintahan tidak cukup hanya melalui perubahan regulasi dan prosedur birokrasi, tetapi juga memerlukan penguatan nilai, kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan publik.
Berikut adalah rincian pembahasan lima agenda strategis yang diusung DPP IAPA.
Integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat harus menjadi fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan.
Penguatan etika diperlukan untuk memastikan kewenangan publik dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik perlu semakin didasarkan pada data yang kredibel, penelitian ilmiah, dan evaluasi yang sistematis.
Kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian perlu diperkuat untuk menghasilkan kebijakan yang efektif, relevan, dan berdampak bagi masyarakat.
Pemaparan materi dalam salah satu sesi diskusi IAPA Annual Conference 2026 di Purwokerto, yang membahas kontekstualisasi dan relevansi keilmuan administrasi publik di tengah transformasi digital.DPP IAPA mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi, koordinasi antarlembaga, dan kapasitas institusi publik.
Transformasi digital dan pemanfaatan AI perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kualitas pengambilan keputusan dan responsivitas pemerintahan.
Pada saat yang sama, penggunaan AI harus disertai tata kelola yang etis, transparan, akuntabel, dan memperhatikan kepentingan serta hak-hak masyarakat.
Pengisian jabatan harus mengutamakan kompetensi, kualifikasi, integritas, dan kinerja melalui proses yang obyektif, transparan, dan akuntabel.
Penerapan meritokrasi merupakan fondasi penting untuk menjaga profesionalisme birokrasi, meningkatkan kualitas kepemimpinan publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Perguruan tinggi dan asosiasi profesi perlu semakin dilibatkan dalam pengembangan ilmu administrasi publik, peningkatan kapasitas aparatur, serta perumusan dan evaluasi kebijakan pemerintah.
Penguatan kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan pemerintah menjadi penting untuk memastikan perkembangan keilmuan memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.
IAPA Siap Menjadi Mitra Strategis Pemerintah (H2)
DPP IAPA menegaskan kesiapan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan publik yang independen, konstruktif, dan berbasis bukti ilmiah.
Melalui IAPA Annual Conference 2026, IAPA berharap kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas profesional semakin diperkuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pembukaan IAPA Annual Conference 2026 & ICPSH FISIP Unsoed 2026 ditandai dengan penampilan musik tradisional angklung di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.Sebagai informasi, IAPA merupakan asosiasi profesi dan keilmuan yang menghimpun anggota individu, termasuk akademisi, peneliti, dan praktisi, serta anggota institusi berupa program studi penyelenggara pendidikan Administrasi Publik, Administrasi Negara, serta Manajemen dan Kebijakan Publik di berbagai perguruan tinggi Indonesia.
IAPA berkomitmen memperkuat pengembangan keilmuan, kualitas pendidikan tinggi, profesionalisme aparatur, dan tata kelola pemerintahan melalui penelitian, pengembangan kapasitas, serta kolaborasi nasional dan internasional.