KOMPAS.com – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mendorong penguatan koperasi pesantren sebagai salah satu penggerak kemandirian ekonomi umat.
Menurut Farida, pesantren memiliki jaringan kelembagaan yang luas, basis komunitas yang kuat, serta beragam potensi usaha yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Farida dalam kegiatan Literasi Keuangan bagi Pengurus Koperasi Pesantren se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution, serta Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam.
Farida mengungkapkan, dari sekitar 42.000 pesantren yang tercatat di Kementerian Agama, diperkirakan baru sekitar 6.000 pesantren yang telah memiliki akta notaris pendirian koperasi.
Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000–3.000 koperasi pesantren disebut telah menjalankan kegiatan usaha secara sehat dan berkelanjutan.
Menurut Farida, kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan koperasi pesantren masih memiliki ruang yang luas, terutama dalam penguatan kelembagaan, tata kelola, dan kapasitas usaha.
“Pesantren merupakan salah satu jaringan terkuat yang telah tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini. Jaringan yang kuat ini tidak hanya memiliki peran dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan, tetapi juga berpotensi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mendorong kemandirian pesantren dan masyarakat,” ujar Farida dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu.
Ia menjelaskan, lingkungan pesantren telah memiliki ekosistem ekonomi yang potensial. Keberadaan santri, tenaga pendidik, pengelola pesantren, alumni, hingga masyarakat sekitar dapat membentuk basis konsumen sekaligus membuka peluang usaha.
Potensi tersebut perlu dikelola melalui koperasi agar kegiatan ekonomi di lingkungan pesantren dapat berjalan lebih terorganisasi, profesional, dan memberikan manfaat bagi anggotanya.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Farida menekankan empat aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan koperasi pesantren, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan manajemen, penguatan tata kelola kelembagaan, pengembangan usaha berbasis kebutuhan pasar, serta perluasan akses pembiayaan.
Menurutnya, pengembangan koperasi pesantren perlu dimulai dengan memahami kebutuhan ekonomi masyarakat di lingkungan terdekat.
Dengan begitu, unit usaha yang dibentuk tidak hanya menambah jumlah kegiatan bisnis, tetapi juga memiliki pasar yang jelas dan berpotensi berkelanjutan.
“Kaitannya dengan tata kelola, misalnya, pengelola koperasi perlu mampu memetakan rantai pasok dan kebutuhan di lingkungan terdekat. Apa yang paling dibutuhkan, dari mana sumber pasokannya, serta bagaimana mendistribusikannya secara efisien. Dengan begitu, koperasi dapat menjalankan usaha berdasarkan kebutuhan pasar yang nyata,” jelasnya.
Farida juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk membangun kepercayaan anggota maupun lembaga pembiayaan.
Menurutnya, koperasi dengan tata kelola yang sehat, kegiatan usaha yang terukur, serta prospek pasar yang jelas akan memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan, termasuk dari perbankan.
Untuk mendukung pengembangan tersebut, Kementerian Koperasi menyatakan kesiapan memberikan pendampingan kelembagaan, mulai dari proses pembentukan koperasi, penyusunan akta notaris, hingga pemenuhan perizinan yang diperlukan.
“Kami di Kementerian Koperasi siap mendampingi pembentukan dan penataan kelembagaan koperasi pesantren. Harapannya, koperasi pesantren semakin kuat secara kelembagaan dan profesional dalam menjalankan kegiatan usahanya,” ungkap Farida.
Selain memperkuat ekonomi di lingkungan pesantren, Farida melihat peluang bagi koperasi pesantren untuk berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, pesantren dapat mengembangkan kegiatan usaha di berbagai tahapan rantai nilai sektor pangan, mulai dari produksi, pengolahan, pemasaran, hingga distribusi hasil pertanian dan produk pangan lainnya.
Melalui koperasi, potensi usaha tersebut dapat dikelola secara kolektif sehingga pesantren tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang menciptakan nilai tambah dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Potensinya sangat besar. Apalagi saat ini negara sedang memperkuat ketahanan pangan. Pesantren bisa menjadi salah satu pilar terkuat di sektor ini jika dikelola dengan baik,” katanya.
Pada kesempatan sama, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya koperasi pesantren dalam membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan berkeadilan.
Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, pengembangan koperasi pesantren perlu didasarkan pada prinsip kepemilikan bersama serta tata kelola kelembagaan yang jelas.
Prinsip tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha koperasi lintas generasi.
Ia berharap, koperasi pesantren dapat berkembang menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis kebersamaan yang dapat diterapkan secara lebih luas.
Sementara itu, Farid Azhar Nasution mengingatkan pentingnya literasi keuangan dan tata kelola yang akuntabel seiring dengan perkembangan usaha koperasi pesantren.
“Semakin besar skala usaha koperasi, semakin besar pula tanggung jawab pengelola dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan secara sehat dan akuntabel,” ujarnya.
Dukungan terhadap penguatan koperasi pesantren juga disampaikan Gus Salam. Ia berharap, pendampingan dari pemerintah dan berbagai pihak dapat dilakukan secara berkelanjutan agar koperasi pesantren mampu mengembangkan kegiatan usaha dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pendampingan serta pemantauan secara berkelanjutan dapat terus dilakukan agar koperasi pesantren semakin berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Penguatan kelembagaan, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan usaha produktif diharapkan dapat memperluas kontribusi koperasi pesantren dalam mendorong kemandirian ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.