KOMPAS.com – Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi mendorong peningkatan peran perempuan dalam perekonomian melalui pengembangan koperasi dan perluasan akses pembiayaan produktif.

Perempuan dinilai memiliki potensi besar dalam mengembangkan kegiatan usaha, baik untuk mendukung perekonomian keluarga maupun pemberdayaan masyarakat di daerah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman saat menjadi pembicara dalam International Conference of Muslim Women (ICMW) 2026 di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dalam forum yang membahas kontribusi perempuan di era digital tersebut, Deva menjelaskan peran LPDB Koperasi sebagai lembaga layanan umum yang mengelola dana bergulir untuk mendukung pengembangan usaha koperasi.

Menurut Deva, fasilitas pembiayaan konvensional ataupun syariah yang disalurkan LPDB Koperasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat tata kelola, serta mengembangkan kegiatan ekonomi koperasi.

“Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Kami ingin melihat semakin banyak perempuan yang aktif dalam gerakan koperasi, membangun koperasi yang produktif, serta memanfaatkan akses pembiayaan untuk mengembangkan potensi usaha di daerah masing-masing,” ujar Deva dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (10/11/2026).

Pembiayaan koperasi perempuan capai Rp 469,65 miliar

Deva mengatakan, hingga September 2026, LPDB Koperasi telah menyalurkan dana bergulir sekitar Rp 22,91 triliun kepada 3.930 mitra koperasi yang tersebar di 36 provinsi.

Penyaluran tersebut mencakup pembiayaan konvensional dan syariah untuk mendukung pengembangan usaha koperasi di berbagai sektor.

Secara khusus, LPDB Koperasi mencatat penyaluran pembiayaan kepada koperasi perempuan mencapai sekitar Rp 469,65 miliar sepanjang 2019–2026.

Pembiayaan tersebut disalurkan kepada 14 koperasi perempuan melalui 26 fasilitas pembiayaan dan 39 kali penyaluran, dengan jangkauan sekitar 363.180 anggota perempuan.

Menurut Deva, capaian tersebut menunjukkan potensi koperasi perempuan untuk terus berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengembangan koperasi tidak hanya bergantung pada besarnya pembiayaan yang diperoleh.

Kedisiplinan pembayaran, tata kelola, dan keberlanjutan usaha juga perlu menjadi perhatian agar dana yang diterima dapat memberikan manfaat bagi anggota.

“Penguatan koperasi perempuan tidak hanya berbicara mengenai akses terhadap pembiayaan, tetapi juga bagaimana pembiayaan tersebut dimanfaatkan secara produktif, dikelola dengan baik, dan mampu memberikan nilai tambah bagi anggota serta lingkungan sekitarnya,” jelasnya.

Kembangkan potensi ekonomi lokal melalui koperasi

Selain memperluas akses pembiayaan, LPDB Koperasi juga mendorong pengembangan kegiatan usaha yang memanfaatkan potensi ekonomi daerah.

Deva menilai, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hingga usaha mikro dan kecil memiliki peluang untuk terus dikembangkan melalui koperasi.

Dengan pengelolaan yang terorganisasi, koperasi diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperluas akses pasar, memperkuat rantai pasok, dan meningkatkan nilai tambah produk.

Deva mencontohkan pengembangan usaha koperasi perempuan di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk kegiatan ekonomi berbasis kerajinan tenun.

Selain itu, potensi pertanian bunga di Bali juga dinilai dapat dikembangkan melalui pendekatan koperasi untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Deva turut menyinggung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu program prioritas pemerintah.

Menurut dia, pengembangan KDKMP perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi ekonomi masing-masing wilayah.

Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi desa tidak hanya berfokus pada perdagangan kebutuhan pokok, tetapi juga dapat mendukung pengembangan produk dan komoditas unggulan daerah.

“Kita memiliki banyak potensi ekonomi di daerah yang bisa dikembangkan melalui koperasi. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hingga berbagai produk unggulan masyarakat. Koperasi dapat menjadi wadah untuk mengonsolidasikan potensi tersebut sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh anggota dan masyarakat,” ungkap Deva.

Deva juga mengajak Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), khususnya komunitas perempuan, untuk memperkuat kerja sama dalam pembentukan dan pengembangan koperasi.

Menurut dia, kolaborasi antara organisasi masyarakat, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan diperlukan untuk memperluas akses pembiayaan produktif sekaligus meningkatkan kapasitas usaha koperasi perempuan.

“Kami terbuka untuk membangun kolaborasi. Harapannya, semakin banyak kelompok perempuan yang membentuk dan mengembangkan koperasi, sehingga dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan LPDB Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Pentingnya literasi keuangan bagi perempuan

Dalam forum yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyoroti pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan, termasuk pada sektor keuangan syariah.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, tingkat literasi keuangan syariah mencapai 43 persen, sementara tingkat inklusinya masih berada pada angka 13 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan syariah belum sepenuhnya diikuti pemanfaatan produk dan layanan yang tersedia.

Karena itu, Friderica mendorong keterlibatan akademisi dan organisasi masyarakat untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, inovasi produk keuangan syariah, serta peningkatan jumlah wirausaha di Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ICMI Andi Yuliani Paris menekankan pentingnya peningkatan kemampuan perempuan dalam mengelola keuangan di tengah perkembangan layanan digital.

Menurut Andi, perempuan, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), perlu memiliki pemahaman mengenai pembukuan sederhana, pembiayaan usaha, serta perencanaan keuangan keluarga.

Selain itu, literasi digital juga diperlukan agar pelaku usaha lebih mampu mengenali dan menghindari risiko penipuan keuangan melalui layanan digital.

Melalui partisipasinya dalam ICMW 2026, LPDB Koperasi berharap kerja sama lintas sektor dapat terus diperluas untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.

LPDB Koperasi juga berkomitmen memperkuat pengelolaan dana bergulir yang profesional dan akuntabel agar pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk m